Politik Dinasti (Bukan) Harga Mati

GM DinastiMEMPERHATIKAN dinamika politik akhir-akhir ini meniscayakan semua elemen bangsa untuk mengambil bagian sesuai dengan porsi dan kapasitasnya masing-masing. Bagaimanapun, demokrasi menyediakan ruang terbuka bagi ekspresi sosial-politik bagi siapapun. Baik sebagai individu maupun sebagai kekuatan massa (politik). Dengan adanya ruang yang begitu terbuka dan gratis, tak sedikit yang memanfaatkan demokrasi untuk membangun kekuatan berbasis pada trah hingga menjadi dinasti politik.

Pertanyaannya, dalam konteks kekinian, dengan segala efek politik dan psikologisnya, apakah model dan praktik politik yang berbasis pada politik dinasti masih layak diakomodir sebagai pilihan politik di ruang terbuka demokrasi?

Trah dan dinasti politik, salahkah?

Dalam sistem demokrasi, siapapun berhak dipilih dan memilih. Bahkan siapapun berhak menang dan kalah. Lebih jauh, dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) misalnya, tidak salah kalau yang terpilih adalah anak atau cucu dari seorang tokoh atau pejabat atau bekas pejabat sebelumnya.

Menurut Guru Besar STIA LAN, Said Zainal Abidin, demokrasi menyediakan ruang bagi elemen terkecil sosial-politik untuk berekspresi, termasuk yang berbasis pada trah dan dinasti. Yang salah adalah kalau ada pikiran yang kemudian direalisasikan melalui rekayasa yang tidak benar untuk terpilihnya seseorang karena dia termasuk trah dari seorang pejabat. Sehingga ia terpilih bukan karena kualitas tapi karena dipaksa secara psikologis oleh kekuatan politik trah yang melahirkan dinasti politik.

Jika ditelaah lebih jauh, praktik politik dinasti ini paling tidak mengandung dua kesalahan. Pertama, kesalahan adanya pikiran tentang keharusan dipilihnya seorang pejabat karena trah atau hubungan kekeluargaan dengan pejabat sebelumnya yang dikagumi.
Kedua, kesalahan kalau adanya upaya atau rekayasa yang tidak benar termasuk sebuah pelanggaran hukum dan etika publik.

Mengutip pengamat sosial-politik, Maulana Janaah (2013), dalam teori perubahan sosial, termasuk dalam praktik politik, mengagumi tokoh adalah isyarat adanya energi perubahan dalam sebuah struktur sosial-politik masyarakat. Namun ia akan berbahaya jika dipraktikkan dengan pola yang justru menafikan agenda perubahan yang hendak dijejakkan. Misalnya, sibuk mengagumi sang tokoh dan kepentingannya tapi lupa dengan agenda perubahan yang menghadirkan kesejahteraan bagi publik.

Mengafirmasi Maulana, saya bisa menegaskan bahwa kekaguman pada seorang tokoh atau pejabat memang bukan merupakan pelanggaran hukum. Namun jika ditunaikan secara membabi buta tanpa koreksi dan sikap kritis, maka ia pun akan pemicu utama bagi hadirnya pengkultusan yang membuat sobjek yang dikultuskan bertambah lupa diri. Sebagai pejabat negara, misalnya, sang pejabat akan sibuk dengan kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya saja lalu menafikan kepentingan publik. Bahkan ia sibuk menebar citra yang meningkatkan saldo kekaguman—tanpa isi—lalu menegasikan amanah konstitusi sebagai pelayan publik.

Dalam dinamika politik akhir-akhir ini, praktik politik yang berbasis pada trah begitu kental. Politik trah, bukan sekadar dilihat dari hubungan darah tapi juga hubungan jabatan dan politik yang tak berpijak pada kapasitas dan kualitas. Ujung-ujungnya, yang dibangun bukan struktur politik yang berkualitas dan mengakomodir semua kepentingan tapi dinasti politik. Dinasti politik inilah yang kemudian membuat tak sedikit pejabat terjungkal dari jabatannya. Bukan saja karena tak berkualitas tapi juga karena korupsi, misalnya.

Demokrasi memberi ruang ekspresi politik setiap orang, namun ia tidak boleh sampai menutup atau mempersempit kesempatan bagi orang lain untuk maju. Ini adalah sebuah aksioma dalam sistem demokrasi terbuka. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum dan untuk menduduki suatu jabatan. Dengan begitu, siapapun memiliki peluang menjadi pemimpin politik atau pejabat negara tanpa melihat asal keturunannya.

Kalau kita menelaah Indonesia, ia mewarisi banyak tokoh yang hebat dan mengagumkan. Baik yang sudah resmi menjadi pahlawan nasional maupun yang belum. Kebanyakan dari para pahlawan itu bukan turunan dari seseorang yang sebelumnya berkedudukan tinggi, tapi semata-mata karena kinerja agung yang disumbangkan kepada bangsa dan Negara, mereka menjadi tokoh nasional yang dikagumi.

Saya sebutkan beberapa dari tokoh-tokoh nasional itu, antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan Pak Natsir. Apakah mereka menjadi pemimpin nasional karena bapak atau kakeknya pernah menjadi pemimpin nasional? Tentu tidak. Mereka dikenang bahkan dikagumi karena kepribadian, karakter, sikap dan pengorbanan mereka bagi kepentingan publik bukan karena garis keturunan sebagai anak pejabat terkenal.

Istilah trah atau politik dinasti ini merupakan hal yang baru. Sebuah penyimpangan pikiran dari mereka yang tidak mampu bersaing secara obyektif. Pada era perjuangan kemerdekaan, pikiran tentang dinasti atau trah nyaris tak ditemukan. Menjadi pemimpin selalu merupakan apresiasi dan kepercayaan yang didapat karena kerja dan karya. Ia merupakan akumulasi dari keberhasilan untuk mentransformasikan gagasan dan narasi politik yang masuk dalam bilik-bilik hati dan kepentingan publik.

Dengan begitu, sebagaimana yang dikatakan Yudi Latif (2010) praktik demokrasi yang terjebak pada kepemilihan elektoral lewat jalan pintas gebyar pencitraan, tanpa komitmen pada prinsip-prinsip efisiensi, rasionalitas kebijakan dalam realitas sosial-budaya, penegakan hukum dan keadilan, ibarat membangun istana pasir. Kelihatan indah penuh puja-puji, tetapi mudah ambruk diterjang gelombang tekanan hidup.

Dalam konteks Pemilu yang segera menjelang, sebagai warga negara (baik yang dipilih maupun yang memilih), diharapkan untuk mengambil posisi yang adil dan objektif. Sudah bukan saatnya lagi menjadi pemilih yang dengan mudah terjebak dengan janji dan iming-iming uang, bantuan sembako, pemberian pakian layak pakai, pengobatan gratis, pengaspalan jalan di gang kampung (perumahan), bea siswa, atau hadiah dari mereka yang hendak menjadi pejabat publik dalam berbagai bentuk.

Mari menjadi pemilih yang sadar dan bertanggung jawab. Sadar, bahwa kita memilih mereka karena gagasan dan programnya sangat mungkin diwujudkan, bukan sekadar janji yang muluk-muluk melampaui batas kewajaran. Bertanggung jawab, bahwa kita siap menerima hasil dan kualitas kerja dari orang yang kita pilih, lalu jika terpilih, misalnya, maka sebagai pemilih kita pun tak lelah menagih janji-janji mereka (para wakil rakyat) sampaikan ketika menjelang Pemilu pasca perhelatan Pemilu. Semoga dalam waktu yang tersedia ini kita mampu memantapkan pilihan secara sadar dan rasional! []

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s