Korupsi dan Praktik Politik Uang

KORUPSI sepertinya sudah menjadi penyakit kronis yang kerap menimpa elite politik negeri ini dari level daerah hingga pusat. Hampir setiap hari publik disuguhkan berbagai berita kasus korupsi yang mencengangkan, terutama yang menimpa kebanyakan politisi. Sekadar mengenang kembali memori publik, sebagaimana dilangsir berbagai media massa beberapa hari terakhir, sejumlah anggota DPRD kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah sebelumnya menetapkan beberapa kepala daerah, anggota DPR, anggota DPR bahkan Ketua DPR sebelumnya (Setya Novanto).

Dalam kasus terakhir, misalnya, KPK menetapkan 18 anggota DPRD Kota Malang serta 38 anggota dan mantan anggpota DPRD Provinsi Sumatra Utara (Sumut) sebagai tersangka. Sebelumnya, pada 2017, 3 pimpinan DPRD Kota Mojokerto juga telah diproses hukum karena kasus serupa. Kasus serupa, juga membuat 6 anggota DPRD Musi Banyuasin dan 7 anggota DPRD Sumut juga diproses hukum pada tahun 2016. Baca lebih lanjut

Iklan

Anis Matta dan Arah Baru Indonesia

PADA Ahad 22 April lalu saya menghadiri acara Pengajian Politik Islam yang diadakan oleh Ormas Islam Al-Jam’iyah Washliyah, Kabupaten Cirebon. Pada acara yang bertema “Umat Islam Indonesia Menjawab Tantangan Nasional dan Global” tersebut, penyelenggara menghadirkan narasumber nasional yaitu Anis Matta dan mengundang juga berbagai pimpinan Ormas Islam, tokoh  Cirebon dan undangan lainnya.

Tulisan ini saya hadirkan sebagai apresiasi atas acara tersebut sekaligus sedikit mengulik gagasan Anis Matta, sehingga pengajian bertema politik yang dihadiri sekitar 500 orang jama’ah beragam latar serta kalangan media massa tersebut memberi efek ganda bagi yang hadir maupun pembaca yang tidak sempat hadir.

Membingkai Anis Matta dalam konteks dinamika kepemimpinan nasional di Indonesia bagaikan membingkai udara. Artinya, dalam hal ini dapat diartikan bahwa Anis Matta merupakan seorang yang non sektarian. Anis Matta adalah politisi, inetelektual, pengusaha, aktivis dan pemimpin muda Indonesia. Mengulik Anis Matta seolah-olah kita diajak untuk berpikir melingkar dan tidak memandangnya dari satu sudut pandang, tapi dari banyak sudut pandang. Baca lebih lanjut

Pilkada-Pemilu dan Moralitas Pejabat Publik

PILKADA serentak 27 Juni 2018 dan pemilihan umum (Pemilu) 13 April 2019 sudah tak lama lagi. Hiruk pikuk politik yang melingkupinya sudah kita rasakan dan saksikan akhir-akhir ini, termasuk yang diberitakan oleh bebagai media massa. Pejabat publik, elite partai politik, penyelenggara pemilu dan berbagai elemen terkait pun sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana agenda tersebut akan dihelat.

Salah satu hal penting yang kerap dilupakan dalam diskusi publik adalah perihal moralitas pejabat publik. Padahal hal ini sangat menentukan nasib rakyat, bangsa dan negara beberapa tahun berikutnya. Tulisan ini sekadar membantu menyadarkan dan mengingatkan ingatan kolektif kita agar tidak terjebak terus menerus dalam kubangan berbahaya: pejabat publik tak bermoral. Baca lebih lanjut

Menuntut Peran Legislatif-Caleg Partai Politik

PADA Jum’at (16/3/2018) lalu saya didaulat menjadi narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi (SPC RCTV). Pada acara yang dipandu oleh intelektual muda dan pemerhati masalah sosial-politik Mas Afif Rivai tersebut, saya dipanelkan dengan tokoh Wilayah Timur Cirebon (WTC) Mas Adang Juhandi yang mengambil tema “Membangun Keadaban Politik”. Tulisan ini merupakan respon lanjutan saya atas acara tersebut.

Berbicara tentang Parpol, UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), dijelaskan bahwa Parpol diarahkan pada dua hal utama, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukan dengan sikap dan perilaku Parpol yang memiliki sistem seleksi dan rekruitmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Parpol baik fungsi Parpol terhadap negara maupun fungsi Parpol terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekruitmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Baca lebih lanjut

Pilkada dan Peran Politik Perempuan

PADA Ahad, 18 Februari 2018 lalu saya mendapat kesempatan menjadi narasumber pada acara Pengajian Rutin Bulanan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Cirebon-Jawa Barat. Pada acara yang bertema “Pembelajaran Publik Menghadapi Pilkada dan Keterlibatan Perempuan Dalam Politik” itu saya menginisiasi untuk membuat tulisan sebagai pemantik diskusi dengan judul “Pilkada dan Peran Politik Perempuan”. Tulisan ini adalah elaborasi saya atas tulisan tersebut sekaligus catatan tambahan yang saya peroleh pada acara yang dihadiri oleh Aisyiyah Se-Cirebon tersebut.

Sudah menjadi maklum bahwa pada 27 Juni 2018, 171 daerah di Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Ini merupakan pilkada serentak ketiga, setelah pilkada serentak pada tahun 2015 dan 2017. Penyelenggaraan pilkada tanggal 27 Juni 2018 terasa berbeda dari dua pilkada sebelumnya, karena berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden tahun 2019.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, ada 158 juta pemilih yang akan berpartisipasi pada Pilkada 2018, hampir 80% dari total pemilih nasional. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan Pilkada 2015 dengan total 96 juta pemilih, dan Pilkada 2017 dengan total 41 juta pemilih.

Dalam konteks pilkada serentak kali ini atau kehidupan publik lainnya ke depan, saya berpendapat kaum perempuan dapat berperan, diantaranya, pertama, menjaga keluarga sebagai basis utama pendidikan anak dan regenerasi umat dan bangsa. Diakui dan menjadi maklum bahwa keluarga merupakan model terkecil sistem sosial masyarakat. Dalam keluargalah proses pendidikan pertama dan utama dilakukan. Menurut Mohammad Fauzil Adhim (2008), pada umumnya jika pendidikan keluarga berjalan dengan baik, maka keluarga pun akan memberi efek positif bagi keberlangsungan keluarga bahkan memberi efek konstruktif kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baca lebih lanjut

Catatan Politik Menuju Pilkada Serentak

SENIN (12/2) lalu saya didaulat menjadi narasumber acara Selamat Pagi Cirebon (SPC) di Radar Cirebon Televisi. Pada acara yang dipandu oleh penulis produktif sekaligus pemerhati politik Mas Afif Rivai tersebut saya dipanelkan dengan pemerhati politik Bang Agus Sukanda. “Mengulik Peta Politik Pilkada 2018” adalah tema yang diangkat oleh SPC kali ini. Tema SPC kali ini cukup menarik dan perlu ditindaklanjut. Menarik, sebab dengan begitu RCTV telah memenuhi kehendak publik selama ini yaitu melakukan pencerahan dan pencerdasan publik secara masif. Karena itu, segala hal yang diperbincangkan mestinya ditindaklanjut, terutama oleh mereka yang kini sedang berkompetisi di medan pilkada serentak.

Melalui tulisan ini saya berupaya untuk mengelaborasi beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian tindaklanjut dari acara yang dimulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB tersebut. Pertama, kita semua mesti mentrasformasi demokrasi; dari sekadar demokrasi prosedural ke demokrasi substansial. Dalam demokrasi, rakyat ditempatkan sebagai sobjek sekaligus objek utama. Rakyat dipahami sebagai elemen penting dalam bernegara, sehingga menempatkannya pada posisi yang “mulia” dan “strategis”. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasi-lah kepentingan dan kehidupan bersama dikelola begitu rupa. Baca lebih lanjut

Mari Melawan Politik Andai

AKHIR-akhir ini kita kembali merasakan suhu politik nasional dan lokal semakin meningkat. Kondisi demikian terutama menjelang pilpres dan pileg 2019 serta pilkada serentak di beberapa propinsi, kota dan kabupaten 27 Juni 2018 nanti. Kini kita bisa menyaksikan berbagai baligho berisi foto para politisi yang punya hasrat menjadi pemimpin publik di level eksekutif dan legislatif. Baca lebih lanjut