Dari FDS Ke Penguatan Pendidikan Karakter

HAMPIR sebulan terakhir publik terbawa arus dinamika pemberitaan berbagai media massa mengenai Five Day School (FDS). Polemik berawal ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Efendy mewacanakan hingga mengeluarkan kebijakan Full Day School (FDS)—yang belakangan berubah menjadi Five Day School (FDS)—yang mesti dilaksanakan oleh berbagai lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah.

Ya, pada 12 Juni 2017 Mendikbud mengeluarkan Permendikbub nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, yang tentu isinya berisi penguatan dari kebijakan Full Day School (FDS) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Respon publik pun beragam, tentu sesuai dengan pandangan dan kepentingannya masing-masing. Bahkan kedua Ormas terbesar (Muhammadiyah dan NU) pun turut terseret dalam polemik tersebut. Kebijakan tersebut yang pada awalnya bernyawa pendidikan, belakangan justru berbau politis. Baca lebih lanjut

Iklan

Belajar Maju Kepada Muhammadiyah

PADA Senin-Rabu, 13-15 Juni 2016 bertepatan dengan 8-10 Ramadhan 1437 lalu saya turut menghadiri acara Pengkajian Ramadhan yang diadakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Acara yang mengambil tema “Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah” dan bertempat di Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) ini menghadirkan 20-an lebih tokoh dan pakar dalam berbagai bidang sebagai narasumber.

Acara yang dihadiri delegasi pengurus Muhammadiyah berbagai level se-Indonesia serta undangan dari kalangan umum tersebut mengkaji berbagai topik dalam kerangka peneguhan Pancasila sebagai dasar dan filosofi bernegara; dari aspek filosofis, dan bentuk negara, hingga aspek hukum, tata negara, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, relasi keagamaan, dinamika kebangsaan dan sebagainya. Baca lebih lanjut

Konsep Life Skill Menurut Para Ahli dan Kementrian Pendidikan Nasional

KEBUTUHAN dasar manusia, pembangunan yang dilakukan semua bangsa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kualitas hidup manusia ditentukan oleh tingkat pemenuhan kebutuhan yang paling utama bagi manusia, yang disebut dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar merupakan berbagai keperluan yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dasar ini tidak statis, tetapi bersifat dinamis dan berkembang sesuai tingkat peradaban dan kesejahteraan manusia. Baca lebih lanjut

Kedangkalan Pluralisme Agama

ISTILAH pluralisme agama mengandung pengertian yang kabur dan membingungkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya kajian terbuka, khususnya setelah Konsili Vatikan II. Sungguh sangat mengejutkan, ternyata sedikit bahkan sangat langka orang yang memahami secara mendalam makna pluralisme agama. Sehingga tanpa sadar atau karena kurang iman, banyak kalangan yang mengagungkan pemahaman ini dengan menyisihkan keyakinan terhadap agamanya sendiri. Bahkan sebagian kaum muslimin yang meragukan kebenaran Islam tak palang lelah mengampanyekan pemahaman Pluralisme Agama ini dengan mengacak-acak dalil wahyu (Al-Qur’an dan Hadits) dan pemikiran para ulama yang shohih (benar). Atas dasar itu, di sini perlu pendefinisian yang jelas dan tegas, agar umat Islam tidak menjadi korban lanjutan. Baca lebih lanjut

Titik Terang Skandal KTP Elektronik

HARUS diakui bahwa korupsi adalah salah satu penyakit yang sedang mewabah di negeri ini. Menurut Etty Indriati (2014), korupsi merupakan transaksi kalkulatif untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri (self-gain) secara terencana. Bila dianalogikan dengan pembunuhan, korupsi bagaikan pembunuhan tingkat satu (first degree murder) karena dilakukan dengan terencana.

Di hampir semua sektor termasuk di DPR, Kementrian, Kepala Daerah, Kejaksaan, Pengadilan, Sektor Swasta dan sebagainya terjangkit penyakit korupsi. Kepolisian juga tak luput dari kasus paling berbahaya ini. Kita masih ingat kasus simulator yang melibatkan swasta pemenang tender simulator. Satu kasus yang tentu saja membuat kita tercengang.

“KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka baru kasus KTP elektronik”, kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta (17/7/2017). Ya, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru kasus KTP Elektronik (KTP-e). Tak tanggung-tanggung, Setya Novanto (SN) yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar ditersangkakan KPK. Baca lebih lanjut

Guru Sebagai Penentu Anak Berkarakter

Menurut ajaran Islam, pendidikan adalah kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal dalam dan kehidupannya.

Pendidikan Islam sendiri merupakan disiplin ilmu yang di dalamnya mengandung berbagai dimensi. Seperti dimensi manusia sebagai subyek atau pelaku pendidikan (baik berstatus sebagai pendidik atau peserta didik), maupun dimensi landasan, tujuan, materi atau kurikulum, metodologi, dan dimensi institusi dalam penyelengaraan pendidikan. Dimensi-dimensi tersebut merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan pendidikan, dan masing-masing dimensi ini memiliki paradigma fungsional sendiri-sendiri dan saling terkait bersinergi dalam sebuah sistem pendidikan. Baca lebih lanjut

Melawan Korupsi Tanpa Basa-basi

BEBERAPA waktu terakhir kita dihebohkan oleh bergulirnya hak angket DPR untuk KPK. Wacana angket awal munculnya terkait pernyataan penyidik KPK di persidangan perkara kartu tanda penduduk elektornik (KTP-el) bahwa politisi partai Hanura, Miryam S Haryani, yang menjadi salah satu saksi perkara itu ditekan sejumlah anggota DPR. Angket dimunculkan setelah KPK menolak memberikan rekaman pemeriksaan Miryam kepada Komisi III DPR karena dinilai bisa menghambat pengungkapan kasus KTP-el.

Pada perkembangannya, panitia angket juga menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dari 2006 hingga 2016. Bahkan pada Kamis lalu panitia angket menemui sejumlah narapidana perkara korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Baca lebih lanjut