Pilkada-Pemilu dan Moralitas Pejabat Publik

PILKADA serentak 27 Juni 2018 dan pemilihan umum (Pemilu) 13 April 2019 sudah tak lama lagi. Hiruk pikuk politik yang melingkupinya sudah kita rasakan dan saksikan akhir-akhir ini, termasuk yang diberitakan oleh bebagai media massa. Pejabat publik, elite partai politik, penyelenggara pemilu dan berbagai elemen terkait pun sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana agenda tersebut akan dihelat.

Salah satu hal penting yang kerap dilupakan dalam diskusi publik adalah perihal moralitas pejabat publik. Padahal hal ini sangat menentukan nasib rakyat, bangsa dan negara beberapa tahun berikutnya. Tulisan ini sekadar membantu menyadarkan dan mengingatkan ingatan kolektif kita agar tidak terjebak terus menerus dalam kubangan berbahaya: pejabat publik tak bermoral. Baca lebih lanjut

Iklan

Menuntut Peran Legislatif-Caleg Partai Politik

PADA Jum’at (16/3/2018) lalu saya didaulat menjadi narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi (SPC RCTV). Pada acara yang dipandu oleh intelektual muda dan pemerhati masalah sosial-politik Mas Afif Rivai tersebut, saya dipanelkan dengan tokoh Wilayah Timur Cirebon (WTC) Mas Adang Juhandi yang mengambil tema “Membangun Keadaban Politik”. Tulisan ini merupakan respon lanjutan saya atas acara tersebut.

Berbicara tentang Parpol, UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), dijelaskan bahwa Parpol diarahkan pada dua hal utama, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukan dengan sikap dan perilaku Parpol yang memiliki sistem seleksi dan rekruitmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Parpol baik fungsi Parpol terhadap negara maupun fungsi Parpol terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekruitmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Baca lebih lanjut

Pilkada dan Peran Politik Perempuan

PADA Ahad, 18 Februari 2018 lalu saya mendapat kesempatan menjadi narasumber pada acara Pengajian Rutin Bulanan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Cirebon-Jawa Barat. Pada acara yang bertema “Pembelajaran Publik Menghadapi Pilkada dan Keterlibatan Perempuan Dalam Politik” itu saya menginisiasi untuk membuat tulisan sebagai pemantik diskusi dengan judul “Pilkada dan Peran Politik Perempuan”. Tulisan ini adalah elaborasi saya atas tulisan tersebut sekaligus catatan tambahan yang saya peroleh pada acara yang dihadiri oleh Aisyiyah Se-Cirebon tersebut.

Sudah menjadi maklum bahwa pada 27 Juni 2018, 171 daerah di Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Ini merupakan pilkada serentak ketiga, setelah pilkada serentak pada tahun 2015 dan 2017. Penyelenggaraan pilkada tanggal 27 Juni 2018 terasa berbeda dari dua pilkada sebelumnya, karena berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden tahun 2019.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, ada 158 juta pemilih yang akan berpartisipasi pada Pilkada 2018, hampir 80% dari total pemilih nasional. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan Pilkada 2015 dengan total 96 juta pemilih, dan Pilkada 2017 dengan total 41 juta pemilih.

Dalam konteks pilkada serentak kali ini atau kehidupan publik lainnya ke depan, saya berpendapat kaum perempuan dapat berperan, diantaranya, pertama, menjaga keluarga sebagai basis utama pendidikan anak dan regenerasi umat dan bangsa. Diakui dan menjadi maklum bahwa keluarga merupakan model terkecil sistem sosial masyarakat. Dalam keluargalah proses pendidikan pertama dan utama dilakukan. Menurut Mohammad Fauzil Adhim (2008), pada umumnya jika pendidikan keluarga berjalan dengan baik, maka keluarga pun akan memberi efek positif bagi keberlangsungan keluarga bahkan memberi efek konstruktif kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baca lebih lanjut

Catatan Politik Menuju Pilkada Serentak

SENIN (12/2) lalu saya didaulat menjadi narasumber acara Selamat Pagi Cirebon (SPC) di Radar Cirebon Televisi. Pada acara yang dipandu oleh penulis produktif sekaligus pemerhati politik Mas Afif Rivai tersebut saya dipanelkan dengan pemerhati politik Bang Agus Sukanda. “Mengulik Peta Politik Pilkada 2018” adalah tema yang diangkat oleh SPC kali ini. Tema SPC kali ini cukup menarik dan perlu ditindaklanjut. Menarik, sebab dengan begitu RCTV telah memenuhi kehendak publik selama ini yaitu melakukan pencerahan dan pencerdasan publik secara masif. Karena itu, segala hal yang diperbincangkan mestinya ditindaklanjut, terutama oleh mereka yang kini sedang berkompetisi di medan pilkada serentak.

Melalui tulisan ini saya berupaya untuk mengelaborasi beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian tindaklanjut dari acara yang dimulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB tersebut. Pertama, kita semua mesti mentrasformasi demokrasi; dari sekadar demokrasi prosedural ke demokrasi substansial. Dalam demokrasi, rakyat ditempatkan sebagai sobjek sekaligus objek utama. Rakyat dipahami sebagai elemen penting dalam bernegara, sehingga menempatkannya pada posisi yang “mulia” dan “strategis”. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasi-lah kepentingan dan kehidupan bersama dikelola begitu rupa. Baca lebih lanjut

Mari Melawan Politik Andai

AKHIR-akhir ini kita kembali merasakan suhu politik nasional dan lokal semakin meningkat. Kondisi demikian terutama menjelang pilpres dan pileg 2019 serta pilkada serentak di beberapa propinsi, kota dan kabupaten 27 Juni 2018 nanti. Kini kita bisa menyaksikan berbagai baligho berisi foto para politisi yang punya hasrat menjadi pemimpin publik di level eksekutif dan legislatif. Baca lebih lanjut

Menjadi Mahasiswa yang Negarawan

BERAPA hari terakhir kita dihebohkan oleh pemberitaan media massa perihal aksi “kartu kuning” dan meniup pluit untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (Presma BEM UI), Muhammad Zaadit Taqwa (Zaadit). Aksi tersebut dilakukan pada saat Jokowi usai berpidato pada acara Dies Natalis ke-68 dan peresmian Forum Kebangsaan UI di kampus UI Depok-Jawa Barat Jumat (2/2/2017). Sebagaimana dilansir berbagai media massa, pada momentum tersebut Zaadit membawa tiga tuntutan kepada presiden Jokowi yaitu (1) mendesak penyelesaiaan masalah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua; (2) mendesak dianulirnya rencana penetapan anggota TNI/Polri sebagai Plt atau Pejabat Gubernur dari unsur TNI/Polri; (3) menolak rencana penerbitan Peraturan Menristekdikti yang mengatur tentang organisasi mahasiswa. Baca lebih lanjut

Mengenal TGB, Ulama yang Umaro

KRISIS kepemimpinan yang terjadi di Indonesia, membuat sebagian kalangan pisimis akan keberlangsungan republik ini. Namun munculnya nama baru dalam pentas nasional memberikan angin segar kepada kita semua bahwa masih banyak figur-figur pemimpin yang masih pro terhadap rakyat. Salah satunya adalah Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB).

Ya, TGB merupakan salah satu tokoh yang masih muda namun semakin familiar dalam wacana politik nasional beberapa waktu terakhir. Menelaah sosok TGB memang unik dan menarik, baik perihal perjalanaan pendidikan dan karirnya maupun sebagai salah satu tokoh yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden bahkan presiden pada pemilihan umum 2019 mendatang. Baca lebih lanjut