Titik Terang Skandal KTP Elektronik

HARUS diakui bahwa korupsi adalah salah satu penyakit yang sedang mewabah di negeri ini. Menurut Etty Indriati (2014), korupsi merupakan transaksi kalkulatif untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri (self-gain) secara terencana. Bila dianalogikan dengan pembunuhan, korupsi bagaikan pembunuhan tingkat satu (first degree murder) karena dilakukan dengan terencana.

Di hampir semua sektor termasuk di DPR, Kementrian, Kepala Daerah, Kejaksaan, Pengadilan, Sektor Swasta dan sebagainya terjangkit penyakit korupsi. Kepolisian juga tak luput dari kasus paling berbahaya ini. Kita masih ingat kasus simulator yang melibatkan swasta pemenang tender simulator. Satu kasus yang tentu saja membuat kita tercengang.

“KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka baru kasus KTP elektronik”, kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta (17/7/2017). Ya, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru kasus KTP Elektronik (KTP-e). Tak tanggung-tanggung, Setya Novanto (SN) yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar ditersangkakan KPK.

Sedari awal, KPK telah menyebut tiga klaster besar dalam pusaran kasus korupsi KTP-e ini yaitu pemerintah, swasta dan DPR. Kini dengan penetapan SN sebagai tersangka, maka lengkap sudah tiga klaster yang memang telah diincar KPK sejak lama.

Pertama, klaster pemerintah diwakili Sugiharto (S) dan Irman (I). Keduanya saat ini telah berstatus sebagai terdakwa. Mereka merupakan mantan pejabat di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Lalu klaster kedua yaitu swasta diwakili Andi Agustinus (AA) alis Andi Narogong. Nama tersebut sebetulnya sudah samar-samar terdengar dalam proses penyidikan KPK. Namun gaungnya membesar ketika surat dakwaan S dan I dibacakan pada 9 Maret lalu.

Pada saat itu AA disebut memiliki peran senteral dalam proses penganggaran dan pengadaan KTP-e. Dalam surat dakwaan itu, AA mendominasi pembagian uang kepada para anggota DPR, para pejabat Kemendagri hingga para anggota konsorsium pemenang lelang KTP-e. Status tersangka disematkan KPK kepada AA pada 23 Maret lalu, tak lama setelah surat dakwaan S dan I dibacakan. AA pun kini telah ditahan oleh KPK.

Sebenarnya setelah itu, ada dua nama anggota DPR yang ditetapkan KPK sebagai tersangka yaitu Miryam S Haryani (MSH) dan Markus Nari (MN). Namun dua orang ini tidak disangkakan dalam kasus pokok perkara KTP-e. MSH disangkakan memberikan keterangakan palsu dalam sidang perkara KTP-e, sedangkan MN disangkakan merintangi penyidikan terhadap MSH serta perkara KTP-e.

Ketiga, klaster DPR. Pada awalnya publik sangsi kepada KPK, sebab KPK kerap dinilai tebang pilih dalam menetapkan tersangka dalam berbagai kasus. Namun apa yang dilakukan oleh KPK atas SN adalah gebrakan berani. Sebab publik sangat paham siapa SN yang sebenarnya. Dia adalah pengusaha sekaligus politisi kawakan. Dalam beberapa dugaan kasus hukum dia selalu menang melalui proses pra peradilan.

Sebagaimana dilansir media massa, rencananya pembacaan vonis atas S dan I dilakukan pada 20 Juli. Sebelum vonis dibacakan, ternyata KPK membuat kejutan untuk publik yaitu dengan menetapkan SN sebagai tersangka. Dalam kasus proyek triliyunan ini klaster DPR pun diwakili oleh SN.

Apa yang dilakukan oleh KPK sebetulnya sudah mulai tercium oleh publik sejak permohonan pencekalan kepada pihak imigrasi pada April lalu. Namun sekali lagi, apa yang dilakukan oleh KPK kali ini pantas mendapat apresasi publik, terutama dalam upaya penegakan hukum terutama pemberantasan praktik korupsi di kalangan pejabat publik.

Penetapan SN sendiri dilakukan setelah KPK mencermati persidangan kasus ini dengan terdakwa S dan I. Sejak awal kasus ini masuk persidangan, nama SN memang disebut Jaksa KPK dalam surat dakwaan untuk terdakwa korupsi KTP-e. SN disebut bersama-sama dengan beberapa orang lainnya, termasuk dua terdakwa KTP-e.

Dalam surat dakwaan untuk dua terdakwa S dan I disebutkan SN bersama-sama melakukan korupsi dengan S dan I, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP-e. Peran SN dibeberkan Jaksa KPK untuk mendorong fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek itu.

Sebagaimana yang dilansir berbagai media massa, SN sendiri diketahui memiliki kekayaan sekitar Rp 114 milyar. Harta tersebut terdiri dari harta bergerak, tak bergerak serta giro dan setara kas. Dilihat dari halaman website LHKPN KPK, Selasa (18/7/2017), SN terakhir melaporkan harta kekayaan pada 13 April 2015. Laporan kekayaan SN begitu panjang hingga sampai 8 halaman.

Dalam dakwaan jaksa KPK ditegaskan bahwa AA, S, I, SN, Isnu Edhi Wijaya (IEW), Diah Anggraeni (DA) dan Drajat Widnu Setyawan (DWS) telah melakukan dan turut melakukan perbuatan melawan hukum. Dari keseluruhan mereka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi KTP-e, yang sudah menjadi tersangka sudah empat orang AA, S, I, SN, sementara beberapa lainnya seperti IEW DA dan dan DWS masih bebas.

Kita berharap agar penegak hukum mengambil sikap tegas dan mengambil langkah-langkah strategis. Bukan sekadar memenjarakan mereka yang terlibat, tapi juga mengejar mereka yang belum tersentuh hukum dan memastikan uang negara yang mereka curi dikembalikan ke kas negara, di samping memastikan mereka yang terlibat diburu dan dihukum agar mendapatkan efek jera.

Dengan demikian—meminjam ungkapan Adnan Buyung Nasution (2011)— bahwa penegakkan hukum bukan saja memberi efek jera bagi para mafia, tapi juga memberi efek bagi meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam berbagai sektornya terutama sektor kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Ya, status tersangka yang disematkan atas SN oleh KPK adalah titik terang.

Kunci dari semua ini adalah keterlibatan dari media massa, publik dan penegak hukum. Media massa dan elemen publik mesti mengawal kerja KPK dan penegak hukum lainnya. Jangan sampai mereka masuk angin dan bermain api. Kalau memang ada bukti kuat silakan bawa ke proses peradilan, biar kelak pengadilan memastikan label tersangka atas para tersangka menjadi terdakwa dan terhukum. Di sini tak boleh ada intrik politik. Dengan begitu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi benar-benar menemukan titik terang dan berjalan di atas jalan yang benar yaitu jalur hukum alias proses peradilan resmi negara! [Oleh: Syamsudin Kadir—Kolumnis di berbagai Media Massa dan Aktif di Majelis Pustaka dan Informasi Cirebon. Tulisan ini dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Koran Radar Cirebon pada Rabu 19 Juli 2017]

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s