Melawan Korupsi Tanpa Basa-basi

BEBERAPA waktu terakhir kita dihebohkan oleh bergulirnya hak angket DPR untuk KPK. Wacana angket awal munculnya terkait pernyataan penyidik KPK di persidangan perkara kartu tanda penduduk elektornik (KTP-el) bahwa politisi partai Hanura, Miryam S Haryani, yang menjadi salah satu saksi perkara itu ditekan sejumlah anggota DPR. Angket dimunculkan setelah KPK menolak memberikan rekaman pemeriksaan Miryam kepada Komisi III DPR karena dinilai bisa menghambat pengungkapan kasus KTP-el.

Pada perkembangannya, panitia angket juga menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dari 2006 hingga 2016. Bahkan pada Kamis lalu panitia angket menemui sejumlah narapidana perkara korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Kita sudah memaklumi bahwa hak angket merupakan hak konstitusional DPR yang digariskan dalam UUD 1945. Dengan begitu, secara sepintas apa yang dilakukan oleh DPR kali ini terlihat bombastis dan hebat yang tentu saja secara legal-formal sangat konstitusional. Bahwa korupsi mesti dilawan, termasuk kemungkinan praktik korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Namun, secara substansi apa yang dilakukan oleh DPR menghadirkan banyak catatan kaki. Salah satunya adalah bahwa DPR hanya sensasi: agar dianggap punya kinerja. Kita tentu tak pernah lupa dan bukan masyarakat yang buta. Kasus Bank Century yang hingga kini tak jelas arahnya adalah kasus paling telanjang dimana DPR ompong dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pada masa itu, DPR begitu hebat mempertontonkan adegan yang lagi-lagi seperti membela rakyat dengan dalih menegakkan hak, tapi dengan hasil yang nihil. DPR hanya sukses membuat rekomendasi yang tak punya efek hukum dalam penegakan hukum. Alih-alih bahkan DPR justru mempertontonkan kelemahan dirinya.

Kini kita dihadapkan dengan angket DPR untuk KPK dengan masa tugas 60 hari. Kita sepakat bahwa KPK bukanlah institusi yang suci dan bebas dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam menegakkan hukum. Bahkan dalam pandangan Etty Indriati (2014) semua lembaga negara sangat mungkin terlibat korupsi. KPK juga begitu, ia sangat mungkin terlibat suap-menyuap dalam kasus penuntaskan kasus korupsi yang ditanganinya, misalnya. Jangan jauh-jauh, rekomendasi DPR dan BPK untuk mengusut kasus Bank Century hingga kini tak digubris oleh KPK. Bahkan tragisnya, konon KPK tak menengoknya lagi. Lalu, ada apa dengan KPK?

Walau begitu, itu bukan berarti DPR semena-mena melakukan upaya pelemehan atas KPK dengan dalih penegakan politik hukum. DPR mestinya tak serta merta mengganjal KPK dalam memberantas korupsi termasuk terhadap anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi KTP-el yang akhir-akhir ini tersorot di berbagai berita media massa dan sosial.

Dalam konteks itu, kita selayaknya perlu menyampaikan beberapa pandangan. Pertama, DPR dan Presiden segera duduk bersama untuk merumuskan perubahan UU tentang KPK. Itu lebih baik dari pada DPR berjalan sendiri dan cenderung egois dengan hak dan wewenangnya. Praktik korupsi yang kerap menimpa anggota DPR hingga kini mestinya dijadikan bahan evaluasi bagi DPR sendiri. Lebih jauh, DPR mesti fokus menuntaskan agenda prolegnas yang masih berjalan di tempat. Kalau menunaikan hak angket sekadar sensasi sama saja dengan basa-basi. Lalu, untuk apa?

Pada saat yang sama, Presiden juga tak boleh berdiam diri. Sebagai pemimpin eksekutif yang memiliki wewenang dalam mengusulkan UU, maka Presiden perlu bersikap tegas dan segera bertindak. Kalau Presiden berdiam diri, maka Presiden pun tak jauh beda dengan DPR yang hanya pandai bersorak ria. Bagaimana mungkin kita membiarkan Presiden yang terkesan mandul dalam menangani korupsi, lalu kita berdiri di hadapannya dengan nyanyian gembira dan mengacungkan jempol: Presiden hebat? Bukan kah Presiden merupakan pemimpin tertinggi yang dipilih dengan menghabiskan anggaran triliyunan rupiah dan disumpah untuk menegakkan tugas pemerintahan termasuk untuk pemberantasan korupsi?

Kedua, KPK perlu terus melakukan evaluasi internalnya, baik postur organisasi maupun efektivitas lembaganya. Kita tahu bahwa KPK sudah dibentuk hampir 15 tahun lalu. Sementara praktik korupsi di negeri ini kian menggila. Bagaimana mungkin KPK dengan anggaran triliyunan rupiah itu hanya mampu menangkap para koruptor kelas teri dan membiarkan koruptor kelas kakap merajalela di dan ke mana-mana. KPK mesti menjawab pertanyaan sederhana ini: berapa uang hasil korupsi para koruptor yang berhasil dikembalikan ke kas negara dengan biaya operasional KPK yang begitu besar?

Kita berharap agar KPK tidak masuk angin di saat membidik lebih jauh kasus besar seperti kasus BLBI, Pelindo II, Bank Century dan sebaianya. Kita tahu betul bagaimana KPK begitu hebat menangkap terduga koruptor di beberapa daerah. Bahkan dengan radar OTT-nya, KPK menangkap basah terduga koruptor dengan uang belasan dan puluhan juta rupiah. Pertanyaannya, masih bernyalih kah KPK dalam menuntaskan kasus besar yang menghabiskan anggaran negara triliyunan rupiah?

Ketiga, publik mesti memberi perhatian serius terhadap penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait upaya KPK dalam memberantas korupsi. Jangan sampai agenda pemberantasan korupsi justru menjadi sapi perah para mafia. KPK juga tidak boleh dilemahkan apapun bentuk dan polanya. KPK justru mesti diperkuat, asal dalam pengawasan yang ketat. Sebab tanpa pengawasan yang ketat, KPK akan menjadi institusi otoritarian baru yang sangat berbahaya bagi perjalanan demokratisasi ke depan. Kita sepakat bahwa tak boleh ada lembaga atau institusi di negeri ini yang bebas dari pengawasan. Apalah lagi dia mendapatkan anggaran dari APBN yang sangat besar. Semuanya mesti diawasi dalam mekanisme yang sistemik, jelas dan tegas.

Kita sepakat dengan tesis Samuel P. Huntington (2003) bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Mengafirmasi Huntington, kita pun menyepakati bahwa korupsi adalah musuh bersama. Melawannya adalah agenda bersama secara nasional yang mestinya dilakukan secara masal dan masif. Jangan terlalu berbusa untuk mengaku paling Pancasilais kalau para pejabat negara itu masih saja melakukan korupsi uang negara. Dengan praktik korupsi sejatinya mereka sedang melakukan teror kepada bangsa dan negara tercinta ini. Artinya, kalau kita membiarkan korupsi terus berlanjut tanpa adanya perlawanan masal, maka kita sejatinya turut serta dalam menghidupkan praktik korupsi para pejabat negara itu sekaligus menghancurkan bangsa dan negara ini.

Akhirnya, kita mesti bersatu padu melakukan perlawanan sengit terhadap segala bentuk praktik korupsi yang dilakukan siapapun dan di manapun. Bahwa korupsi bukan sekadar musuh KPK, tapi musuh bersama bagi siapapun yang mencintai negeri tercinta ini. Dengan beberapa langkah tadi diharapkan agenda pemberantasan korupsi dapat kita lanjutkan, agar agenda pemberantasan korupsi benar-benar efektif dan bukan sekadar basa-basi. [Oleh: Syamsudin Kadir—Kolumnis di berbagai Media Massa, Direktur Eksekutif Mitra Pemuda-Cirebon].

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s