Politik Sensasional, Cukup Sudah!

GELOMBANG digital pertama di Indonesia dimulai sekitar tahun 1990, dengan lahirnya situs digital seperti astaga.com, detik.com, kaskus.com, lipposhop.com, Satunet.com, dan beberapa situs digital era pertama kalinya. Keberadaan situs digital ini sangat besar pengaruhnya terhadap gerakan awal internet di Indonesia.

Media sosial sendiri mulai masif terdengar di Indonesia sejak kemunculan frienster tahun 2002, dan mulai ramai menjadi gerakan sosial dan menyatu dalam keseharian masyarakat sejak kehadiran facebook tahun 2006 kemudian ditambah twitter pada tahun yang sama.

Tak sedikit yang memanfaatkannya untuk bisnis yang dikenal dengan industri digital, Technopreneurship. Saya sendiri dan beberapa kolega memanfaatkan keduanya dalam melanggengkan berbagai jenis usaha yang saya bangun sejak 2008 hingga sekarang. Efeknya memang sangat memuaskan. Lagi-lagi, itulah efek media sosial.

Selain itu, tak sedikit politisi yang menjadikan media sosial sebagai media kampanye atau pencitraan diri. Dalam konteks ini kita bisa membaca ulang efek media sosial terhadap kemenangan Barrack Obama pada 2008 dan 2012 silam. Begitu juga di saat SBY menang pada Pilpres 2004 dan 2009, Aher pada Pilkada Jawa Barat 2008 dan 2013, Jokowi pada Pilpres 2014 dan beberapa kepala daerah di momentum pilkada lalu.

Dengan mengafirmasi perspektif John T. Ishiyama dalam “Politik dalam Paradigma Abad 21” bahwa dengan sifatnya yang serba terbuka, dinamis bahkan gratis, media sosial menciptakan siklus informasi serba cepat dan memberi efek domino yang sangat besar; positif atau negatifnya, baik atau buruknya.

Kemarin (Selasa/4/7) Koran ini (Radar) melansir berita tentang seorang politisi (SKW) yang membuat status kontroversi di sebuah akun media sosial-nya, tepatnya akun facebook, pada Senin pagi (3/7) yang menjadi viral di media sosial hingga kini.

Di era media dan informasi yang canggih, gratis dan terbuka ini SKW sepertinya tergoda untuk “mendagang diri”. Baik untuk tujuan politis maupun sekadar aksi sensasional agar dikenal dan diperbincangkan khalayak. Bahwa pilkada tak lama lagi, 2018. Itu pertanda begitu singkat waktu yang tersedia bagi siapapun yang berhasrat menjadi Bupati/Wakil Bupati untuk mengenalkan diri secara terbuka di ruang publik. Bagi SKW, menjadi anggota legislatif (Dewan) sepertinya tak cukup mampu “mendagang diri” sebagai pemimpin yang layak dipilih pada perhelatan, atau sekadar terjaring sebagai bakal calon. Maka mesti bergerak cepat dan melakukan sesuatu yang memungkinkan untuk dikenal dan diperbincangkan secara masif oleh khalayak.

Dalam konteks menciptakan iklim politik yang mendidik dan mencerahkan melalui media informasi dengan penggunaan media sosial, gagasan Michael Hauben—seperti yang diafirmasi Anwar Abugaza (2014)—patut diapresiasi. Menurut Hauben, media sosial ibarat pisau, ia bisa tajam dan bisa juga tumpul. Maka pengguna pisau mesti hati-hati, sehingga tak memberi efek luka.

Ada beberapa cara yang mesti ditempuh agar iklim politik yang mendidik dan mencerahkan hadir dalam dinamika politik kita ke depan. Pertama, menciptakan politisi yang kompeten melalui mekanisme kaderisasi yang terus menerus dan terevaluasi dengan baik. Dengan begitu, partai politik (parpol) bukan sekadar mencukupkan dirinya sebagai katalisator perubahan dan perbaikan kehidupan masyarakat, tapi juga menjadi rumah kaderisasi yang pantas bagi para politisi. Parpol yang tak mampu melakukan kaderisasi (yang diwujudkan dengan menjadikan parpol hanya sebagai batu loncatan menuju jabatan publik) tak pantas dipilih dalam momentum pemilu. Masyarakat perlu memberikan sanksi politik dan moral secara tegas kepada parpol dan politisi semacam itu. Termasuk dengan cara mempertanyakan perihal guna dan manfaat dana Parpol yang bersumber dari APBN selama ini.

Kedua, parpol terutama politisi dalam tubuh parpol perlu membangun kesadaran pentingnya penggunaan media sosial secara efektif dan efesien dengan tetap menjaga adab dan kepatutan publik. Meminjam ungkapan Tjipta Lesmana (2013), betul bahwa media sosial adalah hak individu, namun setiap konten yang terpublikasi di media sosial bisa menjadi sumber keresahan publik. Maknanya, media sosial adalah panggung individu sekaligus publik dalam satu paket.

Ketiga, perkuat ide dan narasi dalam berbagai forum dan momentum, sehingga publik menyaksikan parade dan atraksi politik yang cantik dan indah untuk dipandang. Lagi-lagi, Parpol dan politisi yang melingkupi Parpol mesti meningkatkan kualitas perannya dalam menyuguhkan dinamika politik yang berbobot dan mencerahkan publik. Dengan begitu, politik memberi efek positif dan mendidik sehingga kelak mampu mentransformasi masyarakat ke dalam bangunan bahkan praktik politik yang beradab dan patut diapresiasi.

Keempat, dalam konteks yang lain, kalangan media massa (elektronik dan koran) perlu melakukan pencerdasan dan pencerahan publik secara masif, termasuk dalam konteks pilkada yang segera menjelang. Ya, masyarakat perlu diingatkan bahwa media massa sekaligus media sosial bukanlah pembawa kebenaran terakhir. Namun keduanya bisa dijadikan sebagai jalan ikhtiar bersama menuju yang benar juga tepat.

Kelima, dalam konteks yang lebih praktis, tanpa mengurangi rasa hormat, sebagai warga biasa saya menganjurkan SKW dan para politisi di Cirebon atau siapapun yang hendak bertarung pada pilkada yang segera menjelang agar berhenti menyuguhkan politik sensasional alias sekadar mencari perhatian. Mari memanfaatkan media sosial secara tepat, efektif dan efesien dalam bingkai kepatutan publik. Belajarlah dari kasus yang dialami BTP (Ahok) beberapa waktu lalu. Jangan sampai niat baik justru dilampiaskan dengan cara yang menyinggung nurani dan perasaan publik-luas yang justru menimbulkan masalah baru: antipati publik.

Lebih teknis, silakan buat website atau blog pribadi yang berisi tentang profil singkat, visi-misi, rencana strategis dan aksi praktis dalam memimpin Cirebon ke depan. Betul bahwa inti komunikasi politik adalah kehendak komunikator dalam mempengaruhi lingkungan politik. Namun kehendak komunikator yang menimbulkan keresahan justru sebentuk aksi bunuh diri yang membahayakan. Bukankah komunikasi dalam politik juga bermakna upaya mencari titik temu dalam mewujudkan mimpi bersama dalam kehidupan sosial yang lebih ril?

Jadi, kenalkan diri dengan membawa ide dan narasi yang mampu mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Hadirlah sebagai pembeda dalam perspektif yang positif dan konstruktif, sehingga masyarakat bukan saja mendapatkan informasi dini tentang sosok yang kelak layak mereka pilih sebagai pemimpin, tapi juga agar masyarakat tidak lagi diakali oleh dagelan politik semacam aksi politik, kampanye dan pilkada yang kerap dipertontonkan secara sensasional sebagai agenda formalistik yang absen adab, kosong ide dan nihil narasi. Politik sensasional, cukup sudah! [Oleh: Syamsudin Kadir—Penulis essai-artikel di berbagai Media Massa, Direktur Eksekutif Penerbit Mitra Pemuda. Tulisan ini dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Koran Radar Cirebon edisi Rabu 5 Juli 2017]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s