Menyoal Golput Pemilu dan Pemilukada

mengapa-golputHAMPIR 18 tahun lebih umur reformasi adalah waktu yang cukup panjang untuk melakukan pembenahan di berbagai sisi. Namun, pada kenyataannya ia terlalu pendek bagi penyelesaian berbagai permasalahan bangsa. Salah satu dirkursus yang hampir tak luput dibicarakan, misalnya, masalah kegagalan elite politik dalam menjalankan perannya sebagai lokomotif perubahan pasca reformasi ‘98.

Demokratisasi hadir sebagai dua sisi dari satu keping mata uang. Di satu sisi, demokratisasi telah menghadirkan kebebasan, memfasilitasi perluasan (bahkan ledakan) partisipasi, dan menyuburkan kompetisi—termasuk adanya peluang terbuka bagi warga negara untuk menggugat elite politik yang “norak” dan “amoral”.

Pada sisinya yang lain, demokratisasi sejauh ini begitu telanjang telah gagal menegakkan akuntabilitas, mandat dan keterwakilan politik. Maka, yang sejauh ini terbangun adalah, meminjam istilah Guillermo O’Donnell, “demokrasi delegatif”. Orang banyak terlibat dalam prosedur-prosedur pokok demokrasi tetapi produk yang dihasilkannya tak mengabdi pada kepentingan rakyat banyak. Di hadapan rakyat, demokrasi hadir sebagai “ongkos” bukan “keuntungan”. Para pejabat publik—yang berkhianat pada rakyatlah—yang memetik keuntungan itu.

Penyokong penting model demokrasi ini adalah elite partai politik (parpol)—termasuk “parpol mengambang”—dan elite politik dari independen yang disinyalir sama-sama tak punya identitas politik ideal dan ideologi yang matang serta tak mau (sekaligus tak mampu) membentuk dan memelihara konsituen mereka. Dalam konteks sistem kepartaian yang lemah dan terfragmentasi seperti itu, pertukaran politik antarpartai pun semata-mata berbasiskan pragmatisme akut dan cita-cita semu.

Rangkaian pemilu 2009 dan pilkada (pemilukada) di berbagai daerah (provinsi, kabupaten/kota) sejak 2005 hingga sekarang (2017) adalah penegasan fakta-fakta itu. Betul bahwa ruang kebebasan rakyat dibuka lebar, namun parpol memonopoli saluran politik. Bolong-bolong dalam aturan dan mekanisme yang tersedia dipakai Parpol untuk memetik rente ekonomi alias korupsi kolektif. Politik uang pun berkembang tak terkendali. Pemerintahan hasil pemilu maupun pilkada (pemilukada) hampir selalu mengidap penyakit gagal-mandat, gagal-akuntabilitas dan gagal-keterwakilan.

Kalau dikaji lebih jauh, maka dapat dijelaskan bahwa demokrasi delegatif—yang mementingkan kebebasan-partisipasi-kompetisi sekaligus mengabaikan mandat-akuntabilitas-keterwakilan—dibentuk paling tidak oleh lima faktor: (1) para aktor yang gagal menyeleraskan retorika dengan praktik demokrasi, (2) aturan yang tidak punya kapasitas untuk membuat regulasi yang menyeluruh, tuntas dan saling sokong, (3) kegagalan menyeimbangkan kegemaran membuat institusi-institusi demokratis dengan ketekunan memperkuatnya, (4) kegagalan membangun sintesa di antara aktor, aturan dan institusi itu serta menjadikannya sebagai mekanisme kerja yang terpelihara, dan (5) kebelumberhasilan membangun publik yang proaktif dan selalu terjaga.

 

Elite politik—terutama yang kini menjadi penguasa—lazimnya mesti memenuhi janji-janji politiknya. Ketika rakyat terus diberikan praktik “norak” seperti kasus korupsi, tindakan amoral, ingkar janji dan sebagainya, maka yang terjadi adalah devisitnya kesabaran publik. Permakluman warga negara yang selama ini begitu tinggi bisa jadi akan segera menurun bahkan menghilang.

Yang paling telanjang dalam mata publik—yang merupakan ekspresi politik publik itu sendiri—adalah adanya sikap politik “golongan putih” (golput) dalam berbagai pesta demokrasi seperti pemilu dan pilkada (pemilukada). Potensi golput nyaris menghiasi perhelatan pemilu maupun pilkada (pemilukada) di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Dari catatan Lembaga Survei Indonesia (LSI) di setiap tahunnya, dalam pilkada (pemilukada) menunjukkan partisipasi politik yang sangat rendah dari masyarakat. Secara umum angka golput rata-rata mencapai 30% per-perhelatan. Angka ini bisa saja bertambah naik, jika para elite tak begitu apik dalam memenuhi janji politiknya ketika kelak menjabat.

Menurut Eep Saefulloh Fatah (Catatan Politik 1998-1999: Menuntaskan Perubahan, 2000), di masa Orde Baru (Orba), memilih adalah kewajiban. Pengingkaran atas kewajiban ini kerapkali mesti berhadapan dengan ancaman bahkan tindakan represi penguasa. Menjadi golput pun merupakan patriotisme politik. Sebuah perlawanan bermakna dan heroistis. Namun selepas Orba, lanjut Eep, memilih tak lagi menjadi kewajiban melainkan hak. Siapa saja berhak untuk menggunakan atau tak menggunakan hak pilihnya. Jika dikaji lebih jauh, dalam batas tertentu, golput mewakili sebuah gejala politik penting, misalnya, turunnya kepercayaan masyarakat pada demokrasi, pemilu, partai, atau tokoh/kandidat, atau menggarisbawahi terjadinya kekeliruan penting, misalnya, ketidakmampuan lembaga statistik, pemerintah, KPU dalam melakukan pendataan pemilih dan sosialisasi tentang hal-ihwal pemilihan.

Apa yang digariskan Eep betul-betul faktual dalam praktik demokrasi kita. Karena itu, kehadiran Golput pun—apalagi manakala dari waktu ke waktu jumlahnya makin signifikan—selayaknya dipahami sebagai alarm. Ia sejatinya mengingatkan bahwa ada yang mesti dibenahi untuk membuat demokrasi bukan saja maju di tingkat prosedural melainkan juga makin berkualitas di level substansial.

Ancaman golput menjadi salah satu tantangan pemilu tahun 2019 mendatang sekaligus pilkada (pemilukada) serentak di berbagai provinsi dan kabupaten/kota ke depan, termasuk 15 Februari 2017 mendatang. KPU, Bawaslu, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, parpol, para kandidat dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga Gerakan Mahasiswa (GM) selayaknya menyikapinya sebagai salah satu tantangan yang perlu jawaban layak dan segera sekaligus melipatgandakan kerja dan kinerja.

KPU, Bawaslu, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mesti memperbaiki kerja-kerjanya untuk mempersempit kemungkinan kebocoran dan pencederaan hak-hak pemilih. Begitu juga parpol dan kandidat mesti mendekatkan isu dan program yang mereka tawarkan pada persoalan sehari-hari masyarakat dan pada pembelaan konkret hajat hidup orang banyak. Tak terkecuali kalangan LSM dan Gerakan Mahasiswa (GM) juga selayaknya tergerak untuk ikut memfasilitasi terbangunnya pemilih yang cerdas, partisipasif dan bertanggung jawab.

Akhirnya, kita tentu berharap agar praktik demokrasi elite dan warga negara bisa menghasilkan produk yang mengabdi pada kepentingan negara yang lebih luas. Hanya dengan begitulah, negeri ini akan semakin adil, maju, makmur dan sejahtera, serta segera mengambil peran strategisnya sebagai lokomotif  kebangkitan dunia. Semoga kita semua mengambil peran penting, bukan sekadar menjadi penonton! [Oleh: Syamsudin Kadir—Pegiat PENA dan Pendidikan Islam IAI BBC. Tulisan ini dimuat pada Kolom Opini Kabar Cirebon halaman 12, edisi Rabu 25 Januari 2017]

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s