Pilkada Serentak dan Pemimpin Transformatif

pilkada-serentak-dan-pemimpin-transformatifSabtu (17/9/2016) lalu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Se-Ciayumajakuning mengadakan Seminar Nasional dan Sosialisasi Pilkada Serentak di Gedung BKPP (Gedung Bakorwil III)-Jawa Barat. Tulisan ini merupakan respon sekaligus tindaklanjut saya untuk acara bertema “Menuju Pilkada Serentak: Damai, Bermartabat, Jujur dan Adil untuk Menghasilkan Pemimpin Dambaan Rakyat” dan dengan pembicara Amran (Dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), Juri Ardiantoro (Ketua KPU Pusat) dan Nasrullah (Komisioner Bawaslu Pusat) serta moderator Ahmad Khaliq (Ketua ICMI Kabupaten Cirebon) tersebut.

Fakta Buruk

Dalam konteks memandang proses demokratisasi secara ideal, maka fakta dan fenomena politik yang terjadi—terutama seputar pilkada serentak tahap pertama 9 Desember 2015 yang lalu—meniscayakan kita untuk mendedahkan beberapa catatan kaki. Pertama, parpol masih terlihat menjadi “broker”. Ya, masalahnya berakar pada fakta bahwa parpol hanya menjadi “broker” pengusungan pasangan calon. Akibatnya, jangankan memenuhi legitimasi demokrasi secara substansial, alih-alih berbagai aspek prosedural saja—termasuk rekrutmen calon kepala daerah—gagal dipenuhi oleh berbagai parpol.

Kedua, parpol masih cenderung stagnasi dan status quo. Fakta ini memang sangat ironi. Betapa tidak, ketika wajah rakyat berangsur semakin ramah, terbuka, dan demokratis, sementara wajah elite (dalam hal ini elite parpol) justru cenderung tidak berubah. Bahkan dalam pandangan Syamsuddin Haris (2015), dalam politik, parpol justru mewarisi hampir semua wajah buruk otoritaranis yang sama sekali tidak ramah, tertutup, sentralistik, dan oligarkis.

Sederhananya, elite politik gagal menunaikan tugasnya sebagai katalisator politik bagi publik. Sebagai katalisator, parpol dimana elite politik bernaung, seringkali tidak bertanggung jawab dalam menyerap aspirasi rakyat. Alih-alih parpol justru lebih sibuk dengan selera dirinya sendiri bahkan lebih sering memamer konflik internalnya masing-masing, daripada melakukan pencerdasan dan sosialisasi politik yang semakin beradab ke ruang publik. Publik lagi-lagi hanya menjadi korban dari praktik politik buruk semacam itu—untuk tidak dikatakan dikangkangi secara membabi-buta.

Contoh paling ril, tatkala sebagian kekuasaan pemerintah pusat telah didesentralisasikan ke daerah, parpol tingkat pusat justru masih memonopoli hampir semua otoritas politik yang dimiliki secara sentralistik, termasuk persetujuan atas pasangan calon dalam pilkada (serentak) di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota. Eksepresi politik yang mestinya otonom itu dipasung begitu rupa atas nama kekuasaan yang terlihat demokratis, padahal absolut dan mutlak pada elite parpol di tingkat pusat.

Ketiga, parpol cenderung berubah menjadi badan privat, bukan lembaga akomodasi sekaligus institusionalisasi politik rakyat. Faktanya, parpol seperti menjadi “milik” tokoh atau individu tertentu yang memiliki sumberdaya tak terbatas. Ketua Umum, Ketua Pendiri dan/atau Ketua Dewan Pembina berikut segelintir elite parpol bukan hanya menjadi satu-satunya patron dan sumbu loyalitas bagi para kader parpol, melainkan juga menjadi hampir satu-satunya sumber pembiayaan parpol—di samping pemasukan dari berbagai lembaga yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang belakangan ditengarai sebagai sobjek sekaligus objek perahan politik.

Langkah Penting

Dalam kondisi demikian, terutama dalam menghadapi pilkada serentak tahap kedua pada 15 Februari 2017 yang akan datang, hal terpenting sekaligus mendesak untuk dilakukan, yaitu, pertama, mengembalikan kedudukan parpol sebagai badan hukum publik dan menghindari kepemilikannya secara privat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan marwah parpol itu sendiri dalam membangun politik yang semakin beradab. Hal ini dilakukan agar politik di negeri ini tidak dikangkangi oleh segelintir elite oligarkis yang akhirnya menguasai proses politik tanpa mengindahkan keterlibatan publik-rakyat secara terbuka.

Kedua, menghindari parpol dari praktik dinasti politik dan mengembalikannya sebagai pilar otentik politik yang demokratis. Menurut Eep Saefulloh Fatah (2014), demokrasi dan kehidupan politik pada umumnya bisa tumbuh berkembang secara sehat manakala parpol sebagai instrumen utama politik juga sehat. Mengafirmasi Eep, saya berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada demokrasi yang bisa hidup secara sehat di dalam lingkungan kehidupan parpol yang tidak sehat. Fenomena politik dinasti dalam pencalonan pilkada (serentak), begitu pula tampilnya beberapa mantan narapidana sebagai kandidat, pada dasarnya adalah produk dari realitas parpol yang masih oligarkis dan sentralistik tersebut; di samping praktik politik dinasti dan syahwat hendak berkuasa terlalu mendominasi.

Ketiga, memasifkan wacana pemimpin tranformatif. Leader is a dealer in hope. Seorang pemimpin adalah penjual sekaligus pembeli harapan, demikian petuah Napoleon Bonaparte. Pemimpin besar pastilah seseorang yang memiliki karakter yang kuat, punya visi yang mengakar pada kehendak publik, menjadi inspirator dalam setiap situasi, dan—ini yang lebih penting dan mendesak, terutama bagi publik (rakyat) akhir-akhir ini—ia mesti mampu memberi harapan meyakinkan di tengah kesulitan yang mendera kehidupan rakyatnya. Itulah yang dalam buku “Improving Organizational Efectiveness through Transformasional Leadership” (1994) karya Bass dan Avolio disebut sebagai pemimpin transformasional atau tranformatif.

Pada akhirnya, harus ada langkah-solusi yang mesti ditempuh, yaitu melakukan reformasi parpol. Secara teknis dan praktis, formula ini dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsi dan peran parpol sesuai Undang-undang bukan selera elite parpol, kemudian membangun mental elite parpol dari sekadar menjadi politisi (atau elite kelompoknya) menjadi negarawan sejati atau pemimpin daerah yang mampu menginspirasi; serta melakukan langkah-langkah tersebut dari sekarang dan mesti dimulai dari dalam diri elite parpol itu sendiri. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Pegiat PENA dan IAI Bunga Bangsa Cirebon, penulis ratusan artikel dan essai di berbagai Majalah dan Surat Kabar. Dimuat pada halaman 12 Komom Opini Harian Umum Kabar Cirebon edisi Selasa 27 September 2016]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s