Pilkada Serentak dan Pemimpin Dambaan Rakyat

pilkada-serentakPERLU diakui bahwa proses demokratisasi di negeri ini memiliki kemajuan yang cukup signifikan. Bukan saja pada soal otonomi pemerintahan, tapi juga pada otonomi politik rakyat. Rakyat, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, diberi mandat secara konstitusional untuk memegang kedaulatan tertinggi. Hal ini, misalnya, dalam hal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap pertama 9 Desember 2015 lalu. Walaupun dalam konteks pilkada serentak yang lalu dan pilkada pada umumnya, kedaulatan rakyat cenderung “abu-abu” lantaran prasyarat kandidat untuk menjadi calon sah masih menggunakan label dan bayang-bayang parpol, proses demokratisasi dari waktu ke waktu memiliki perubahan yang patut diapresiasi dengan segala catatan kaki atau sejumlah kritik atasnya.

Fakta Buruk

Dalam konteks memandang proses demokratisasi secara ideal, maka fakta dan fenomena politik yang terjadi—terutama seputar pilkada serentak tahap pertama 9 Desember 2015 yang lalu—meniscayakan kita untuk mendedahkan beberapa catatan kaki. Pertama, parpol masih terlihat menjadi “broker”. Ya, masalahnya berakar pada fakta bahwa parpol hanya menjadi “broker” pengusungan pasangan calon dan belum menjadi agen sekaligus pelaku demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Akibatnya, jangankan memenuhi legitimasi demokrasi secara substansial, alih-alih berbagai aspek prosedural saja—termasuk rekrutmen calon kepala daerah—gagal dipenuhi oleh berbagai parpol.

Kedua, parpol masih cenderung stagnasi dan status quo. Fakta ini memang sangat ironi. Betapa tidak, ketika wajah rakyat berangsur semakin ramah, terbuka, dan demokratis, sementara wajah elite (dalam hal ini elite parpol) justru cenderung tidak berubah. Bahkan dalam pandangan Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris (2015), dalam politik, parpol justru mewarisi hampir semua wajah buruk otoritaranis yang sama sekali tidak ramah, tertutup, sentralistik, dan oligarkis.

Sederhananya, elite politik gagal menunaikan tugasnya sebagai katalisator politik bagi publik. Sebagai katalisator, parpol dimana elite politik bernaung, seringkali tidak bertanggung jawab dalam menyerap aspirasi rakyat. Alih-alih parpol justru lebih sibuk dengan selera dirinya sendiri bahkan lebih sering memamer konflik internalnya masing-masing, daripada melakukan pencerdasan dan sosialisasi politik yang semakin beradab ke ruang publik. Publik lagi-lagi hanya menjadi korban dari praktik politik buruk semacam itu—untuk tidak dikatakan dikangkangi secara membabi-buta.

Contoh paling ril, tatkala sebagian kekuasaan pemerintah pusat telah didesentralisasikan ke daerah, parpol tingkat pusat justru masih memonopoli hampir semua otoritas politik yang dimiliki secara sentralistik, termasuk persetujuan atas pasangan calon dalam pilkada (serentak) di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota. Eksepresi politik yang mestinya otonom itu dipasung begitu rupa atas nama kekuasaan yang terlihat demokratis—padahal absolut dan mutlak—elite parpol di tingkat pusat.

Ketiga, parpol cenderung berubah menjadi badan privat, bukan lembaga akomodasi sekaligus institusionalisasi politik rakyat. Faktanya, parpol seperti menjadi “milik” tokoh atau individu tertentu yang memiliki sumberdaya tak terbatas. Ketua Umum, Ketua Pendiri dan/atau Ketua Dewan Pembina berikut segelintir elite parpol bukan hanya menjadi satu-satunya patron dan sumbu loyalitas bagi para kader parpol, melainkan juga menjadi hampir satu-satunya sumber pembiayaan parpol—di samping pemasukan dari berbagai lembaga yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang belakangan ditengarai sebagai sobjek sekaligus objek perahan politik. Ketika iuran anggota tidak berjalan, sementara subsidi negara—kerap dianggap dan dinilai oleh parpol—masih begitu kecil, parpol akhirnya menjadi sangat tergantung pada dukungan finansial segelintir elite pemilik modal, termasuk sang patron, dan sumber lain yang kerap mencurigakan.

Langkah Penting

Dalam kondisi demikian, terutama dalam menghadapi pilkada serentak tahap kedua pada 15 Februari 2017 yang akan datang, hal penting sekaligus mendesak untuk dilakukan diantaranya, pertama, mengembalikan kedudukan parpol sebagai badan hukum publik dan menghindari kepemilikannya secara privat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan marwah parpol itu sendiri dalam membangun politik yang semakin beradab. Tanpa proses ini, politik di negeri kita selamanya akan dikangkangi oleh segelintir elite oligarkis yang akhirnya menguasai proses politik tanpa mengindahkan keterlibatan publik-rakyat secara terbuka.

Kedua, menghindari parpol dari praktik dinasti politik dan mengembalikannya sebagai pilar otentik politik yang demokratis. Menurut Eep Saefulloh Fatah (2014), demokrasi dan kehidupan politik pada umumnya bisa tumbuh berkembang secara sehat manakala parpol sebagai instrumen utama politik juga sehat.

Mengafirmasi Eep, saya berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada demokrasi yang bisa hidup secara sehat di dalam lingkungan kehidupan parpol yang tidak sehat. Fenomena politik dinasti dalam pencalonan pilkada (serentak), begitu pula tampilnya beberapa mantan narapidana sebagai kandidat, pada dasarnya adalah produk dari realitas parpol yang masih oligarkis dan sentralistik tersebut; di samping praktik politik dinasti dan syahwat hendak berkuasa terlalu mendominasi.

Pemimpin Tranformatif, Pemimpin Dambaan Rakyat

Leader is a dealer in hope. Seorang pemimpin adalah penjual sekaligus pembeli harapan, demikian petuah Napoleon Bonaparte. Pemimpin besar pastilah seseorang yang memiliki karakter yang kuat, punya visi yang mengakar pada kehendak publik, menjadi inspirator dalam setiap situasi, dan—ini yang lebih penting dan mendesak, terutama bagi publik (rakyat) akhir-akhir ini—ia mesti mampu memberi harapan meyakinkan di tengah kesulitan yang mendera kehidupan rakyatnya.

Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt mungkin bukan sosok terbesar dalam sejarah. Namun, keduanya adalah figur yang mampu menginspirasi rakyatnya di masa paling sulit yang harus dilalui bangsanya. Chrucill membawa Inggris melewati ganasnya Perang Dunia II, sedangkan Rosevelt menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat ketika “Depresi Besar” sedang melanda negaranya. Rosevelt berhasil menyuntikkan harapan kala harapan menjadi satu-satunya yang tersisa dari bangsanya.

Dalam perjalanan sejarah negeri ini (Indonesia), kita juga mendapatkan suguhan menarik yang patut dikaji lebih mendalam. Lebih-lebih jika kita ingin agar negeri ini ke depan memiliki pemimpin yang lebih autentik, bukan saja dalam hal keterpilihannya tapi juga kinerjanya, maka mengambil hikmah juga pelajaran dari kepemimpinan masa lalu menjadi niscaya.

Soekarno (Bung Karno), Mohammad Hatta (Bung Hatta), Mohammad Natsir (Pak Natsir) dan para tokoh besar lainnya adalah sosok-sosok yang mampu memimpin, bukan saja dalam konteks struktur negara tapi juga dalam geo-psikologis masyarakat (rakyat) secara umum. Mereka mampu mengalahkan ego personal demi melompat jauh menjadi pemimpin yang inspiratif, menggelorakan juga membanggakan rakyatnya.

Para pemimpin tersebut—terutama ketiga nama yang disebutkan—adalah model pemimpin negeri ini yang sangat unik. Ekspetasi rakyat kepada mereka pun bukan mengalir di saat mereka memimpin saja, tapi juga pasca mereka memimpin bahkan hingga kini di saat mereka telah tiada. Mereka pun mampu menjadi pemimpin yang terkenang sepanjang sejarah republik hingga kini. Sebagai pemimpin yang “transformatif”, mereka mampu menapak peran kepemimpinannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Tak ada basa-basi atau sekadar membangun citra, yang mereka miliki adalah kontribusi tanpa hiruk pikuk janji. Mereka gemar berbagi inspirasi hingga menggelorakan semangat rakyat untuk bekerja demi kemajuan bangsa, dan pada saat yang sama mereka tak gemar berpuisi janji, tapi lebih suka mengeja prosa. Merekalah—yang oleh Sastrawan terkenal, Taufik Ismail, menyebut mereka sebagai—tokoh dan pemimpin bangsa yang bukan saja dikenang sejarah, tapi juga mampu melahirkan banyak sejarah.

Dalam konteks momentum memilih pemimpin di era ini, khususnya pada perhelatan pilkada serentak yang segera menjelang (15 Februari 2017), apa yang dilakoni oleh pemimpin besar bangsa ini di masa lalu sejatinya merupakan alarm paling akurat bagi kita bahwa pemimpin itu bukanlah satu nama untuk mereka yang kerap berjanji tapi suka mengingkari; pemimpin itu bukanlah satu panggilan untuk mereka yang begitu pandai memadu citra tapi hanya berbalut kepalsuan. Sebab, pemimpin adalah satu nama untuk mereka yang tak sibuk dengan janji dan tidak peduli dengan citra diri, karena mereka hanya sibuk membuat pekerjaan dan mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga mereka tercitra sebagai pemimpin yang layak diteladani. Tanpa media massa yang begitu masif mengenalkan mereka ke ruang publik pun, para pemimpin itu tetap saja dikenal dan dikenang oleh sejarah bangsa, termasuk oleh nurani rakyat.

Dalam studi kepemimpinan, politisi-negarawan pasti menerapkan model kepemimpinan tranformasional yang memiliki visi yang kuat dan memasa depan. Pemimpin model ini tidak mudah tersuluh dalam kubangan politik transaksional dengan berbagai jargon ilutif yang bisa jadi hanya branding di media massa demi meraup suara tanpa kejelasan arah. Pemimpin (politisi-negarawan) akan menerapkan model kepemimpinan transformasional dalam memimpin, baik dalam skala individu maupun organisasi (Tichy dan Devanna, 1993).

Bass dan Avolio (1994), dalam buku Improving Organizational Efectiveness through Transformasional Leadership, kepemimpinan transformasional dicirikan oleh The four I’s, kepemimpinan transformasional dicirikan oleh The Four I’s (empat huruf ‘I’). Pertama, idealized influence, rakyat dibuat berdecak kagum, hormat dan percaya. Tidak ada elemen publik (yang benar-benar sesuai nurani publik) yang “menuduh” pemimpinnya sedang melakukan kebohongan publik—termasuk dalam berbagai situasi politik. Autentisitas menjadi mantra yang membuatnya “bersungguh-sungguh” bekerja untuk kepentingan publik.

Kedua, mampu menggelorakan inspirational motivation, menyuntikkan motivasi dan asa pada rakyatnya serta mampu merealisasikan harapan menjadi kenyataan. Ketiga, intellectual stimulation. Gaya kepemimpinan transformasional kaya akan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru juga terobosan yang inspiratif. Sebab sang pemimpin sadar betul bahwa pemimpin adalah leader bukan dealer.

Keempat, individualized consideration, yang mau mendengar keluhan bawahan, bersikap layaknya manusia, dan apa adanya. Dalam arti yang luas, pemimpin tidak membuat benteng pemisah dengan rakyatnya. Ia sadar bahwa diri dan yang dipimpinnya adalah “orang” bukan “orang-orangan”.

Sungguh, pilkada (serentak) yang semakin demokratis, terbuka, langsung, adil, jujur, damai dan bermartabat sehingga menghasilkan pemimpin tranformatif yang menjadi dambaan rakyat hanya akan terjadi manakala ia diikuti oleh para kandidat yang tidak nepotis (dinasti) dan tidak menjadi pemburu rente yang lebih berorientasi juga sibuk mengembalikan modal di saat kampanye. Kelak setelah terpilih dan dilantik, mereka justru lebih fokus meng-aksi-kan politik secara otentik yaitu mewujudkan janji politik secara ril, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghadirkan kesejahteraan rakyat berbasis daerah secara nyata.

Pada akhirnya, harus ada langkah-solusi yang mesti ditempuh, yaitu melakukan reformasi parpol. Secara teknis dan praktis, formula ini dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsi dan peran parpol sesuai Undang-undang bukan selera elite parpol, kemudian membangun mental elite parpol dari sekadar menjadi politisi (atau elite kelompoknya) menjadi negarawan sejati atau pemimpin daerah yang mampu menginspirasi; serta melakukan langkah-langkah tersebut dari sekarang dan mesti dimulai dari dalam diri elite parpol itu sendiri, bukan memaksa rakyat yang sejatinya sudah mulai bahkan sudah lebih waras dalam berpolitik. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda. Tulisan ini dijadikan sebagai pemantik diskusi pada acara Seminar Nasional dan Sosialisasi Pilkada Serentak bertema “Menuju Pilkada Serentak: Damai, Bermartabat, Jujur dan Adil untuk Menghasilkan Pemimpin Dambaan Rakyat”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Se-Ciayumajakuning, di Cirebon—Gedung BKPP (Gedung Negara Bakorwil III) Jawa Barat, pada Sabtu 17 September 2016, dengan pembicara Amran (Dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), Juri Ardiantoro (Ketua KPU Pusat) dan Nasrullah (Komisioner Bawaslu Pusat) serta moderator Ahmad Khaliq (Ketua ICMI Kabupaten Cirebon)].

Iklan

3 thoughts on “Pilkada Serentak dan Pemimpin Dambaan Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s