Urgensi Mengharmonikan Orangtua dan Guru

Harmoni ortu dan guruKASUS kriminalisasi kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya seperti tak pernah berhenti. Satu kasus belum juga selesai, berbagai kasus baru pun sudah bermunculan. Sekadar contoh yang baru saja kita saksikan di berbagai media massa, ada kasus Dasrul di Makasar, Samhudi di Sidoarjo, Nurmayani di Bantaeng, dan kasus di berbagai daerah/kota lainnya di seluruh Indonesia.

Sejatinya memang, kalau anak didik sudah melampaui batas, guru (dalam hal ini sekolah) bisa “mengembalikan” anak didik kepada orangtuanya. Bukan menghukumnya dengan pola-pola yang melampaui batas pula. Namun demikian, kesalahan dan kekeliruan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik untuk mengajar, membimbing, mengembangkan dan mengarahkan anak didiknya, tidak serta merta dijadikan alasan untuk menghina harkat dan martabat guru.

Namun fakta berbicara lain. Lain dulu, lain sekarang. Guru yang dulunya dianggap sebagai pekerjaan mulia kini dianaktirikan dalam kehidupan sosial kita. Profesi guru yang mulia itu pun dinistakan hanya karena kesalahan dan kekeliruan guru dalam menghukum anak didiknya yang melanggar aturan sekolah, misalnya.

Naifnya, orangtua yang mestinya memiliki kewajiban utama dalam mendidik anaknya justru kerap salah kaprah dalam bersikap. Guru bukan saja dinistakan, dipukul bahkan dilaporkan ke penegak hukum hingga dipenjarakan. Betul bahwa guru sangat mungkin melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menghukum anak didiknya, misalnya, namun itu bukanlah satu alasan yang dijadikan dalih bagi orangtua anak didik untuk mendiskriminasi sehingga mengkriminalisasi guru sebagai orangtua anak didik di sekolahnya.

Sebagai elemen penting dalam membangun bangsa dan negara yang adil dan beradab, profesi guru mendapatkan perlindungan yang jelas dan tegas di banyak aturan. Di aturan yang lama, misalnya, bisa kita baca dalam UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Penjabarannya dapat kita baca dalam PP No 23/1992 tentang Tenaga Kependidikan. Dalam konteks kekinian, hal serupa dapat kita baca dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Misalnya pada pasal 40 ayat 1 huruf d yang menyebutkan, “Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual”.

Dalam konteks masa depan, kita perlu mengharmonikan hubungan antara orangtua dan guru, bahkan guru dan murid atau peserta didik. Dalam konteks itu beberapa langkah berikut dapat ditempuh, pertama, sekolah harus membangun hubungan baik dengan orangtua siswa terkait perkembangan anaknya, misalnya, melalui kelas-kelas parenting. Menurut Retno Lystiarti (2016), orangtua sudah seharusnya terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka karena sekolah adalah rumah kedua seorang anak, bukan tempat penitipan anak. Gerakan mengantar anak pada hari pertama sekolah, kata Retno, patut diapresiasi, tapi jangan hanya simbolis belaka. Jika orangtua tisak pernah hadir menemani belajar anaknya sepulang sekolah, tidak pernah berkomunikasi dengan wali kelasnya untuk menanyakan perkembangan dan permasalahan anaknya, dan sebagainya, bagaimana gerakan mengantar anak ke sekolah bermakna bagi proses perkembangannya. Di masa sekarang ini, banyak orangtua yang anaknya dititipkan ke sekolah, asisten rumah tangga, dan media sosial. Artinya, jangan hanya simbolis yang nihil makna, seolah-olah satu hari menuntaskan kewajiban orangtua kepada anaknya.

Kedua, setelah anak diantar, orangtua sekalian berkenalan dengan guru kelas atau wali kelas anaknya, akan sarta makna jika sepekan setelah itu sekolah menyelenggarakan parent info day, yaitu orangtua dikumpulkan dan diberi penjelasan tentang program, kebijakan, dan kurikulum sekolah selama tahun ajaran tersebut, sekaligus penjelasan tentang manajemen kelas dan pola pengasuhan peserta didik. Harapannya, orangtua akan lebih terlibat aktif dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak mereka sehingga tercipta sinergi yang baik antara orangtua dan sekolah, juga anak didik itu sendiri.

Ketiga, guru dan orangtua harus memenuhi Undang-undang Perilindungan Anak (UU PA) No 35/2014. Guru dan orangtua harus paham UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 82/2015 tentang Sekolah yang Aman dan Nyaman. Semua itu harus disosialisasi dan didesiminasi oleh dinas-dinas pendidikan dan kementrian terkait seperti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Perlindungan Anak dan Perempuan serta KPAI.

Upayam membangun harmoni orangtua dengan pihak sekolah diharapkan dapat menghilangkan kriminalisasi terhadap guru. Penyelesaian melalui cara-cara kriminal hanya akan menambah masalah, bahkan melahirkan masalah yang lebih besar. Selain menyita kesempatan guru untuk mengajar dan orangtua untuk menunaikan tugasnya masing-masing, juga mengorbankan masa depan anak itu sendiri. Jalur hukum mestinya merupakan langkah terakhir setelah semua dialog dan mediasi menemui jalan buntu alias mandul.

Ke depan, kita perlu menyudahi pola-pola “Meja Hijau” menuju pola-pola “Meja Coklat”. Cara kekeluargaan, dialog dan mencari titik temu lebih baik daripada sekadar mengejar status hukum atas permasalahan yang ada. Guru yang terbukti melakukan kesalahan dapat dibina dan dihukum secara kepegawaian oleh atasannya serta organisasi profesi yang menaunginya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Selebihnya, orangtua perlu menyadarkan dirinya bahwa pendidik utama anaknya adalah orangtuanya sendiri, ya mereka sendiri. Dengan begitu, orangtua mesti mendidik anaknya secara serius, sungguh-sungguh, dan—ini yang terpenting—tidak mengandalkan pendidikan anaknya semata-mata kepada guru atau sekolah. Perlu diingat, bahwa guru sejatinya hanya menunaikan “peran pembantu” bagi pendidikan anak. Walau begitu, guru mesti tetap menunaikan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping tetap menjaga prinsip dan nilai-nilai luhur pendidikan dan keilmuannya.

Ke depan, berbagai lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, Kepolisian RI, Asosiasi Profesi Guru, Kementrian Pendidikan, dan Pemerintahan Daerah perlu mengambil peran nyata sehingga berbagai kasus kekerasan kepada anak didik dan kriminalisasi atas guru dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kalau itu yang terjadi, maka orangtua dan guru sebagai “pendidik” atas anak-anaknya akan mampu menjalankan tugasnya secara maksimal, bahkan anak didik dapat menempuh proses pendidikan secara maksimal pula. Akhirnya, pendidikan dan bangsa kita pun semakin beradab. Semoga saja begitu! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Pegiat PENA dan Pendidikan di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Cirebon, Selasa 30 Agustus 2016]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s