Melawan Korupsi, Membangun Masa Depan

lawan_koruptorPRAKTIK korupsi sepertinya sudah menjadi pemandangan umum dan lumrah kita saksikan setiap hari. Para koruptor sudah tak menganggap korupsi sebagai tindakan biadab dan haram, karena justru menjadi budaya dan perilaku hidup yang dilestarikan oleh para pelaku. Korupsi marak terjadi di berbagai institusi atau lembaga negara dengan pelaku yang beragam pangkat atau jabatan, bahkan tak terkecuali warga biasa yang dijebak.

Berbagai kasus korupsi yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memenjarakan banyak koruptor beragam latar belakang. Sejumlah kasus yang berhasil dibongkar KPK, terutama melalui operasi tangkap tangan. Namun para koruptor seakan tidak jerah ketika menyaksikan banyak pegawai, pejabat, dan politisi yang meringkuk di penjara karena terpidana kasus korupsi.

Data KPK menunjukkan, sudah 64 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Data ini diperbaruhi terakhir pada 30 September 2015. Data ini tentu bertambah hingga 10 bulan kemudian (Juli 2016). Kebanyakan penyebab kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di KPK ini adalah karena biaya pilkada. Biaya yang tinggi menyebabkan mereka melakukan apa pun untuk menang. Politik uang (money politic) menjadi salah satu cara yang mereka pakai untuk mendapatkan kursi kekuasaan.

Masalahnya berkembang-biak, karena justru dana untuk pilkada dikopensasikan dengan merampok anggaran daerah (APBD) setelah mereka terpilih dan menjabat. Wujud perampokkan seperti ini dilakukan dengan beragam modus: menggelembungkan nilai proyek, menguntit dana bansos, menyuap wakil rakyat, memeras pengusaha, memanipulasi anggaran dan sebagainya.

Celakanya lagi, tak sedikit diantara mereka yang melibatkan keluarga atau orang terdekat untuk meloloskan niat busuk tersebut. Ada yang melibatkan istri, suami, anak, paman, pengacara, selingkuhan, mantan istri, mantan suami, dan sebagainya; termasuk bawahan, sekretaris, staf pribadi, staf ahli dan seterusnya.

Angka pelaku korupsi pun semakin tak terbendung. Bayangkan saja, data Kemendagri hingga 2010 saja memperlihatkan, ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Satu fakta sekaligus angka yang memalukan. Namun, jumlah ini tak membuat jera kepala daerah lainnya karena yang berpekara dengan hukum tetap terjadi pada tahun-tahun selanjutnya, bahkan angkanya terus meningkat. Misal tahun 2014 saja, sebanyak 56 kepala daerah tersangkut kasus di KPK. Seolah, operasi tangkap tangan KPK atau penegak hukum oleh aparat tetap tak membuat efek jera. Ironinya, yang terjerat kasus hukum sebagian diantaranya justru aparat yang semestinya menggawangi penegak hukum.

Ya, aksi korupsi pun menimpa para penggawa lembaga inti negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan hampir setiap hari media massa memberitakan daftar pejabat tinggi negara yang terjaring KPK akibat tersandung kasus korupsi. Peta korupsi pun menggurita karena justru dilakukan oleh oknum di ketiga lembaga tersebut. Tak pelak muncul istilah seksi sekaligus menyebalkan: trias corruptica. Inilah potret kelam politik-kekuasaan. “The power tends to corrupt, the absolute power tends to absolute corrupt (Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang mutlak cenderung korup secara mutlak)”, begitu ungkapan Sejarawan Inggris, Lord Acton (1834-1902).

Diantara penyebab perilaku korupsi terus menjadi-jadi, misalnya, faktor gaya hidup yang serba mau atau serba boleh, lingkungan pergaulan yang mendesak perilaku korup, kebutuhan keluarga yang mengada-ada alias melampaui batas, menempuh pendidikan tanpa niat baik alias orientasi materi semata, dan mental pecundang juga serakah, di samping ketidakkonsistenan mereka untuk memegang nilai-nilai moral dan etika.

Untuk mencegah semakin kronisnya korupsi terutama trias corruptica, maka yang dapat dilakukan, diantaranya, pertama, reformasi moralitas. Moral bukan saja masuk dalam bilik-bilik keagamaan, tapi mesti ditransformasi dalam kehidupan sosial. Nilai luhur agama mesti dipraktikkan dalam kehidupan ril. Termasuk di lingkungan lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.

Kedua, rekrutmen partai politik (parpol) berbasiskan integritas. Parpol mesti diperkuat dengan memperkokoh fungsinya sehingga semakin punya integritas. Tak sembarangan orang membuat, meninggalkan dan keluar-masuk parpol. Mereka yang plin-plan tak pantas diakomodir di parpol. Sebab mereka inilah yang menjadi biang dan merusak marwah lembaga parpol, di samping para politisi yang memang sudah bermental korup itu.

Ketiga, pencabutan hak pensiun bagi koruptor dari kalangan pejabat negara. Kalau selama ini masih terbuka ruang bagi mereka untuk menikmati tunjangan pensiunan, maka sejatinya sama saja dengan membiarkan mereka memelihara korupsi. Kita mesti menyepakati satu adigium: “sekali korupsi, seluruh gaji dan tunjangan mesti diamputasi”. Itulah yang dilakukan di berbagai negara yang sudah maju karena mampu dan konsisten dalam memberantas praktik korupsi.

Keempat, sanksi sosial. Mereka yang korup tak pantas dan tak perlu dijadikan idola. Mereka tak boleh punya jabatan yang berurusan dengan masyarakat luas. Sebab efek buruknya sangat banyak dan besar. Lebih-lebih pada masyarakat kita yang begitu mudah mengikuti selera dan perilaku panutannya. Walau terhukum sebagai pelaku korupsi, misalnya, tak sedikit justru yang dijadikan sebagai panutan. Ini tentu berbahaya bagi upaya pemberantasan budaya dan perilaku korup.

Kelima, sanksi politik. Bagi pelaku korupsi tak pantas lagi masuk menjadi pengurus atau anggota parpol. Tak pantas dipilih dan memilih dalam pesta politik (pemilu). Mereka memang punya hak, namun hak semacam itu menjadi kehilangan ruang dan autentitasnya manakala justru merusak marwah politik termasuk parpol. Dengan demikian, parpol yang menampung dan masih mengakui pengurus atau anggotanya yang terjerat korupsi sebagai bagian dari parpolnya pantas diberi hukuman sosial dan politik juga. Misalnya, tak perlu dipilih lagi dan tak perlu dipercaya lagi dalam pilpres, pileg atau pesta politik lainnya.

Keenam, hal lain yang mesti menjadi pilihan adalah pendidikan mental pejabat. Kalau Presiden sudah “mengkhutbahkan” revolusi mental dalam berbagai aspeknya, maka mental pejabat negara mestinya menjadi objek revolusi itu. Sebab menurut nalar akademik dan teori sosial, rakyat selalu mengikuti jejak pemimpinnya. Sederhananya, bagaimana perilaku pemimpin maka yang dipimpinpun akan berperilaku yang sama. Kalau mental pejabatnya sudah direvolusi, maka mental rakyatnya pun terrevolusi.

Syahdan, demokrasi memang menyediakan ruang bagi semua individu dan kelompok untuk berekespresi. Namun, perluasan kesempatan seperti ini kerap berubah menjadi semacam jebakan yang rentan menyeret sistem politik surut ke titik terendah. Sungguh, kalau kita, terutama para pejabat negara yang lebih rentan dan memiliki peluang besar untuk melakukan korupsi itu tak mau berubah dan enggan berbenah diri, maka kita sejatinya benar-benar bunuh diri: bangsa dan negara Indonesia. Karena itu pilihannya tegas: mari lawan korupsi, bangun masa depan bangsa dan negara yang lebih cerah! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Penerbit Mitra Pemuda, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s