Menggugat Kepekaan Elite Politik Cirebon

karikatur-politik-18Pangki Y. Hidayat (2014) pernah mengungkapkan, “dari kaca mata etika politik, realitas terciptanya noda hitam demokrasi adalah mutlak ekses dari hilangnya esensi humanisme di dalam proses politik itu sendiri”. Apa yang diungkap oleh Pangki bermakna, di saat elite politik sibuk dengan dirinya sendiri, maka esensi politik pada dasarnya sudah tak lagi berpijak pada deon (keharusan moral), melainkan hanya berpijak pada telos (tujuan yang hendak dicapai). Sehingga, orientasi politik hanya berfokus pada strategi dan cara meraih kekuasaan dan mencapai kepentingan kelompok semata. Lalu, keharusan moral kekuasaan atau elite politik yang harus dilakukan sebagai wujud timbal-balik karena telah diberi mandat oleh rakyat, malah terabaikan.

Celakanya, pada tahap-tahap tertentu aspirasi rakyat seringkali malah dieliminir. Dalam konteks Cirebon, hal ini tereksplorasi ketika saya menjadi narasumber pada acara Selamat Pagi Cirebon (SPC) di Radar Cirebon Televisi (RCTV) pada Selasa 2 Agustus lalu. Pada acara bertema “Moral-Etik Anggota Legislatif” yang dipandu oleh Saudara Afif Rivai terkuak fenomena yang menyebalkan. Pertama, beberapa waktu lalu beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertangkap basah sedang bermain judi di salah satu hotel di Kota Bandung. Praktik semacam ini bukan saja mencoreng nama baik partai politik dimana mereka bernaung, tapi juga institusi DPRD yang beberapa waktu terakhir kerap mendapatkan catatan kaki.

Kondisinya semakin menyebalkan ketika para tersangka justru mendapat bonus pengalihan tahanan (baca: tahanan kota) hingga 16 Agustus mendatang, yang dalam nalar publik sangat tak adil. Konon bonus yang mereka peroleh didapatkan dengan alasan banyak pekerjaan kedewanan yang perlu dituntaskan dengan segera. Kita tentu saja optimis bahwa penegak hukum (kepolisian) mampu menyelesaikan kasus judi remi ini dengan cepat dan tuntas, di samping menggarap kasus hukum lain, misalnya, judi proyek dan serupanya. Sehingga penegak hukum tidak terkesan hanya berani mengurus kasus kecil, tapi lemah-lunglai dalam menegakkan hukum pada kasus yang lebih besar.

Kedua, dalam sebulan terakhir berbagai fraksi di DPRD Kota Cirebon masih sibuk merebut posisi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Tarik-menarik kepentingan antar fraksi lebih nampak daripada memaksimalkan kualitas tugas-fungsi utama berupa legislasi, pengawasan dan penganggaran. Masa periode pertengahan tahun ini pun benar-benar hanya menjadi hajat dan kepentingan DPRD sendiri. Betul bahwa mereka kerap bersua, namun substansinya satu: merebut jatah dalam AKD sesuai seleranya masing-masing. Apa yang dipertontonkan meneguhkan satu fakta bahwa mereka memang hanya mengurus urusan dirinya dan selera kelompoknya masing-masing, adapun rakyat banyak terus ternegasikan dan hanya menjadi korban.

Praktik atau perilaku DRPD semacam ini tentu saja nihil sisi kemanusiaan, bahkan mandat yang diberikan hanya diisi untuk melakukan praktik tipu daya secara masal. Jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut, maka sangat mungkin membawa Cirebon yang kita cintai ini masuk ke lubang kemunduran dan kehancuran. Maka, seperti yang disinggung oleh Yudi Latif (2014), penting sebenarnya bagi elite politik untuk mengafirmasi politik sebagai bagian dari dimensi kemanusiaan (rakyat). Sehingga, keinginan rakyat untuk mempunyai pejabat publik (baca: DPRD) yang memiliki kepekaan kepada nasib rakyat, tidak menjadi angan-angan belaka.

Dalam makna transformatif, puasa (shaum) yang baru saja berlalu sejatinya mengajarkan banyak hal, pertama, kepedulian sosial. Bahwa kepedulian sosial bukan hanya pada bulan puasa tapi sepanjang hayat. Kepedulian sosial yang diinginkan puasa—menurut Didin Hafidudin (2006)—lebih bermakna pemberdayaan kaum alit (dhu’afa). Dalam konteks politik, mandat rakyat bermaksud agar yang diberi mandat (DPRD) memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat banyak. Tanpa itu, maka DPRD tidak akan pernah mengamini kehendak para pemberi mandat (rakyat-pemilih), bahkan mereka menjadi elite yang semakin gagal dalam menjaga mandat.

Kedua, kejujuran. Tidak seorangpun yang mengetahui secara pasti apakah ia berpuasa atau tidak, kecuali diri sendiri, malaikat dan tentu saja Allah Swt. Nah, kejujuran seorang akan diuji di sini. Sebab puasa menginginkan kejujuran bukan hanya dalam soal makan atau minum, tapi juga dalam banyak hal. Bukan sekadar di momen Ramadan, namun selama-lamanya, dalam hal apa pun, kapan dan di mana pun. Dalam konteks DPRD, apakah mereka mampu menjalankan mandat dengan penuh kesadaran, kejujuran dan bertanggungjawab; atau hanya mengejar target diri dan selera kelompok semata? Hanya mereka yang tau dan mampu memberikan jawaban yang pasti.

Ketiga, kesederhanaan. Selama berpuasa seseorang yang dikenai kewajiban berpuasa makan hanya dua kali; makan sahur dan saat berbuka. Ini mengajarkan kepada siapapun untuk menempuh pola hidup hemat dan tidak berlebih-lebihan. Puasa bukan memindahkan kebiasaan makan dari siang ke malam. Puasa mengajarkan keteraturan dan ketepatan waktu. Misal, imsak (menghentikan makan dan minum beberapa menit sebelum awal waktu berpuasa dimulai) mengajarkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Ta’jil (bergegas berbuka puasa) mengajarkan untuk bersegera memberikan hak. Setelah sehari penuh tubuh menjalankan tugasnya, yaitu berpuasa, maka sudah sepantasnya seseorang bergegas untuk memenuhi haknya akan makan begitu waktu buka tiba. Dan segera setelah haknya dipenuhi, seseorang dapat menuntutnya kembali untuk menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya.

Dalam lingkup politik, ini bermakna DPRD tidak patut berperilaku amoral dan sibuk dalam merebut jatah kekuasaan, sebab ia “terjaga” oleh kondisi rakyat yang sangat memperihatinkan. DPRD semestinya rela “imsak” dari berbagai perilaku amoral dan syahwat individu (kelompok) ketika masih ada rakyat yang terjebak dalam lembah kemiskinan atau keterbelakangan. DPRD memiliki tanggungjawab memperhatikan dan memberdayakan rakyat-pemilihnya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah.

Sederhananya, rakyat butuh dimensi kesadaran dan kepekaan DPRD yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk perilaku bermoral, tingkah beretik, kinerja lembaga, keputusan politik dan serupanya. Selebihnya, DPRD mesti mengukur dan membingkai perilakunya pada keluhuran nurani, rasa kemanusiaan dan kepentingan jangka panjang rakyat; bukan selera atau kepentingan diri, kelompok atau golongannya.

Jadi, berhentilah berakrobatik dengan mandat. Sebab, seperti yang disinggung oleh Eep Saefulloh Fattah (2013), jika politik kebanyakan akrobatik tanpa isi dan pesan, maka rakyat sebagai lakon utama demokrasi secara sadar dinegasikan dari panggung demokrasi-politik sebagai hak azasinya. Kalau itu yang terjadi, maka, seperti yang saya singgung di awal, esensi politik pada dasarnya sudah tak lagi berpijak pada deon (keharusan moral), melainkan hanya berpijak pada telos (tujuan yang hendak dicapai). Ujung-ujungnya, tanpa maaf, rakyat semakin percaya bahwa DPRD benar-benar galau, tidak mau tau serta tidak punya rasa malu. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC)].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s