Membangun Kemandirian Ekonomi Warga NU

Meneguhkan ekonomi NUAHAD kemarin (24/7) saya menghadiri acara pembukaan Rapat Pleno PBNU yang diadakan di Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon. Acara bertema “Meneguhkan Islam Nusantara Menuju Kemandirian Ekonomi Warga” yang dilaksanakan selama tiga hari (23-25 Juli 2016) tersebut dihadiri oleh Para Pengurus Besar dan sejumlah Kiai Nahdlatul Ulama (NU), Ketua KPK (Agus Rahardjo), Menteri Sosial (Khofifah Indar Parawansa), beberapa tokoh, ribuan santri juga undangan lainnya.

Kalau membaca program strategis NU sejak awal didirikan, tema kemandirian sejatinya bukan sesuatu yang baru. NU sebagai organisasi sosial-keagamaan memiliki peran strategis dalam kehidupan umat bahkan warga negara Indonesia. NU didirikan, salah satunya bertujuan untuk kemaslahatan umat, dalam hal ini dapat dilalui dengan pemberdayaan sehingga mewujudkan kemandirian ekonomi.

Sebagaimana disinggung pada pernyataan yang dirilis oleh panitia Rapat Pleno, bahwa pada tahun 1938, NU mendirikan exporthandel dan importhandel, yang keduanya diperuntukkan guna mengurusi kegiatan ekspor-impor atau perdagangan luar negeri pada era itu. Hal ini diputuskan secara resmi di Muktamar Menes, Banten. Setelah itu, pada Muktamar 1939 di Magelang, sebagai sebuah upaya untuk memberi landasan dalam menjalankan ekonomi dan bisnis, NU merumuskan konsep prinsip umat terbaik (mabadi khori umah) yang berisi tiga poin utama yaitu kejujuran, menempati janji dan saling tolong menolong. Untuk mengembangkan dan menyempurnakan ketiganya, pada tahun 1940 KH. Mahfud Shidiq (Ketua HBNU, atau sekarang disebut Ketua Umum PBNU) menambahkan dua prinsip atau pilar baru yaitu keadilan dan konsistensi.

Lima prinsip atau pilar tersebut merupakan landasan yang harus dipegang warga NU dalam segala hal, utamanya menyangkut kegiatan ekonomi dan bisnis. Harapannya, dengan kelimanya turbulensi dan mekanisme berbisnis warga NU diharapkan bisa berjalan dengan lancar, stabil dan memberi efek manfaat bagi kehidupan sosial.

Lebih maju lagi, pada Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015 lalu, Muktamar mengamantkan kepada PBNU untuk memperhatikan beberapa hal penting seperti menyusun platform ekonomi keumatan sesuai dengan khtitah konstitusi dan khitah NU sebagai organisasi sosial-keagamaan, di samping aspek pendidikan dan kesehatan. Platform yang dimaksud adalah platform yang harus menggambarkan pandangan dan sikap NU terhadap pembangunan nasional, haluan pembangunan nasional, dan rencana kerja NU dalam menggerakan kegiatan ekonomi organisasi dan umat.

Rapat Pleno memang masih berlangsung hingga hari ini (Senin, 25/7). Hasilnya pun masih dinanti oleh warga NU bahkan masyarakat luas. Walau begitu, saya mengusulkan agar NU fokus mengelola beberapa hal yang lebih ril berikut, pertama, mengelola secara profesional dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) yang bersumber dari warga NU dan non NU. Beberapa tahun terakhir, seperti yang dilansir Majalah Risalah (Edisi 62 Tahun X, Juli 2016), melalui Lazis-NU (kini dipopulerkan menjadi NU Care), NU sudah menggarap Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara serius. Hal ini tentu saja perlu diapresiasi, sebab potensi zakat umat Islam di Indonesia cukup besar yaitu sekitar Rp 375 triliun. Dari potensi sebesar itu, hanya sekitar 1-2 persen yang terkelola dengan baik oleh berbagai lembaga resmi, sementara sisanya belum terkelola dengan baik.

Data Baznas pada tahun 2011 jumlah penerimaan zakat sebesar Rp 1,7 riliun. Pada tahun 2012, potensi zakat Indonesia sebesar Rp 217 triliun. Dari angka tersebut yang terealisasi hanya sebesar Rp 2,73 triliun atau sekitar satu persen lebih. Kemudian pada tahun 2015 lalu yang terrealisasi meningkat menjadi Rp 4,2 triliun. Pada 2016 ini angka potensi zakat meningkat berkisar Rp 300 triliun dengan angka terealisasi sekitar Rp 6,5 triliun atau sekitar 1-2 persen. Ini baru angka zakat, belum ditambah dengan angka infak dan sedekah yang tentu saja lebih besar. Angka ini (Rp 300 triliun) merupakan angka cukup besar, sebab Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita tahun 2016 ini ditetapkan sebesar Rp 273,8 triliun.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, telah diatur dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). LAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan pemerintah, sementara BAZ organisasi pengelola zakat yang dikelola oleh pemerintah. Tanpa menegasikan keberadaan BAZ dan LAZ lain yang sudah beroperasi selama ini, Lazis-NU perlu meningkatkan kualitas pelayanannya; di samping melakukan penyadaran secara internal kepada warga NU dan umum melalui edukasi dan sosialisasi akan pentingnya pembayaran ZIS melalui lembaga resmi.

Kedua, mengelola secara profesional iuran wajib pengurus dan anggota NU. Presentasi warga NU di Indonesia cukup besar. Katakanlah yang resmi tercatat dan terakreditasi sebagai warga NU sebanyak 10 juta jiwa (ini bukan data asli, tapi sekadar contoh). Kalau warga sebanyak itu diwajibkan untuk membayar iuran rata-rata Rp 10.000 per-bulan, maka dalam sebulan NU bisa mengumpulkan uang sebesar Rp 100 miliyar atau dalam setahun sebesar Rp 1,2 triliyun. Dana sebesar itu dikumpulkan dan dikelola secara produktif oleh PBNU, misalnya, dengan mendirikan perusahaan bisnis yang kelak menjadi aset NU, mendirikan Rumah Sakit NU, dan sebagai sumber modal usaha kecil-menengah warga NU.

Ketiga, mendirikan kampus NU yang unggul dan berdaya saing. Saat ini NU sudah memiliki beberapa kampus seperti UNU, Stikes dan sebagainya. Namun hadirnya kampus NU yang lebih unggul dan berdaya saing pada level nasional dan global terutama yang menekuni aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan masih menjadi dambaan warga NU. Dana infak, sedekah dan iuran warga NU yang mencapai milyaran bahkan triliunan rupiah dapat dijadikan sebagai modal awal atau penunjang agenda tersebut.

Saya sepakat dengan apa yang disinggung oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansya pada sambutan pembukaan Rapat Pleno kemarin bahwa, NU sudah saatnya mencanangkan kemandirian warganya dengan cara mengelola potensi organisasinya secara mandiri, profesional dan bertanggungjawab. Di samping itu, NU perlu mengawasi dan mengambil andil dalam menyukseskan program pemerintah dalam bidang ekonomi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Di atas segalanya, dengan prinsip atau pilar kejujuran, menempati janji, saling tolong menolong, keadilan dan konsistensi, tiga hal di atas merupakan agenda penting yang perlu dicanangkan oleh NU secara serius ke depan. Percayalah, itulah yang meneguhkan kemandirian ekonomi dan kontribusi sosial NU pada level masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tercinta semakin besar dan luas. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon, Penulis buku “Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab”. Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Membangun Kemandirian Ekonomi Warga NU (Sebuah Catatan untuk Rapat Pleno PBNU)” yang dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Harian Umum Radar Cirebon edisi Selasa 26 Juli 2016]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s