Melumpuhkan Abu Sayyaf

Melumpuhkan Abu SayyafAKSI kelompok Abu Sayyaf di Filipina yang menyandera tiga nelayan Indonesia, dan melepaskan empat warga negara Malaysia menunjukkan citra lemahnya Indonesia di mata kelompok tersebut. Hal ini tentu sangat keterlaluan, terlebih karena aksi yang terjadi Sabtu (9/7/2016) lalu itu berlangsung di perairan Malaysia yang berkategori aman atau bebas konflik.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, ketiga nelayan asal NTT tersebut (Lorence Koten, Teodurus Kopong dan Emanuel) disandera di perairan Felda Sahabat tak jauh dari Lahat Datu, Malaysia. Sebagaimana dilansir di berbagai media massa, kini ketiganya sudah dibawah ke perairan Tawi-Tawi Wilayah Filipina Selatan.

Seperti biasa, penyendera selalu membuat ulah. Selain mengubungi keluarga korban, mereka juga menghubungi pemilik kapal berbendera Malaysia yang sebelumnya dinaiki tiga nelayan tersebut dengan meminta tebusan sekaligus ancaman.

Kalau dirunut, penyanderaan kali ini merupakan kali yang keempat menimpa WNI dalam kurun waktu sekitar enam bulan terakhir di perairan sekitar perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Ada sekitar 24 WNI yang disandera dalam empat peristiwa tersebut. Sebanyak 14 WNI yang dibebaskan melalui upaya diplomasi total. Sementara 10 WNI lagi belum dibebaskan. Selain tiga nelayan yang kini menjadi pemberitaan berbagai media massa, juga tujuh anak buah kapal tunda Charles 001 yang disandera sejak 20 Juni 2016 lalu.

Jika di ketiga kejadian sebelumnya menimpa kapal berbendera Indonesia, kini menimpa kapal berbendera Malasyia. Tragisnya, pada peristiwa Sabtu lalu kelompok Abu Sayyaf tak menyandera nelayan asal Malaysia, tapi justru menyandera nelayan asal Indonesia. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan berbagai kalangan. Apa maunya kelompok Abu Sayyaf dan mengapa mesti WNI?

Apa yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf merupakan ancaman serius dan perlu mendapat perhatian serius pula dari pemerintah, TNI dan seluruh elemen bangsa. Penyanderaan disertai ancaman atas warga negara manapun, tak tarkecuali Indonesia, bukan saja melanggar HAM tapi juga satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan eksistensi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia termasuk warga negaranya dari rongrongan dan ancaman atas hak azasi warganya. Maknanya, menyandera disertai dengan ancaman terhadap WNI sama dengan mengoyak kedaulatan negara dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam konteks kepentingan jangka pendek saat ini dan kepentingan jangka panjang di masa depan, maka beberapa langkah berikut perlu ditempuh Indonesia, pertama, memperkuat diplomasi. Sebagai pemangku diplomasi luar negeri Kementrian Luar Negeri perlu memperkuat diplomasi dan meningkatkan daya kerjasama yang sudah berjalan, dengan mengambil langkah fokus dalam menghentikan aksi kelompok Abu Sayyaf, misalnya. Bukan saja diplomasi dan kerjasama dengan Malaysia dan Filipina, tapi juga negara ASEAN lainnya seperti Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, dan sebagainya.

Khusus dengan Filipina, Indonesia dapat meminta Presiden Filipina yang baru terpilih Rodrigo Duterte, agar memperkuat hubungan diplomasi dengan Indonesia, di samping untuk mengambil sikap tegas terhadap kelompok Abu Sayyaf. Jika Rodrigo berani mengambil sikap tegas—seperti “tembak mati”—terhadap bandar dan pengedar narkoba, maka ia pun mesti berani melakukan hal yang sama untuk kelompok Abu Sayyaf yang bisa menjadi batu sandung hubungan diplomasi Filipina dengan negara tentangga se-kawasan.

Kedua, menguatkan operasi intelijen dan militer. Karena Abu Sayyaf diduga kuat memiliki jaringan dengan kelompok teror di tempat lain dan gangguan kelompok ini kerap dilakukan di perbatasan antar negara dan atau di perairan yang menghubungkan antar beberapa negara (terutama Indonesia-Malaysia-Filipina), maka keterlibatan BIN dan Militer perlu dipertimbangkan. BIN perlu mengambil bagian, di samping TNI yang memang sudah mesti menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman termasuk yang membahayakan WNI dan kedaulatan negara.

Ketiga, memanfaatan kekuatan sipil seperti tokoh berpengalaman dan lembaga sosial yang juga berpengalaman. Seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, pemerintah perlu meminta bantuan beberapa tokoh dan lembaga sosial. Hal ini dilakukan, selain untuk mengurangi “tekanan” psikologis kepada kelompok penyandera, juga untuk menjaga nyawa para korban. Sebab, kalau ditelisik lebih jauh, Abu Sayyaf lebih percaya kepada kekuatan sipil daripada pemerintah suatu negara.

Keempat, melakukan operasi militer. Hal ini tentu saja menjadi pilihan terakhir. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap nyawa para korban penyanderaan (yang hingga kini masih disandera), operasi militer menjadi pilihan terakhir. Dengan didahului kesepakatan diplomasi dengan negara ASEAN dan perintah Presiden, TNI bisa melakukan aksi militer atas kelompok Abu Sayyaf. Beberapa waktu lalu sudah ada kesepakatan operasi bersama antar negara. Misalnya, Indonesia dan Filipina sudah beberapa kali melakukan perjanjian sejenis, yaitu, Border Patrol Agreement tahun 1975, pertemuan trilateral di Yogjakarta pada 5 Mei 2016, dan pertemuan Menteri Pertahanan kedua negara di Manila pada 26 Juni lalu.

Dalam konteks menjaga kedaulatan negara Indonesia dan keamanan kawasan ASEAN dari aksi teror kelompok Abu Sayyaf dan serupanya, kita berharap agar pertemuan Menteri dan delegasi antar negara (Indonesia-Malaysia-Filipina) segera dilakukan. Agendanya tentu bukan saja mengulangi hasil pembahasan yang lama seperti operasi bersama di perairan-perbatasan dan penegakan hukum di saat terjadi aksi penyanderaan, tapi juga ke jenjang yang lebih maju dan punya efek jangka panjang: melakukan operasi militer bersama dengan segera.

Beberapa pekan lalu Indonesia-Filipina sudah menyepakti bahwa jika aksi penyenderaan kembali terjadi maka militer (TNI) dapat beraksi di wilayah selatan Filipina. Nah, aksi penyanderaan Sabtu lalu adalah alasan paling konkret dan memenuhi syarat untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Hal ini tentu sangat ditentukan oleh kemampuan dan kualitas diplomasi Indonesia kepada Filipina, termasuk kepada Malaysia.

Di atas segalanya, kehilangan satu nyawa warga ASEAN terutama WNI sama saja dengan menghilangkan kedaulatan kawasan ASEAN termasuk sebuah bangsa dan negara tak terkecuali Indonesia. Karena itu, kita perlu mengultimatum kelompok Abu Sayyaf agar segera membebaskan para sandera tanpa syarat apapun. Jika tidak, itu pertanda kelompok Abu Sayyaf telah “menghalalkan” TNI untuk menggempur-habis kelompok tersebut melalui operasi militer sampai titik darah penghabisan. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Penerbit Mitra Pemuda, Pegiat Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon, Narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi-SPC RCTV. Tulisan ini dimuat pada Kolom Wacana halaman 4 Harian Umum Radar Cirebon-Jawa Barat edisi Rabu 13 Juli 2016]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s