Elite Parpol Kota Cirebon, Berhentilah Berbasa-basi!

Brhentilah berbasa-basiSETELAH hampir sebulan berhenti menjadi perbincangan media massa, beberapa hari terakhir dinamika politik soal pemilihan Wakil Wali Kota kembali mencuat. Tarik menarik kepentingan antar partai pengusung (baca: Demokrat, Golkar dan PPP) begitu kuat dan kencang. Tenaga dan waktu yang mereka miliki terkuras hanya untuk membela ego dan kepentingan kelompoknya masing-masing. Jangan bertanya soal mimpi mereka bagi kemajuan demokrasi-politik yang menunjang pembangunan, itu tema asing dan mungkin tak termuat dalam agenda mereka.

Dalam pandangan yang paling sederhana, publik tentu memahami hal ini sebagai wacana basi, sebab sudah muncul dan menjadi janji basa-basi elite politik yang kerap dipertontonkan ke publik selama setahun terakhir. Mengapa? Sebab apa yang mereka suguhkan masih terlihat sangat jelas: sekadar membangun citra. Tak ada keinginan yang kuat untuk menindaklanjuti kesepakatan klise mereka sebelumnya soal Wakil Walikota baru.

Efeknya, demokrasi-politik Kota Cirebon akhir-akhir ini pun ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas patahan-patahan lempeng konstitusional atau peraturan perundang-undangan yang belum mencapai keseimbangan. Elite politik sibuk dengan tema-tema “sempit” dan “jangka pendek”, sementara sebagian rakyat nyaris tak terurus. Lebih dari itu, bahkan tak sedikit rakyat yang turut acuh tak mau pusing. Proses demokrasi-politik pun seperti di ujung tanduk; menanti takdir kejatuhannya.

Benar apa yang disinggung Eep Saefulloh Fatah (2012) bahwa, pada era ini (baca: reformasi), politik sebagai teknik, misalnya, mengalami kemajuan pada konteks atraksi, tapi politik sebagai jalan mencari kesetimbangan berbagai kepentingan dan tujuan istimewa mengalami erosi. Dalam konteks Kota Cirebon, apa yang disinggung oleh Eep, sebetulnya menambah pandangan publik selama ini bahwa para elite politik nyaris tak memiliki stok mimpi dan narasi bagi kehendak mewujudkan kemajuan Kota Cirebon.

Hakikat Partai Politik

Parpol pada hakikatnya merupakan bentuk formal agregasi kepentingan publik untuk disalurkan ke dalam sistem kenegaraan. Melalui parpol, misalnya, kepentingan publik menjadi acuan dan orientasi dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, arah dan alokasi belanja negara (APBD), serta pengawasan pemerintahan (Eksekutif) bisa berjalan dengan baik.

Selanjutnya, sebagai lembaga politik, parpol juga mendapat “mandat” untuk melakukan proses kaderisasi kepemimpinan dalam berbagai aspeknya (seperti ideologi, platform, jaringan, manajemen, gagasan, komunikasi, legislasi dan sebagainya) sehingga kelak kadernya layal “dijual”, mampu dan diterima untuk menjalankan jabatan-jabatan politik sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi negara; baik di panggung politik lokal maupun di panggung politik nasional.

Tidak itu saja, bahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, parpol mesti mampu melakukan komunikasi politik, khususnya kepada publik sebagai konstituennya. Penerimaan terhadap pertanggungjawaban itu nantinya akan dikonfirmasi oleh suara yang didulang oleh parpol bersangkutan dalam pemilu—dan atau pilkada.

Namun, apakah parpol sudah mengejahwantahkan pesan garisan hakikat politik semacam itu? Perlu diakui bahwa di Kota Cirebon akhir-akhir ini garisan hakikat politik semacam itu sepertinya semakin luntur dari praktik para politisi. Dalam suksesi kepemimpinan, misalnya, selalu dihantui oleh kepentingan faksi atau kelompok di internal masing-masing parpol. Efeknya, tak ada keputusan parpol yang benar-benar bersifat final dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan langkah selanjutnya.

Uniknya, dalam kondisi yang naif demikian, mereka masih saja punya syahwat untuk membincang soal pencalonan di Pilwalkota 2018 mendatang. Bahkan secara norak berupaya untuk mendapatkan balas jasa yang lebih dari standar kinerja yang kadang asal. Mereka terkena penyakit akut berupa narsis yaitu gemar meminta kenaikan gaji. Mereka sibuk tebar pesona namun minus kinerja.

Terus Menagih Janji

Pada kondisi demikian, publik layak sesering mungkin meluruskan, mengingatkan dan menagih berbagai janji politik parpol yang kerap mereka pidatokan selama musim kampanye pileg juga pilwalkot silam. Bahwa jika mereka ingin beradab (terutama dalam politik), maka mereka harus menguasai satu bahasa, yakni bahasa hikmah-kebijaksanaan yang mempertanyakan, “apa yang benar” sebagaimana yang digariskan oleh sila ke-4 Pancasila: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; bukan selalu mempertanyakan “apa yang didapat” sebagaimana yang dipraktikkan akhir-akhir ini.

Lebih praktis, dalam suksesi kepemimpinan parpol, misalnya, hendaknya parpol tetap berpijak pada prinsip dan nilai-nilai moralitas dasar negara tersebut. Bahwa kerakyatan (baca: demokrasi) harus dipimpin; tak boleh berkembang menjadi ajang avonturisme kepentingan perseorangan dan golongan. Ia mesti dipimpin oleh hikmah (kebenaran pengetahuan yang mencerahkan dan membebaskan) dan kebijaksanaan (kelapangan keadilan dan pertanggungjawaban), yang rengkuh lewat fusi antarhorizon, dalam wahana dan ruh permusyawaratan serta jiwa kolektivisme.

Dengan begitu, suksesi kepemimpinan (termasuk Wakil Walikota baru) tidak boleh dihegemoni oleh kepentingan faksi atau kelompok tertentu yang lagi-lagi masih terjebak dalam pola “gerontokrasi”, lalu diklaim secara otoritarianis: sebagai ejahwantah hak prerogratif atau otoritas tunggal atas berbagai kebijakan strategis parpol. Padahal intinya sederhana tapi jelas: minus niat baik. Kalau punya niat baik, lalu mengapa penentuan Wakil Walikota saja membutuhkan waktu yang lama dan menguras banyak tenaga?

Di atas segalanya, sebagai publik kita tak boleh kehabisan stok optimisme. Karena itu, kita layak berharap agar para elite politik—terutama yang berada di partai pengusung di saat Pilwalkot 2013 silam seperti yang disebutkan di awal) mau dan mampu menempatkan dirinya secara bijak tanpa menepikan suara publik demi kemajuan Kota Cirebon. Jangan bicara soal Pilwalkot 2018, selesaikan dulu masalah penentuan Wakil Walikota baru. Semoga Tuhan masih memberi petunjuk-Nya kepada kita dan para elite parpol, agar semuanya semakin cinta dan mencintai Kota Cirebon dengan cara, misalnya, segera memilih Wakil Walikota baru dan melalui prosesnya secara beradab. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Penerbit Mitra Pemuda, Penulis belasan buku, Penulis ratusan Artikel dan Essay di berbagai Surat Kabar Lokal dan Nasional, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Tulisan ini dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Harian Umum Radar Cirebon edisi Jum’at 3 Juni 2016/27 Sya’ban 1437]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s