Menelisik Aksi Politik Pragmatis Golkar

Dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Harian Umum Radar Cirebon edisi Rabu 18 Mei 2016
Dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Harian Umum Radar Cirebon edisi Rabu 18 Mei 2016

SETELAH selama dua tahun dirundung konflik, akhirnya Golkar sukses mengadakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Bali 14-17 Mei 2016. Munaslub yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei lalu tersebut mengagendakan beberapa pembahasan penting seperti penentuan arah politik baru dan kebijakan strategis Golkar, rekonsiliasi dan konsolidasi internal dan pemilihan Ketua Umum baru.

Ketiga hal di atas paling tidak disampaikan oleh Aburizal Bakri (ARB) pada pidato sambutannya di acara pembukaan Munaslub Sabtu lalu. Sebagai bagian dari publik saya mencoba memberi catatan kaki atas ketiga hal tersebut, di samping hal lain kaitannya dengan hasil Munaslub kali ini. Pertama, arah politik dan kebijakan strategis Golkar. Pada Munaslub kali ini Golkar hendak kembali menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir priode. Golkar lagi-lagi memperlihatkan nalurinya sebagai partai yang pro kekuasaan alias partai yang punya bakat berkuasa.

Pada Pilpres 2014 lalu Golkar bersama partai lain (PAN, Gerindra, PKS, PPP, PBB) dalam gerbong Koalisi Merah-Putih (KMP) mendeklarasikan diri sebagai kekuatan oposisi bagi pemerintahan Jokowi-JK pasca kegagalan mereka dalam memenangkan jagoannya Prabowo-Hatta untuk posisi R1 dan R2. Namun pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Januari lalu Golkar beralih haluan menyatakan dukunganya kepada pemerintahan Jokowi-JK. Dalam sejarahnya, sangat mustahil manakala Golkar mendukung pemerintah tapi tanpa garansi kekuasaan. Di sini tentu tak sepi dari kepentingan politik Golkar.

Pada Munaslub kali ini Golkar kembali menegaskan hasil Rapimnas tersebut, terutama soal dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Dalam konteks aksi politik semacam itu, publik kembali dipertontonkan satu permainan sekaligus gaya lama khas Golkar yaitu politik prgamatis. Dalam pandangan Yudi Latif (2014) pragmatisme merupakan pola sekaligus praktis khas partai politik pasca reformasi. Mengafirmasi apa yang diungkap Yudi, saya perlu menegaskan bahwa apa yang dipilih oleh Golkar kali ini sebetulnya satu bentuk aksi politik paling telanjang betapa Golkar bukan saja lihai dalam berpolitik tapi juga sangat apik dalam memainkan politik pragmatis.

Sekadar mengenang pasca Pileg silam, ketika hiruk pikuk politik fokus pada jabatan penting (baca: pimpinan) di perlemen, Golkar begitu geliat melagukan nyanyian oposisi. Dengan pola semacam itu, partai yang tergabung dalam KMP begitu tergoda dan meng-iya-kan selera Golkar untuk menempatkan kadernya sebagai Ketua DPR RI. Walaupun kelak sang kader (Setya Novanto, Novanto) mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua DPR RI (karena terjerat kasus Papa Minta Saham yang kini statusnya tak jelas), toh kini kader Gokar tetap memimpin DPR RI. Golkar sukses menempatkan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI, kader-kadernya memimpin beberapa Komisi, dan menempatkan Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI.

Belakangan, seperti yang sudah diketahui publik, Golkar hendak mengambil peran dalam kekuasaan. Dengan tujuan politis semacam itu, Golkar rela menyatakan dukungan kepada pemerintah, dan menyimpan KMP di dalam bandul politik basa-basi. Selain PAN, Golkar merupakan salah satu partai (yang awalnya oposisi bahkan masih mengaku oposisi) yang begitu kencang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Kini, dalam pandangan Golkar, KMP hanyalah kekuatan politik sesaat alias jembatan kepentingan taktis Golkar. Manakala kekuasaan di perlemen sudah didapat karena dukungan kekuatan oposisi, kini Golkar menyanyikan lagu lain: posisi. Kalau partai lain tak begitu mahir mempermainkan politik “berkelamin ganda”, maka bagi Golkar itu sudah biasa. Singkatnya, tanpa pragmatisme, mungkin Golkar tak ada dalam jagat politik negeri ini.

Kedua, rekonsiliasi dan konsolidasi. Sebagaimana disinggung di awal bahwa selama hampir dua tahun belakangan ini Golkar dirundung konflik, tepatnya dualisme kepemimpinan. Kubu Aburizal Bakri dikukuhkan pada Munas IX di Bali pada November 2014, Agung Laksono dikukuhkan pada Munas di Jakarta pada Desember tahun yang sama. Pada kondisi demikian, Golkar bukan saja membuang tenaga dan kesempatan secara sia-sia, tapi juga kehilangan momentum dalam memenangi berbagai perhelatan politik penting. Misalnya, Golkar gagal dalam memenangkan banyak kader atau dukungannya di Pilkada serentak beberapa waktu lalu. Selain itu, basis massa dan simpatisan Golkar juga terpecah bahkan pergi ke mana-mana alias berserakan tanpa kendali.

Pada kondisi dualisme kepemimpinan dan massa sekaligus simpatisan yang berserakan semacam itu, tak ada cara lain selain mencari cara damai. Golkar terdesak untuk melakukan konsolidasi yang didahului oleh rekonsiliasi berbagai kelompok, terutama yang berada pada jalur dualisme kepemimpinan. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, Munaslub kali ini merupakan momentum terbaik untuk melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi Golkar. Tapi, apakah Munaslub terselenggara tanpa agenda pragmatis dengan penguasa? Lagi-lagi, bagi Golkar itu sangat mustahil.

Ketiga, memilih Ketua Umum baru. Selasa kemarin Munaslub akhirnya secara resmi memilih Setya Novanto (Novanto) menjadi Ketua Umum Golkar periode sisa 2014-2019 meneruskan kepemimpinan Aburizal Bakri. Total suara yang didapat Novanto sebanyak 277 suara dan Ade Komarudin (Akom) sebanyak 173 suara. Suara Novanto tembus 30 persen dari 554 suara. Bagi publik, terpilihnya Novanto mengandung banyak persoalan. Misalnya, Golkar begitu nyaman memilih pemimpin yang sempat tersangkut kasus pelanggaran kode etik dan hukum. Lagi-lagi, apakah terpilihnya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar bebas dari aksi politik pragmatis Golkar? Sepertinya itu sangat mustahil.

Ya, kini Novanto sudah menjadi Ketua Umum baru Golkar. Apapun pilihan politik Golkar saat ini, publik tetap memahami bahwa Golkar adalah partai pragmatis. Golkar gagal menjaga konsistensinya dalam menjalankan aksi politik oposisi. Sederhananya, andai ke depan Golkar menggalang kekuatan untuk mengambil jalan oposisi, percayalah itu hanya sandiwara alias basa-basi. Pola semacam itu hanyalah aksi politik “dua kaki” ala Golkar. Sebab, seperti yang ditegaskan Aburizal Bakri, Golkar hanya punya bakat menjadi penguasa, dan bukan melawan kekuasaan.

Syahdan, dengan segala kelemahan dan kekurangan yang dimiliki Golkar, publik tetap menitipkan pesan kepada Golkar agar beragam fungsi ideal partai—sebagaimana yang digariskan dalam berbagai teori politik dan UU Partai Politik—jangan sekadar dijadikan ornamen, wacana, basa-basi, dan penghias retoris politisi Golkar, tapi mesti mewujud dalam aksi politik yang nyata. Hanya dengan cara begitulah Golkar tidak terkenang sebagai partai pragmatis, tapi tersejarahkan sebagai partai kekaryaan yang nyata: bermanfaat banyak bagi bangsa dan negara. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab”, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI BBC. Dimuat pada hal. 4 Kolom Wacana Harian Umum Radar Cirebon edisi Rabu 18 Mei 2016 dengan judul “Menelisik Aksi Politik Pragmatis Golkar (Catatan Politik atas Munaslub Golkar)”]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s