Menyoal Naiknya Gaji DPRD Kota Cirebon

1PADA Rabu 13 April 2016 lalu saya kembali diundang menjadi narasumber acara Selamat Pagi Cirebon RCTV. Pada acara yang dipandu Mas Afif Rivai tersebut mengambil tema “Menyoal Naiknya Gaji DPRD Kota Cirebon”. Dalam pengantarnya, Mas Afif mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir tema ini cukup seksi dan mendapat sorotan publik, terutama karena wacana naiknya gaji Dewan dilontarkan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon (Edi Suripno). Berbagai tunjangan juga menyertai kenaikan gaji tersebut, total Rp22 juta bisa dibawa pulang oleh Dewan. Walau angka Rp22 juta merupakan kalkulasi, namun kenaikannya signifikan karena tahun 2015 take home pay-nya hanya Rp13 juta.

Sebagaimana yang dilansir Jawa Pos (www.jawapos.com, 10/4/2016), dari berbagai data yang dihimpun, kenaikan signifikan ada pada pos tunjangan perumahan. Kenaikannya Rp4,25 juta dari sebelumnya Rp7,65 juta. Atas kenaikan tunjangan perumahan, total keseluruhan tunjangan perumahan di tahun 2016 sebesar Rp11,9 juta. Itu belum termasuk tunjangan komunikasi dan lainnya serta gaji pokok.

Kita memaklumi bahwa DPRD adalah institusi sekaligus representasi elite politik. Dengan begitu, lontaran Ketua DPRD Kota Cirebon soal kenaikan gaji dan tunjangan Dewan sepintas sejatinya adalah sesuatu yang biasa dalam ekspresi elite politik. Namun demikian, Dewan juga merupakan representasi politik rakyat. Dengan begitu, apapun yang diekspresikan mestinya didasarkan pada suara yang terhalus dari nurani rakyat yang termanifestasikan ke dalam banyak hal, terutama memahami kondisi riil rakyat.

Sekadar mengingatkan, dari jumlah penduduk Kota Cirebon sebanyak 388.854 jiwa, 30 persen diantaranya berstatus miskin. Artinya, ada sekitar 114.261 warga bertatus sebagai penyandang masalah kesenjangan sosial (PMKS). Bahkan berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon, disebutkan, jumlah fakir miskin mencapai 109.250 orang. Selain fakir miskin kelompok PMKS yakni lanjut usia terlantar mencapai 1.804 orang.

Menurut Kepala Dinsosnakertrans Drs Ferdinan Wiyoto, data 109.250 yang masuk kategori miskin, di tahun 2016 ini nampaknya ada peningkatan 6 ribu orang. Angka tersebut dicapai berdasarkan Keputusan Mensos No 170/HUK/2015 tentang penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan tahun 2016 (www.radarcirebon.com, 29/3/2016).

Dalam konteks kinerja, Dewan masih tergolong institusi yang belum memuaskan. Bayangkan saja pada tahun 2015, DPRD Kota Cirebon hanya mampu menyelesaikan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan mengesahkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) dari target 33 Raperda yang di-listing dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015. Ke-17 Perda yang dihasilkan itu diantaranya Perda tentang: Kawasan Tanpa Rokok, Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perubahan Perda Nomor 16/2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014.

2Kalau menelisik lontaran Ketua DPRD Kota Cirebon soal kenaikan gaji dan tunjangan Dewan (seperti karena kebutuhan hidup, kondisi rumah, sarana transportasi dan lain sebagainya yang terkait urusan masing-masing Dewan) sebagaimana dilansir berbagai media massa pada 9 April lalu, maka sepintas dapat dipahami sebagai lontaran yang sangat manusiawi. Namun demikian, dari data dan fakta (baca: rakyat miskin dan kinerja Dewan) serta hakikat Dewan dalam politik, maka lontaran semacam itu menjadi kehilangan pijakannya. Karena Dewan atau politisi—menurut Arvan Pardiansyah (2009)—adalah pengemban terbaik dari bentuk terhalus dari nurani dan kondisi riil rakyat. Menegasikan lakon ini, kata Arvan, Dewan menjadi kehilangan hakikat dirinya.

Jadi, untuk menjawab sebagian pertanyaan: “rasionalkah gaji Dewan dinaikkan di saat rakyat mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupannya?”, atau, “patutkah tunjangan Dewan dinaikkan di saat kinerja Dewan masih kurang memuaskan?” yang ditanyakan Mas Afif pada SPC lalu, melalui tulisan ini saya menjawab singkat: cukup serahkan kepada nurani Dewan yang bermental negarawan. Karena nurani sosok negarawan, kata Yudi Latif (2012), selalu memberikan jawaban yang jujur berdasarkan kepentingan rakyat, sementara politisi selalu memberikan jawaban spekulatif berdasarkan selera pribadi atau kelompoknya.

Lebih lanjut, pada situasi semacam ini, sebagai rakyat biasa saya perlu mendedahkan beberapa catatan kaki, pertama, mengingatkan Ketua DPRD, Pimpinan Dewan dan Fraksi serta seluruh Anggota DPRD Kota Cirebon kembali menghitung kinerja selama menjabat sekaligus merenungi kembali makna dan hakikat mandat rakyat. Tanpa beitu, Dewan akan kehilangan autentititas di hadapan rakyat.

Kedua, mengingatkan Walikota Cirebon agar menghitung dengan cermat dan matang kepentingan dan dinamika politik serta kondisi rakyat sebelum mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) tentang kenaikan gaji dan tunjangan Dewan. Sungguh, kunci dari lontaran Dewan soal kenaikan gaji dan tunjangan Dewan berada di pundak Walikota. Jangan jadikan Perwali sebagai garansi dalam memuluskan agenda dan kepentingan politik sesaat.

Ketiga, meminta kalangan publik seperti akademisi, media massa dan pegiat sosial lainnya untuk memberi pengawasan yang ketat terhadap kinerja Dewan sekaligus berbagai muatan kepentingan di balik usulan kenaikan gaji dan tunjangan Dewan seperti yang dilansir berbagai media massa dalam sepekan terakhir.

Di atas segalanya, di saat persoalan krusial seperti pengangguran, kemiskinan, dan infrastruktur memburuk mestinya membuat Dewan tersadarkan untuk membenah diri ketimbang sekadar menaikkan gaji dan menambah fasilitas kenyamanan kerja yang belum tentu berbanding lurus dengan kinerja. Sungguh, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Dewan, rasa-rasanya kurang elok dan menyedihkan memiliki Dewan yang kerap menuntut hak tanpa menimbang secara jernih dan adil kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap mandat rakyat. Lalu, kepada siapa lagi kita menitipkan mandat? [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Narasumber SPC di RCTV, Penulis buku “Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab” dan “Politik Sambalado”]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s