Menanti Peran Transformatif PTKIN

UIN Sultan Kasim Riau
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

SEJAK lama kita mengenal sebutan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) untuk perguruan tinggi Islam yang berada di bawah maungan Kementerian Agama (Kemenag) seperti STAIN, IAIN dan UIN. Belum lama ini Kemenag memperkenalkan istilah baru untuk menunjuk perguruan tinggi Islam yang berada di bawah naungannya, yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Hakikat Perguruan Tinggi Islam Negeri

Sekadar mengingatkan, pada tahun 1960, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Dalam perpres tersebut dicantumkan pertimbangan pertama, “Bahawa sesuai dengan Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut, untuk memperbaiki dan memadjukan pendidikan tenaga ahli Agama Islam guna keperluan Pemerintah dan masjarakat dipandang perlu untuk mengadakan Institut Agama Islam Negeri.”

Dari sini dapat dipahami bahwa niat awal tujuan pembentukan perguruan tinggi Islam, terutama yang berlabel negeri (seperti STAIN, IAIN dan UIN) sangatlah mulia, futuristik dan memiliki konsekwensi moral. Dengan begitu, perguruan tinggi Islam (STAIN, IAIN dan UIN) mesti memiliki desain konsepsional dan praktis dalam rangka melahirkan para ilmuan yang benar-benar berilmu dan tangguh dalam mengajarkan serta mengamalkan ilmunya; ilmuan muslim yang bukan saja memahami ilmu agama dalam konteks teoritis-konsepsional, tapi juga dalam konteks praktis-operasionalnya.

Sederhananya, penyebutan PTKIN sebagai ganti PTAIN mesti memiliki efek transformatif yang subtantif, terutama dalam membangun kampus sebagai laboratorium ilmuan dan keilmuan, baik ilmu-ilmu pokok agama maupun ilmu terapan serta ilmu pengetahuan hasil penemuan era modern. Gagal dalam memaknai perubahan label atau nama secara subtantif sama saja dengan menggali kubur perguruan tinggi Islam negeri itu sendiri. Jika begitu—menurut Akh Minhaji (2016)—hal ini memperkuat pandangan yang berkembang luas selama ini bahwa tradisi akademik di perguruan tinggi Islam dalam mengkaji agama (Islam) hanya sebatas fenomena sosial-budaya layaknya di Barat, bukan mendalami ilmu-ilmu pokok agama secara transformatif.

Selama ini kajian Islam di perguruan tinggi Islam lebih menekankan unsur kedua (praktik, profan, tradisi, dan sejarah) dan kurang memberi perhatian memadai pada unsur pertama (konsep, sakral, keyakinan dan doktrin-ajaran). Sehingga begitu banyak yang pakar dalam mendebat bahkan “menggugat” teks agama hingga “mencaci-maki” praktik keagamaan, namun hanya sedikit yang ahli dalam ilmu agama dan memiliki kapasitas dalam melakukan teoritisasi ilmu-ilmu keagamaan sehingga bisa dielaborasi dalam dunia yang lebih ril dan bermanfaat bagi kemanusiaan.

Urgensi dan Peran Transformatif

Dalam lembar sejarah terutama sejak awal kemerdekaan (pada tahun 1950-an) peran kampus berlabel Islam sudah memberi efek konstruktif dalam pembangunan pendidikan dan bangsa. Lakon historis semacam itulah yang mesti dijadikan inspirasi bagi perguruan tinggi Islam negeri dalam kehidupan yang semakin kompleks dan dinamika global yang semakin kompetitif ini.

Dalam konteks itu, ada beberapa peran penting yang perlu diperkuat, pertama, perguruan tinggi Islam negeri mesti menjadi institusi transmisi ilmu pengetahuan dengan memadukan ilmu-ilmu pokok keislaman dengan ilmu-ilmu yang berkembang di era kontemporer seperti sains dan teknologi. Atau agenda yang cukup berani dan radikal adalah melakukan apa yang disebut oleh Wan Mohd Nor Wan Daud (2013) sebagai proses islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Rilnya, menurut Pakar Pendidikan ISTAC tersebut, perguruan tinggi Islam mesti mampu “mengkawinkan” ilmu-ilmu pokok agama dan ilmu pengetahuan kontemporer dengan mendiagnosa konsep dan teori-teori “subhat” sehingga terlahir generasi atau ilmuan yang ahli berbagai ilmu atau multi disiplin ilmu, memiliki basis keilmuan yang kuat serta bertangungjawab atas ilmunya.

Kedua, meminjam gagasan Amich Alhumami (2016), perguruan tinggi Islam negeri mesti menjadi ujung tombak gerakan pembaharuan pemikiran Islam sebagai respon atas dinamika modernisasi, dengan tetap berpijak pada tradisi dan khazanah keilmuan Islam era sebelumnya yang masih relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, gagasan Kuntowijoyo (2008) seputar objektivikasi Islam menjadi urgen dan semakin menemukan relevansinya. Sederhananya, teks-teks agama mesti dielaborasi dalam kemasan yang lebih kontekstual dengan kebutuhan dan kehidupan ril kemanusiaan.

Ketiga, perguruan tinggi Islam mesti menjadi rumah moderasi dan laboratorium terbuka bagi berlangsungnya dialektika pemikiran keagamaan dalam Islam, lintas aliran, bervarian mazhab dan beragam kelompok. Kampus mesti “bersih” dari bentuk mistifikasi agama yang terkesan “norak” dan “bebal” semisal memutlakkan sekaligus mengabsolutkan kebenaran kelompok berdasarkan pandangan mazhab, label sosial, latar organisasi bahkan simbol-simbol. Pada saat yang sama, tak sedikit kelompok yang begitu antusias dalam menepikan adanya kebenaran pada kelompok lain, sehingga nilai juga prinsip liberasi, humanis dan transendensi agama terisolasi bahkan terpenjara rapih.

Keempat, sebagai penggawa dan penentu kebijakan strategis sudah saatnya Kemenag kembali ke “khitah” bahwa inti visi dan tradisi akademik perguruan tinggi Islam negeri adalah mengajarkan doktrin agama sekaligus mentransformasikannya dalam bentuk teoritisasi hingga menjadi aksi-aksi praktis. Kecanggihan para pendekar intelektual di perguruan tinggi Islam negeri dalam melakoni peran semacam itu mesti ditumbuh-kembangkan secara sadar, terencana dan berkelanjutan dalam sistem terpadu Kemenag.

Di atas segalanya, mudah-mudahan beberapa hal tersebut menjadi agenda revolusioner yang digalang secara masif dalam wacana dan dialektika keilmuan para pejuang profetis (baca: akademisi) di perguruan tinggi Islam negeri (dalam hal ini termasuk di IAIN Syekh Nurjati Cirebon), baik para pimpinan dan tenaga pengajar maupun para mahasiswa juga stakeholder lain. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Penerbit Mitra Pemuda, Penulis buku “Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab”, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon-IAI BBC]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s