Menakar “Politik Lubang” Kota Cirebon

Tulisan ini dimuat pada halaman 10 Kolom Opini Harian Umum Fajar Cirebon, Kamis 24 Maret 2016
Tulisan ini dimuat pada halaman 10 Kolom Opini Harian Umum Fajar Cirebon, Kamis 24 Maret 2016

DALAM catatan sederhana saya ada beberapa kejanggalan yang kini sedang menghantui para elite politik dan pelayan publik (birokrasi) di Kota Cirebon, yang saya sebut sebagai lubang politik. Pertama, buntunya penentuan Wakil Walikota Cirebon. Mungkin sebagian pembaca sudah bosan membaca pandangan saya terhadap buntunya elite politik Kota Cirebon dalam menentukan Wakil Walikota Cirebon. Saya ingat betul, saya menulis seputar isu ini hampir setahun belakangan sejak meninggalnya Walikota Cirebon Ano Sutrisno.

Bagi saya rasa bosan merupakan hak pembaca yang mesti saya hargai sebagai sebuah sikap juga pilihan politik dalam berdemokrasi. Namun saya percaya bahwa tanpa masifikasi kritik publik terhadap praktik politik yang buntu atau lamban semacam ini sama saja dengan membuka lubang politik yang berbahaya. Bukan saja bagi para elite politik, tapi juga bagi pendidikan dan pencerdasan publik-luas.

Karena itu, sebagai warga biasa saya akan tetap mengingatkan para elite politik agar mereka tak bermain-main dengan kebutuhan publik akan adanya pelayanan publik yang lebih maksimal, diantaranya dengan hadirnya Wakil Walikota baru. Walau ada sebagian suara sumbang menyatakan bahwa keberadaan Wakil Walikota sudah tidak relevan, saya tetap berkeyakinan bahwa adanya Wakil Walikota akan sangat membantu berjalannya pemerintahan Kota Cirebon, terutama dalam mewujudkan visi RAMAH yang diusung oleh pasangan Ano Sutrisno-Nasrudin Azis (Ano-Azis) pada momentum pemilihan Walikota beberapa tahun lalu.

Selebihnya, sebagai manusia berakal sehat saya masih percaya bahwa Azis (Walikota Cirebon sekarang) adalah manusia biasa yang perlu pendamping dalam menjalankan mandat rakyat yang diembannya. Ia bukan dewa atau superman yang bisa melakukan roda pemerintahan sendirian tanpa keterlibatan orang lain. Ini bukan selera parpol pengusung, tapi soal pemenuhan hak publik secara makasimal.

Kedua, pembiaran jalan berlubang di beberapa ruas jalan. Ya, setelah dikenal sebagai Kota Tilang, kini Cirebon juga dikenal sebagai Kota Lubang. Saya tak perlu menyebut satu persatu di mana saja jalan yang berlubang di Kota Cirebon. Pembaca sendiri bisa menyaksikan bahkan merasakan sendiri di hampir seluruh ruas jalan. Tiap ruas memang tak banyak, namun menyepelekan yang sedikit dan kecil kadang seperti menyimpan api di dekat tampungan bensin: sengaja membakar.

Sepengetahuan saya sudah banyak penumpang dan sopir angkutan umum, pengendara mobil pribadi, pengendara motor dan pejalan kaki yang mengeluhkan kondisi semacam ini. Komentar mereka hampir sama: jalan raya di Kota Cirebon banyak yang berlubang. Namun apa ada pihak berwenang yang mendengar atau merespon keluhan semacam itu?

Ketiga, sekadar contoh, longsornya jalan di gerbang masuk komplek perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Bayangkan, kerusakan atau lubang jalan sudah mulai melebar hingga separuh jalan. Sudah beberapa pengendara yang hampir jatuh ke lubang besar yang berada di sebelah kiri jalan. Tapi lagi-lagi, sudah hampir sebulan lebih tak ada perbaikan jalan. Sebagai warga biasa saya benar-benar merasa ada yang aneh. Mengapa? Sekadar informasi saja, di komplek ini banyak politisi (pengurus parpol, Anggota DPRD), birokrat, akademisi, pengusaha, jurnalis, dan profesi lain. Lalu, apakah mereka tidak merasa ada yang ganjal ketika jalan raya di gerbang masuk sudah hancur tapi belum juga ada perbaikan? Lalu, apakah mereka yang berwenang akan melakukan perbaikan ketika sudah ada korban jiwa?

Politik Lubang Kota

Sebagai warga yang berakal sehat saya—sebagaimana juga pembaca—tentu tak hendak menjadi pencaci yang pasif juga aktif. Karena itu, ada baiknya beberapa hal berikut dijadikan sebagai pilihan. Pertama, mendesak para elite politik untuk menepikan kepentingan dan selera kelompoknya demi kepentingan masyarakat luas. Para elite politik (parpol pengusung) perlu ingat bahwa fenomena deparpolisasi akan semakin menjadi-jadi manakala perilaku dan sikap politik elite parpol masih terjebak pada ego kelompok dan golongannya. Apakah penentuan Wakil Walikota perlu menunggu dan pakai lama?

Kedua, meminta Walikota Cirebon agar memberi peringatan bahkan menginstruksikan kepada dinas terkait agar melakukan pelayanan publik secara maksimal dengan mengedepankan kecepatan, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Termasuk meminta pertanggungjawaban para pengembang, atau pihak terkait. Dengan begitu, visi RAMAH benar-benar dirasakan atau memberi efek bagi masyarakat luas.

Ketiga, meminta dinas terkait untuk memperhatikan kondisi jalan raya di berbagai ruas jalan, termasuk lampu di jalan raya tanpa terkecuali. Apalagi di musim hujan ini banyak lampu jalan yang hidup-mati, adanya lubang jalan sangat berbahaya bagi kenyamanan masyarakat. Ini bukan sekadar soal pelayanan publik, tapi soal suara hati alias kejujuran moral. Jangan sampai lagu lama seperti yang terjadi di daerah lain diputar ulang: dinas terkait melakukan pembenahan jalan, misalnya, manakala ada anggota keluarga atau atasannya yang sudah menjadi korban alias meninggal.

Keempat, meminta DPRD Kota Cirebon agar tak menepikan suara masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik yang masih dirasa lamban. DPRD tidak boleh merasa cukup dengan fungsi legislasi dan anggaran saja, karena ada satu fungsi mendasar yaitu fungsi pengawasan. DPRD perlu mengawasi pembangunan jalan yang hampir setiap tahun masih saja rusak. Apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan rencana alias terlaksana dengan baik? Jika ya, mengapa masih ada jalan yang mudah rusak alias cepat berlubang di musim hujan?

Kelima, meminta elemen masyarakat untuk berani bersuara atas realitas pelayanan publik yang masih dirasa lamban. Tentu bukan asal bersuara, karena perlu dilakukan dengan cara-cara yang beradab alias tidak mencaci maki tanpa solusi. Sebab, masyarakat maju selalu menggunakan cara-cara yang mendidik dan menggunakan akal sehat. Dalam konteks ini, peran media massa (elektronik seperti TV, Radio dan serupanya serta surat kabar seperti koran) sangat penting.

Di atas segalanya, semoga dengan kerjasama semua pihak lubang politik yang kini masih terbuka lebar akan tertutupi alias terselesaikan dengan baik. Atau jika tidak, Kota Cirebon kembali mendapatkan label baru yang sangat ironi dan memalukan: Kota Lubang. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab”, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Tulisan ini dimuat pada halaman 10 Kolom Opini Harian Umum Fajar Cirebon, Kamis 24 Maret 2016]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s