Konflik Palestina dan Peran Strategis OKI

Peran Strategis OKIDI PALESTINA, kekerasan masih terus terjadi. Konflik Palestina-Israel yang bernuansa kekerasan sebetulnya sudah terjadi sejak lama dengan berbagai latar sebab. Walau demikian, bukan berarti tak ada solusi bagi terwujudnya perdamaian di bumi para nabi itu. Di saat dunia Barat lesu menghadapi guncangan ekonomi dan budaya, serta Jazirah Arab masih dilanda konflik sosial dan politik, maka kekuatan Dunia Islam semisal Organization of Islamic Conference (OIC) yang dikenal dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) didesak untuk mengambil peran penting dalam penyelesaian konflik.

Sebagaimana yang dilansir berbagai media massa, pada 6-7 Maret 2016 negara-negara yang tergabung dalam OKI kembali mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa di Jakarta. OKI sendiri dideklarasikan melalui Deklarasi Rabat di Maroko pada 25 September 1969 dengan anggota 25 negara sebagai respon terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsha oleh Israel ketika itu.

Kini jumlah negara yang tergabung dalam OKI mencapai 57 negara. OKI sendiri didirikan berdasarkan keyakinan agama Islam dan nilai-nilai luhur universal kemanusiaan seperti penghormatan terhadap hak azasi manusia (HAM), kerjasama politik, ekonomi, dan sosial-budaya, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dari jajahan Israel (Sulistyio, 2016).

Peran Srategis

Dalam berbagai pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa KTT Luar Biasa yang berlangsung sebagai respon terhadap permintaan Presiden Palestina Mahmud Abas yang mengangkat tema “United for a Just Solution” kali ini diharapkan akan menghasilkan resolusi yang akan memuat pernyataan dan komitmen politik negara anggota OKI dan Jakarta Declaration (Deklarasi Jakarta) yang memuat sejumlah rencana aksi penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Syarif dengan enam isu utama: masalah perbatasan, pengungsi Palestina, sengketa Kota Yerusalem, permukiman ilegal, keamanan, dan akses air bersih.

Pada KTT Luar Biasa kali ini ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh oleh OKI dan Indonesia, pertama, menyolidkan negara-negara OKI dan meneguhkan Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin. Dalam situasi konflik yang tak berkesudahan di kawasan Timur Tengah (termasuk di Palestina) dan fenomena islamfobia di beberapa negara Barat, negara-negara OKI perlu memperteguh konsolidasi sesama negara OKI dan memproklamirkan secara masif Islam yang damai secara damai pula. Bahwa umat Islam sejatinya dapat berdialog dan berdampingan secara damai dan terbuka dengan berbagai elemen kemanusiaan lintas latar belakang. Sehingga perdamaian global pun sejatinya dapat diwujudkan secara bersama-sama dengan negara manapun di belahan bumi ini.

Kedua, menegaskan peran OKI dalam menyelesaikan konflik Palestina, terutama dalam mengintervensi Israel. Mesti diakui bahwa Israel telah melanggar hukum HAM internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bagsa-Bangsa (PBB), karena telah menjajah Palestina yang seharusnya memiliki hak untuk merdeka dan menjalankan pemerintahanya secara bebas-aktif. Atas dasar itu, OKI mesti mendesak dan mendukung laporan Palestina kepada Mahkamah Pidana Internasional (Internastional Criminal Court, ICC) untuk melakukan penyidikan atas kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang dialukan Israel dan memperkuat kapasitas pemerintah dan rakyat Palestina di segala sektor (pendidikan, kesehatan, pemerintahan, infrastruktur dan lain-lain).

Ketiga, mendesak negara-negara Barat dan PBB agar bersikap tegas kepada Israel. Mesti diakui bahwa selama ini negara-negara Barat dan PBB kerap menghambat resolusi perdamaian. Mereka sangat lamban dan mandul dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Dengan hak vetonya, Amerika Serikat dengan begitu mudahnya mementahkan semua keputusan Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB (Adian Husaini, 2004). Bahkan negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris turut menopang dan memelihara konflik dengan mendukung dan menyumbang besar terhadap penyediaan persenjataan Israel dalam melancarkan agresinya selama puluhan tahun. Dalam kondisi demikian, OKI mesti meyakinkan negara-negara Barat dan PBB bahwa sikap adil dan tegas adalah prinsip sekaligus kunci perdamaian sejati.

Keempat, memperkuat posisi dan peran Indonesia dalam percaturan global, termasuk dalam lingkup OKI dan PBB. Indonesia memegang tanggungjawab besar atas berlangsung dan efektivitas OKI sebagai media perjuangan negara-negara Islam di tengah tarik-menarik kepentingan global dalam menyelesaikan konflik di berbagai negara berbasis muslim, terutama di Palestina. Sebagaimana diungkapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945—sebagaimana yang dikutip oleh Yudi Latif dalam “Negara Paripurna” (2012: 239)—“Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa”.

Selain terikat pada tujuan OKI, Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan peran dan tanggungjawab Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demikian juga dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan bahwa pengakuan dan penghormatan atas hak azasi manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Termasuk Statuta Roma yang mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional yang mengatur soal hukuman atas suatu negara atau kekuatan bersenjata terhadap negara atau masyarakat sipil.

Salah satu kemajuan signifikan peran OKI, terutama Indonesia dalam proses menuju kemerdekaan yang hakiki bagi Palestina adalah diakuinya Palestina sebagai salah satu negara anggota PBB melalui resolusi Sidang Umum PBB di New York pada 10 September 2015 silam. Suatu kemajuan yang seharusnya menambah optimisme OKI dan Indonesia untuk berperan lebih maksimal hingga Palestina benar-benar merdeka.

Di atas segalanya, perhelatan KTT Luar Biasa kali ini akan menjadi salah satu pengujian paling akurat atas peran Indonesia—dalam hal ini pemerintahan Jokowi-JK—dalam memperjuangkan Palestina sebagaimana yang disampaikan pada momentum Pilpres lalu. Kita berharap agar aksi politik luar negeri Indonesia kali ini sungguh-sungguh, tulus, serius, dan berjangka panjang, terutama untuk mengamini kehendak konstitusi, para pendiri bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, termasuk memerdekakan Palestina dari jajahan Israel. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab”, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Koran Radar Cirebon Senin 7 Maret 2016, dengan judul “Konflik Palestina dan Peran Strategis OKI (Catatan untuk KTT Luar Biasa OKI)”].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s