KPK Mestinya Tidak Cengeng

KPK mestinya tadk cengengADA satu hal yang menarik dari diskusi bertajuk “Tokoh Lintas Agama Melawan Korupsi” yang diselenggarakan di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Ahad (21/2/2016) lalu. Pada acara diskusi yang dihadiri oleh berbagai tokoh lintas agama dan aktivis lintas organisasi tersebut menghadirkan beberapa pembicara, salah satunya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo.

Pesan acara tersebut sederhana: tokoh lintas agama dan aktivis lintas organisasi menolak upaya DPR yang berupaya merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yang dinilai melemahkan KPK. Kita tentu saja bersepakat bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional dan mesti dikawal terus menerus oleh seluruh elemen bangsa. KPK sebagai instrumen terdepan pun mesti diperkuat, bukan malah diperlemah.

Namun, di samping semangat dan kehendak publik yang tulus semacam itu justru ada satu respons KPK yang patut ditelisik. Ketika itu Ketua KPK mengatakan, “Saya pribadi bersedia mengundurkan diri kalau revisi ini tetap dilakukan. Saya yang akan pertama mengundurkan diri”. Pernyataan tersebut bisa kita baca di berbagai media massa dan rekaman para wartawan berbagai awak media.

Bagi saya, ancaman (baca: pernyataan) Ketua KPK mengandung beberapa catatan kaki, pertama, rencana revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang kini disuarakan oleh sebagian anggota DPR memiliki celah bagi patennya praktik korupsi, terutama di level elite politik. Bagaimana tidak, diantara beberapa klausul yang diajukan DPR sengaja atau tidak sengaja sangat terbaca jelas dapat melemahkan KPK.

Misalnya, adanya pengawas KPK yang kelak berfungsi mengawasi proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Ini tentu menjadi persoalan serius. Sebab bagaimana jadinya proses penyadapan jika prasyaratnya adalah adanya restu pengawas. Independensi penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum menjadi tercederai.

Masalahnya semakin rumit ketika kualifikasi pengawas belum pernah dibahas secara masif di saat publik belum tentu percaya apa masih tersisa manusia yang pantas untuk tugas mulia itu, sehingga usulan itu terasa mengada-ada dan bias kepentingan. Proses penegakan hukum, baik secara subtansial dan prosedural, pun justru termarjinalisasi secara benderang.

Kedua, agenda antikorupsi sudah ternodai oleh perlawanan masif para pelaku korup dan mafia. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan beberapa pegiat dan elite politik yang kerap menganggap KPK terlalu tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Bagi mereka, usulan revisi UU tentang KPK ini merupakan jalan terbaik bagi agenda pemberantasan korupsi.

Bagi saya, cara pandang semacam itu terlalu naif dan mengkerdilkan semangat KPK dan publik dalam melawan korupsi, terutama yang menghantui para elite politik itu. Kalau DPR berkehendak memperkuat KPK, mestinya DPR memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Selebihnya, KPK dan publik jangan sampai menganggap KPK sukses sekadar karena satu fenomena akrobatik: mempertontonkan penangkapan para koruptor. Padahal ruh lahirnya KPK adalah melakukan pencegahan (yang dalam praktisnya dirumuskan dalam berbagai bentuk kegiatan pencegahan), bukan semata penangkapan. Karena itu, sistem pencegahan korupsinya yang diperkuat.

Ketiga, Ketua KPK bukan petarung sejati. Ancaman mundur di awal periode menjabat sebagai Ketua KPK adalah salah satu wujud ketidakjantanan alias bukti nyata bahwa Ketua KPK bukan petarung sejati.

Bagi petarung, melawan musuh utama—dalam hal ini korupsi—adalah tugas mulia dan abadi. Bukan sekadar jabatan, nyawa pun mestinya dipertaruhkan demi tugas tersebut.

Jika demikian, untuk apa mengancam mundur dari jabatan? Mengapa mengancam mundur kalau belum melakukan apa-apa sehingga belum memiliki prestasi apa-apa? Justru dalam dinamika politik yang semakin hangat ini, KPK (terutama Ketua KPK) mesti menunjukkan taringnya dan terus menggelorakan semangatnya dalam menuntaskan agenda pemberantasan korupsi. Jangan sampai pimpinan institusi yang mendapat kepercayaan DPR, Presiden dan publik luas seperti KPK justru terkesan sangat kekanak-kanakan alias cengeng.

Atas dasar itu, melalui opini sederhana ini saya berharap agar apa yang disampaikan oleh Ketua KPK bukan benar-benar sebagai wujud kekanak-kanakan dan cengeng-nya KPK; tapi justru sebagai reaksi yang mampu menggerakan seluruh elemen bangsa untuk melakukan perlawanan masif terhadap praktik korupsi. Bahwa korupsi bisa jadi bukan hanya menimpa pejabat negara, tapi juga di sektor ril lain seperti BUMD, infrastruktur dan sebagainya. Korupsi tidak saja menimpa anggota DPR, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat negara lainnya, tapi juga pimpinan dan pegawai KPK bahkan Presiden serta masyarakat biasa yang diperdaya para koruptor dan mafia.

Ingat, salah satu kunci penting yang mesti dimiliki dalam menyuseskan agenda pemberantasan korupsi adalah integritas. Ya, pilar utama dalam memberantas korupsi dan mafianya adalah integritas. Definisi integritas itu sederhana: tak terbeli. Integritas yang tidak dapat dipertukarkan dengan apapun, terlebih dengan uang atau materi dalam bentuk apapun. Karena itu, pribadi yang memiliki kapasitas-profesionalitas mumpuni tentulah penting, tetapi jauh lebih penting adalah pribadi yang memiliki moralitas-integritas tak terbeli. Perpaduan antara sistem yang baik dan konsep antimafia yang lengkap, institusi antikorupsi yang kuat, serta pribadi yang kokh tak terbeli, adalah senjata trisula (tree in one) yang lebih ampuh untuk berjihad melawan para mafia. Seluruh pimpinan dan pegawai KPK serta anggota DPR dan Presiden mesti berintegritas alias tak terbeli oleh agenda kelompok dan cita-cita sesaat.

Di atas segalanya, ikhtiar kita untuk terus mengupayakan Indonesia yang lebih antikorupsi dan lebih antimafia tidak boleh pernah berhenti. Ikhtiar demikian, tentu bukan suatu hal yang mudah. Segala tantangan dan ancaman selalu muncul dari mereka yang pro korupsi, termasuk para mafia. Namun demikian, sekali lagi, kita tak boleh kalah, sebab kita selalu memiliki alasan yang kuat untuk terus melawan korupsi hingga menang. KPK mesti membuktikan bahwa di bawah pimpinan barunya agenda pemberantasan korupsi di negeri ini semakin masif dan sukses, bukan malah jalan di tempat dan mundur. Pimpinan KPK mestinya memperlihatkan dirinya sebagai petarung sejati, bukan seperti anak kecil yang suka pamer cengeng. Ya, KPK mestinya tidak galau dan pamer cengeng. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis ratusan Essay-Artikel di berbagai Surat Kabar, Penulis buku “Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab”, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI BBC. Tulisan ini dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Koran Radar Cirebon edisi Selasa 23 Februari 2016].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s