Menagih Janji Elite Politik Kota Cirebon

karikaturMENURUT Robert Dahl (1971), demokrasi memiliki tiga syarat utama, yaitu kontestasi, partisipasi dan kebebasan. Menurut Dahl, tiga hal tersebut merupakan syarat pokok yang menentukan apakah demokrasi dan proses demokratisasi berjalan dengan baik atau justru stagnan bahkan mundur.

Tiga syarat utama demokrasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kontestasi. Dalam kontestasi terbuka lebar kesempatan bagi seluruh warga negara untuk mengisi jabatan pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif bahkan yudukatif. Praktisnya bisa dilihat dalam proses pemilihan pemimpin dalam level pusat (negara) melalu pilpres dan daerah (provinsi, kota/kabupaten) melalui pilkada, serta proses lain sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembukaan kontestasi yang luas dalam perebutan jabatan politik diharapkan menghasilkan pemimpin (nasional atau daerah) yang outentik: memiliki kompetensi, kredibilitas, integritas dan akseptabilitas. Tujuan akhirnya sangat jelas yaitu keadilan sosial yang menjadi mandat konstitusi dapat segera diwujudkan oleh pemimpin pilihan rakyat tersebut.

Kedua, partisipasi. Dalam berbagai skalanya, partisipasi warga Negara dalam demokrasi mutlak diperlukan untuk memberikan legitimasi kepada pemimpin yang terpilih. Partisipasi menjadi salah satu indikator paling praktis akan adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada acara Seminar Nasional bertema “Revitalisasi Nilai-nilai Kebangsaan dalam Implementasi Demokrasi Keterwakilan untuk Membangun Karakter Bangsa yang Bermartabat” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unswagati pada akhir tahun lalu (Senin/28/12/2015), Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik (Husni) menyinggung bahwa partisipasi masyarakat merupakan satu hal penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling berimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan.

Di luar itu, menurut Husni, prosedur-prosedur yang mengutamakan dan melestarikan partisipasi (masyarakat) dalam pemilu dan berbagai pengambilan keputusan yang didukung konsesus dapat menghasilkan keputusan yang lebih tinggi keabsahannya sebab masyarakat sudah dilibatkan dalam menyusun keputusan tersebut.

Ketiga, kebebasan (terutama) sipil. Kebebasan sipil merupakan indikator lain dari demokrasi dan proses demokratisasi. Menurut Husni, variabel paling ril dari kebebasan sipil terletak pada ada dan berlangsungnya kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi.

Konteks Kota Cirebon

Salah satu instrumen atraksi demokrasi yang diakui dan berlangsung di Kota Cirebon adalah penentuan Wakil Walikota yang hingga kini masih tidak jelas. Bayangkan, melewati waktu hampir setahun belum juga ada kejelasan. Lalu, ada apa dengan elite politik Kota Cirebon? Masihkah para elite politik itu menyimpan sedikit ruang bagi upaya mendengar suara publik?

Publik tentu tak punya tujuan buruk. Karena itu, kritik publik dalam berbagai bentuknya selama ini sejatinya menjadi langkah optimistik, bahwa kegaduhan para elite politik dalam kontestasi demokrasi (termasuk dalam penentuan Wakil Walikota) tidak boleh menepikan, menghalangi, menambrak atau bahkan menegasi partisipasi dan kebebasan publik. Sebab kontestasi, partisipasi dan kebebasan publik merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai syarat utama demokrasi seperti yang disinggung Dahl dan Husni di atas.

Melalui Kolom Wacana Koran ini (Radar Cirebon) berturut-turut (30/10/2015 dan 29/12/2015) saya sempat menyinggung bahwa dalam konteks masa depan, kegaduhan semacam ini akan berakhir manakala elite politik memperhatikan beberapa langkah, pertama, elite politik perlu melakukan perubahan budaya dan komunikasi politik. Lebih khusus lagi, elite parpol perlu memberikan ruang yang besar bagi dialog; bahkan mengakomodasi berbagai pendapat yang berbeda, baik sesama elite intern parpol maupun lintas parpol; termasuk mendengar secara baik suara elemen publik.

Kedua, parpol perlu melakukan reformasi total. Reformasi parpol merupakan agenda mendesak, minimal agar parpol sebagai wadah artikulasi politik terus mengalami perbaikan dan dapat terus terkonsolidasikan. Parpol perlu membenahi kelembagaannya sekaligus mengubah praktik politik dari yang berpijak pada “orang yang kuat” ke “sistem yang kuat”. Tanpa itu, parpol justru bukan menjadi laboratorium gagasan positif, tapi justru menjadi biang masalah.

Ketiga, elite parpol perlu melakukan transformasi total atas dirinya dari politisi (semata) ke negarawan. Politisi adalah elite (baca: elite politik) yang hanya mengurus kepentingan diri dan kelompoknya, sementara negarawan adalah sosok pemimpin (termasuk elite parpol)—bahkan rakyat biasa (termasuk anggota parpol)—yang lebur dan larut untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mendesak.

Walau menghadapi berbagai masalah (pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, keamanan dan sebagainya), publik sudah optimis bahwa awal 2016 akan terpilih Wakil Walikota baru. Hal tersebut terutama karena di momentum tahun baru 2016, ketika berkunjung ke Kota Cirebon Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan (Kang Aher) mengamini kehendak publik bahwa kuncinya ada pada elite politik di Kota Cirebon, tepatnya elite parpol pengusung di momentum pilwalkot 2013 lalu (Partai Golkar, Partai Demokrat dan PPP). Bahkan dalam beberapa pernyataan di berbagai media massa, Walikota (yang juga Ketua DPC Demokrat Kota Cirebon), elite Partai Golkar dan PPP termasuk DPRD Kota Cirebon—optimis bahkan berjanji bahwa Wakil Walikota akan menjadi gado tahun baru 2016.

Kini kita sudah memasuki pekan ke-2 Februari 2016. Janji elite politik sudah meleset hampir dua bulan berjalan, bahkan sudah setahun berjalan. Ya faktanya, Wakil Walikota yang dijanjikan sebagai kado tahun baru akhirnya sekadar optimis basa-basi dan janji palsu para elite politik. Elite politik pun benar-benar berpolitik seperti yang sudah kerap terjadi: berpolitik ala sambalado. Hanya terasa pedas di awal, berikutnya menghilang entah ke mana.

Di atas segalanya, dalam konteks penentuan Wakil Walikota yang carut-marut semacam itu, kita mesti tetap menyampaikan suara moralitas sekaligus kritik sosial, termasuk terus menerus menagih janji elite politik hingga Wakil Walikota terpilih dan dilantik. Ya, mari menagih janji elite politik Kota Cirebon! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis ratusan Essay-Artikel untuk berbagai Surat Kabar, Penulis buku “Politik Sambalado”, dan Narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi (SPC RCTV). Tulisan ini dimuat di Kolom Wacana Harian Umum Radar Cirebon pada Kamis 11 Februari 2016]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s