LGBT, Antara Kebebasan dan Kebablasan

Hanya orang bebal dan norak yang ikutan dan mendukung LGBT
Hanya orang bebal dan norak yang ikutan dan mendukung LGBT

BEBERAPA hari terakhir kita kembali diresahkan oleh kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Sebagaimana berita tentang ISIS, Gafatar dan Korupsi yang menghiasi berbagai media massa dan media sosial, kaum LGBT pun menjadi perbincangan publik Indonesia. Bukan saja karena mereka kembali berkampanye untuk “pelegalan” dan “penghalalan” perilaku buruk LGBT yang membuat resah, tapi juga efek negatif di kalangan muda dan anak yang kini mulai disuarakan oleh berbagai kalangan, seperti forum orangtua dan kalangan sekolah juga perguruan tinggi.

Dalam pandangan Adian Husaini (2013), kelompok LGBT biasanya mendasarkan perilaku atau tindakannya pada prinsip kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat yang dikenal freedom of expression, yang dijamin UUD 1945. Menurut kelompok ini, setiap warga negara dijamin haknya untuk mengemukakan pendapatnya. Jika tidak setuju dengan pendapatnya, maka hak untuk mengemukakan pendapat tetap harus dihormati.

Sebagai warga negara Indonesia, kita mafhum dengan prinsip tersebut. Akan tetapi, konstitusi kita, UUD 1945 juga memberikan batasan yang jelas dan tegas terhadap prinsip kebebasan tersebut. Pasal 28 (J) UUD 1945 ayat 2 menyebutkan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Isi ayat tersebut sama dengan bunyi pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Jadi, kebebasan di bumi pertiwi-Indonesia memang dibatasi. Batasnya pun disebutkan, yaitu aturan perundang-undangan yang berlaku, moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Karena itu, prinsip “kebebasan mutlak” dan “kebebasan absolut” tidaklah diakui di bumi nusantara ini. Begitu juga, di negara-negara lain, pembatasan-pembatasan terhadap prinsip kebebasan selalu diberikan batasan tertentu, sesuai dengan pertimbangan budaya dan moral masing-masing negara.

Kita bisa melihat contoh Amerika Serikat. Meskipun sering dianggap sebagai negara contoh dalam hal “Kebebasan Beragama”, AS tetap mempunyai batasan-batasan tertentu dalam kehidupan keagamaan. Konstitusi AS memang menjamin Kebebasan Beragama, tetapi AS memberikan batasan lewat The Sherbert Test dimana negara dapat melakukan pembatasan melalui “Compeling a state interest” yaitu pembatasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam ajaran agama karena dapat mengganggu ketertiban umum.

Di Indonesia, dalam urusan keagamaan, kita masih terikat dengan UU No. 1/PNPS/1965, tentang “Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 UU ini menyebutkan: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Dalam perspektif Islam perilaku LGBT merupakan satu bentuk perilaku menyimpang. Allah Swt. dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 80-84, misalnya, secara gamblang menjelaskan perbuatan atau perilaku homoseksual. Dalam tafsir al-Kasysyaf, Imam Zamakhsyari (w. 1143 M) menjelaskan makna “al-fahisyah” dalam QS. Al-A’raf ayat 80 tersebut sebagai tindak kejahatan yang melampaui batas akhir keburukan (al-sayyi’ah al-mutamadiyah fi l-qubhi). Sedangkan ayat: ata’tuna l-fahisyata (mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah itu) adalah bentuk pertanyaan yang bersifat pengingkaran dan membawa konsekwensi yang sangat buruk. Sebab perbuatan fahisyah seperti itu tidak pernah dilakukan siapapun sebelum kaum Nabi Luth.

Sebagai penguat, dalam sebuah haditsnya Rasulullah SAW. bersabda, “Barang siapa mendapati orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth, maka bunuhlah kedua-duanya, baik subjek maupun objeknya”. (HR. Tirmidzi). Ini merupakan posisi dan sikap tegas Rasulullah Saw., yang tentu saja bisa diadaptasikan dalam konteks hukum positif, misalnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diungkap di awal.

Pakar kedokteran jiwa, Dadang Hawari, dalam bukunya “Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual” (2009), mengungkapkan,“Kasus homoseksual tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses perkembangan psikoseksual seseorang, terutama faktor pendidikan keluarga di rumah dan pergaulan sosial. Homoseksual dapat dicegah dan diubah orientasi seksualnya, sehingga seorang yang semula homoseksual dapat hidup wajar lagi (heteroseksual).” Bahkan dalam pandangan Dadang, “Bagi mereka yang merasa dirinya terkena penyakit akut LGBT dapat berkonsultasi kepada psikiater yang berorientasi religi, agar dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga dapat menjalani hidup ini dengan wajar dan sesuai akal sehat.”

Dalam berbagai penjelasan di atas sangat jelas bahwa upaya legalisasi dan penghalalan LGBT sebenarnya sebentuk perilaku kebablasan. Karena ekspresi tersebut bersumber dari iman yang lemah, melawan hakikat kodrat, pemaksaan kehendak, jiwa yang sakit, kelainan seksual, emosi yang tidak stabil, nalar yang buntu dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas. Sederhananya, LGBT merupakan kemungkaran dalam segala aspek seperti iman, jiwa, emosi, kelamin dan akal. Lebih jauh, perilaku LGBT sejatinya bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ajaran pokok agama—terutama Islam.

Sebagai penutup, alangkah bijaknya jika kita menyempatkan diri untuk merenungi sabda manusia teladan yang tak pernah lelah mengajak dan mengingatkan kita kepada jalan yang benar (al-haq), Nabi Muhammad Saw. Beliau Saw. pernah bersabda, “Sesungguhnya manusia jika melihat kemunkaran tapi tidak mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab-Nya, yang juga akan menimpa mereka.“ (HR Abu Bawud, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah).

Syahdan, apakah kita memilih bergabung dalam gerbong kaum LGBT sekaligus menjadi pendukungnya—yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan negara dan agama—sehingga kita turut mendapat hukum pidana (seperti yang dijelaskan dalam pasal 1, 2, 3 dan 4 UU No. 1/PNPS/1965 dan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana-KUHP) dan azab Allah Swt.; atau justru menjadi kaum yang membantu penyembuhan mereka dari penyakit berbahaya sekaligus meluruskan mereka dari jalan yang keliru sehingga kita semua, terutama kaum LGBT kembali ke jalan yang benar, lalu mendapat keberkahan yang sama dari Allah Swt.? [Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku (1) “Politik Sambalado”, (2) “Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab”, Narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di RCTV, Pegiat PENA & Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon-IAI BBC] .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s