Menggelorakan Misi Jihad Melawan Terorisme

lawan terorisme_nDI AWAL 2016 ini kita kembali dikagetkan dengan aksi teror pengeboman salah satu kedai kopi dan pos polisi di kawasan Sarinah di Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016) lalu. Bukan saja soal berapa nyawa melayang yang membuat kita resah, tapi juga efek negatif aksi semacam. Walaupun menurut Kapolri Badrudin Haiti aksi teror ini dilakukan oleh mereka yang diduga kuat termasuk dalam jejaring ISIS, kita tentu tetap berharap dan mendesak agar aparat kemanan mampu menangkap dan membongkar jaringan para pelaku yang masih hidup dan berkeliaran sampai ke akar-akarnya.

Menelisik Tugas Negara

Kalau kita menyimak teori negara, mulai dari yang paling klasik sampai teori negara paling modern, tampak jelas bahwa salah satu tugas negara yang paling esensial adalah menyediakan rasa aman bagi warganya (Arief Budiman, 2006). Sebagai sebuah bentuk ‘political goods’, rasa aman tentulah dapat dijadikan parameter atau indikator keberhasilan suatu negara.

Menghindarkan masyarakat dari situasi homo homini lupus merupakan fungsi utama negara dalam pemahaman teori-teori negara klasik (Ichlasul Amal, 2010). Dalam pemahaman ini, ancaman terhadap keamanan diandaikan bersumber dari dalam masyarakat sendiri. Karenanya, pengalihan sebagian kebebasan individu disepakati baik sebagai cara untuk menghindarkan situasi homo homini lupus maupun untuk merepresi situasi semacam sehingga situsi damai bisa dikembalikan.

Sudut pandang ini nantinya berkembang menjadi: a) fungsi keamanan dalam negeri yang antara lain dijalankan oleh aparat justisia, terutama polisi; b) rujukan bagi perumusan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi kepolisian yang mencakup fungsi perlindungan, penegakan hukum, dan ketertiban masyarakat.

Dengan asumsi teoretik tersebut, peran negara dalam menjamin rasa aman warga negara menjadi demikian vital dan sentral. Karena itu, beragam peristiwa yang melahirkan ketidakamanan seperti halnya aksi-aksi teror dalam bentuk peledakan bom yang terjadi cukup massif di Indonesia, termasuk yang baru saja terjadi, tentu perlu mendapat perhatian tersendiri. Bukan saja dari masyarakat luas yang berharap atas terpenuhinya rasa aman sebagai salah satu public goods yang ingin dinikmatinya, namun terutama harus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) untuk memastikan penanggulangannya secara cermat dan tepat.

Memutus Rantai Terorisme

Dalam konteks melawan aksi teror dan dalam rangka memutus mata rantai terorisme, agenda stregis berikut dapat ditempuh, pertama, reformasi sektor keamanan. Dalam menangani aksi-aksi terorisme yang terjadi, pemerintah tampaknya lebih banyak mengedepankan pendekatan keamanan secara parsial. Ini setidaknya dapat disimak dari upaya-upaya yang lebih mengedepankan “program anti-terorisme” secara represif. Padahal, pendekatan paling mutakhir semestinya justru lebih banyak mengedepankan pendekatan “counter terrorisme” yang lebih bersifat preventif ketimbang cara-cara “anti-terorisme” yang represif. Tak heran jika dalam penanganan terorisme yang justru tampak dominan adalah aparat kepolisian dan tentara, sementara institusi intelijen nyaris tak tampak fungsinya. Kalau pun institusi intelijen terlibat, perannya nyaris sulit dibedakan dengan aparat kepolisian dan tentara.

Kedua, pembenahan regulasi keamanan. Regulasi keamanan sejatinya merupakan bagian integral dari upaya yang harus dilakukan dalam security sector reform. Namun ini perlu mendapat perhatian tersendiri karena memiliki tingkat kepelikan dan problematika tersendiri. Studi Propatria menunjukkan bahwa hingga kini produk legislasi dalam bidang pertahanan dan keamanan masih memiliki sejumlah kelemahan (Working Group on Security Sector Reform, 2006). Kita berharap agar ke depan BIN diberi wewenang untuk melakukan penahanan bagi siapapun yang dicurigai kuat sebagai bagian dari komplotan atau yang akan melakukan aksi teror.

Ketiga, reorientasi pendidikan. Pendidikan seringkali menjadi sarana paling mujarab untuk melakukan rekayasa sosial atau bahkan “invasi kultural” untuk tujuan tertentu. Dalam hubungan ini, lahirnya ‘teologi jihadis’yang melahirkan insan-insan teroris boleh jadi berpangkal dari produk pendidikan yang salah.

Dalam konteks Indonesia yang plural, sudah selayaknya kita memikirkan model pendidikan universal. Sebagai bagian integral dari upaya untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme di tanah air, aktifitas pendidikan semestinya diorientasikan pada upaya untuk melahirkan kesadaran kritis sehingga mendorong anggota masyarakat untuk dapat berpikir logis dan analitis, seraya tidak terjebak pada pola pikir dan perilaku kriminalis alias teroris yang membahayakan.

Keempat, kempanye sosial-kultural secara massif. Kesadaran untuk melawan terorisme memang harus menjadi pemahaman dan keinsyafan semua pihak. Sederhananya, meskipun sejatinya persoalan keamanan merupakan domainnya pemerintah, masyarakat juga perlu melibatkan diri secara proaktif dan bahkan turut melakukan kontrol secara konstruktif, terutama dalam soal jihad suci melawan terorisme.

Beberapa agenda di atas boleh jadi bukan sesuatu yang baru, tapi sudah menjadi bagian program yang telah dan sedang dilakukan oleh beberapa pihak. Namun demikian—menurut Sofian Munawar Asgart (2014)—point terpenting dari upaya untuk memutus mata rantai terorisme adalah dengan memperkuat dan mempererat “rantai” keinsyafan bersama baik di level struktural maupun di ranah societal untuk menjadikan terorisme sebagai musuh bersama.

Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran bahwa untuk memutus mata rantai terorisme tidak cukup dengan hanya mengandalkan pendekatan keamanan (security approach) semata. Pendekatan ini perlu dikomplementasikan dengan dimensi human security secara lebih luas. Ini disadari karena teror seringkali bersumber tidak dari aspek yang tunggal, tapi bersumber dari multi aspek, termasuk ketidakadilan yang di dalamnya termuat beragam dimensi kemanusiaan secara simultan. Oleh karena itu, pendekatan human security penting dipromosikan dalam membangun security sector reform sebagai salah satu paradigma baru untuk menyusun strategi penangnan terorisme yang acapkali mengejawantah dalam banyak wajah.

Akhirnya, dalam menghadapi menggeliatnya aksi teror yang dilakukan oleh para pelaku biadab (teroris) dan penganut paham jahat (terorisme), tak ada pilihan lain selain kita perlu terus menerus menggelorakan misi suci yaitu jihad abadi melawan terorisme. Titik! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “Politik Sambalado”, Penulis ratusan Artikel dan Essay di berbagai Surat Kabar, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Koran Radar Cirebon Selasa 26 Januari 2016].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s