Jihad Kolektif Melawan Korupsi

lawan korupsiDI AWAL tahun ini, selain adanya kasus ledakan bom di Sarinah, Jakarta, kita kembali dihebohkan oleh kasus korupsi. Heboh, sebab yang terduga korupsi berasal dari kalangan pejabat tinggi negara yang seharusnya menjadi teladan anti korupsi tapi justru menjadi tersangka korupsi. Bahkan dada kita dibuat sesak karena yang menjadi tersangka adalah anggota fraksi partai pemerintah (PDIP) yang seharusnya menjadi elemen terdepan dalam melawan korupsi.

Korupsi Karena Serakah

Sebagaimana yang dilansir berbagai media massa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tang¬kap tangan (OTT) pada Rabu (13/1/2016) mengamankan Damayanti Wisnu Putranti (anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP) ber¬sama lima orang lainnya. Setelah diperiksa intensif, Damayanti bersama dua rekannya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap pada Kamis (14/1/2016).

Dama¬yanti bersama Julia dan Dessy diduga menerima sejumlah uang suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dalam bentuk mata uang dolar Singapura (SGD) dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Ab-dul Khoir. Proyek tersebut merupakan proyek jalan di Ambon, Maluku yang dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/1/2016), atas tindak pidana yang dilakukannya, Damayanti, Julia dan Dessy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Abdul Khoir ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 33 UU Tipikor. Sedangkan dua orang lainnya yang diketahui berprofesi sebagai sopir dilepaskan KPK lantaran tidak terlibat dalam kasus ini.

Damayanti sendiri lahir pada 1970 dan sejak kecil hingga besar hidup di Jakarta. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ia merupakan anggota DPR Komisi V yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Brebes, Tegal, dan Slawi. Ia merupakan pengusaha infrastruktur yang berasal dari keluarga kaya dan cukup terpandang.

Kiprahnya dalam bidang infrastrukur cukup banyak. Damayanti, misalnya, pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktur Ciliwung Cisadane Kementerian PU, Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Komisaris PT Polatek Rancang Bangun (jasa konsultan Kementerian PU), dan Komisaris PT Adi Reka Tama (pengadaan barang dan jasa).

Di internal PDIP, Damayanti tercatat sebagai Tim Pemenangan Pilkada DKI Jakarta Jokowi-Ahok, Tim Pemenangan Pilkada Kota Magelang, Tim Pemenangan Pilkada Kota Tegal, Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Pemalang, Tim Pemenangan Pilkada Kota Salatiga, Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Brebes, Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Gianyar (www.jurnalasia.com, 15/1/2-16).

Dari profil singkat tersebut secara ekonomi dan karir Damayanti mestinya sudah cukup dan mencukupi. Lalu, untuk apa ia terlibat kasus suap jika bukan karena serakah?

Jihad Kolektif

Dalam konteks jihad kolektif melawan korupsi termasuk dalam kasus OTT KPK kali ini kita berharap agar, pertama, Fraksi PDIP langsung mengganti (baca: penggantian antara waktu, PAW) posisi Damayanti dari anggota DPR RI Fraksi PDIP, bahkan segera memecat Damayanti dari PDIP. Hal ini dilakukan agar PDIP sebagai partai pemerintah tidak tercoreng lama. Lebih-lebih di saat Presiden Jokowi menjadikan korupsi sebagai musuh negara, maka ketegasan partai pemerintah bukan saja penting tapi juga mendesak.

Kedua, KPK dibawah pimpinan baru (yang dilantik 21 Desember 2015 lalu), mesti membongkar kasus ini sampai akar-akarnya. Sebab dalam banyak kasus, mereka yang tertangkap tangan hanyalah pelaku “sampingan”, sementara pelaku utama masih berkeliaran, bahkan tak terjerat hukum. Apalagi pelaku korupsi memiliki pola “jejaring” (seperti jaring mafia) di berbagai sektor dan institusi, kemampuan KPK membongkar kasus ini akan membantu terbongkarnya kasus serupa di sektor atau institusi lain. Keberhasilan KPK dalam membongkar kasus ini juga menjadi ujian komitmen dan kesungguhan bagi pimpinan baru dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jika KPK “gagal”, maka akan melahirkan korupsi baru. “Justice delayed, justice denied (keadilan yang tertunda melahirkan kezaliman)”, demikian sebuah adigium mengingatkan.

Ketiga, presiden Jokowi perlu mengevaluasi kembali sistem dan pola kerja kementrian terkait, terutama soal sistem lelang atau kerjasama dengan berbagai lembaga yang mengurus pembangunan infrastruktur. Sebab besar kemungkinan kasus (baca: suap) serupa terjadi di berbagai proyek lainnya dan melibatkan banyak orang (koruptor).

Selebihnya perlu juga diingat bahwa dalam beberapa kasus, penegak hukum (KPK) selalu mendapat perlawanan balik para tersangka (corruptor fight back). Beberapa modus serangan diantaranya: menghilangkan atau melemahkan dasar hukum pemberantasan korupsi, mengkriminalkan lembaga pemberantasan korupsi, mengkriminalkan tokoh anti korupsi, hingga serangan fisik kepada siapapun yang melakukan perlawanan masif terhadap praktik korupsi (Deny Indrayana, 2011).

Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan dengan baik tanpa diskriminasi dan kriminalisasi kepada para penegak hukum (KPK). Presiden harus memastikan bahwa penegakkan hukum berjalan dengan baik dan didedikasikan untuk mengembalikan ketertiban dan keadilan di tengah kehidupan rakyat sehingga menopang terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagaimana yang kerap disampaikan oleh Presiden dalam berbagai momentum.

Di atas segalanya, di saat korupsi terus merajalela bahkan menjerat pejabat negara (seperti anggota DPR), maka siapapun penghuni negeri ini mesti menjadikan korupsi sebagai musuh utamanya. Sebab korupsi bukan saja berlawanan dengan hukum dan budaya kita sebagai bangsa yang bermartabat, tapi juga telah menambah angka kemiskinan dan keterbelakangan. Di saat demikian, melawan korupsi bukan sekadar sebagai upaya penegakkan hukum, tapi sudah termasuk jihad kolektif elemen bangsa dan negara dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Ya, pilihan kita tunggal: kita mesti bersatu padu melawan korupsi sampai titik darah penghabisan. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “Politik Sambalado”, “Merawat Mimpi, Meraih Sukses”, “PUBLISH or PERISH”, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI BBC. Tulisan ini dimuat pada halaman 10 Kolom Opini Harian Umum Radar Cirebon edisi Senin 18 Januari 2016/7 Rabiul Akhir 1437 H]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s