Ironi Konflik PPP

Syamsudin Kadir, Penulis buku "Politik Sambalado"
Syamsudin Kadir, Penulis buku “Politik Sambalado”

SEPERTINYA kita sudah bosan menyaksikan pemberitaan soal konflik partai politik (parpol). Selain Golkar, yang juga masih dilanda konflik adalah PPP. Memahami konflik PPP (yang secara historis termasuk salah partai tua dalam jagad politik Indonesia), saya menjadi teringat dengan pernyataan Harold D Laswell (2013), bahwa “suatu zaman politik akan bertransformasi menjadi masalah siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana.”

Kondisi yang disinggung Laswell ini seakan menyindir parpol dan meniscayakan bahwa parpol hanya merupakan kendaraan politik semata. Ketika tujuan telah dekat dan lekat, maka tak penting lagi untuk memikirkan visi, misi, maupun platform yang telah disepakati bersama.

Dalam konteks PPP, meskipun bersifat internal, konflik internal PPP dapat memberikan sedikit gambaran bagi publik betapa buruknya komunikasi politik antar petinggi partai di negeri ini. Visi, misi, dan platform partai bisa dengan mudah diabaikan hanya demi kepentingan pribadi atau segelintir elite partai.

Konflik yang menimpa PPP bisa dikatakan merupakan ironi politik parpol di saat publik mencari sebentuk praktik politik ideal (koalisi ideal dan dinamika politik yang mencerahkan) akhir-akhir ini. Ironi politik biasanya berakhir dengan sifat ambivalensi dan paradoks yang menggiring pada dualisme (dualism) dalam setiap tindakan, berfikir, dan gaya hidup. Bahkan menurut Pangki Hidayat (2014), ironi politik kerap menciptakan para politikus bermuka dua (janus face), maka tak heran jika antar elite politik itu sendiri sering terjadi pertikaian demi ambisi pribadi maupun kelompok tertentu.

Ironi Konflik

Pada konteks konflik semacam ini, paling tidak ada tiga ironi politik yang patut dikaji dan menjadi pembelajaran politik bagi publik, termasuk partai politik. Pertama, ironi kegagalan partai dalam menyerap aspirasi rakyat dan kadernya. Jika partai dirundung konflik, maka sangat sulit bagi mereka untuk mewujudkan aspirasi publik dan kadernya sendiri. Alih-alih mengurus kehendak kader dan publik yang diperoleh di saat pemilu (pileg), misalnya, kehendak diri mereka sendiripun masih mereka selisihkan dan perebutkan.

Kedua, wujud pragmatisme politik dan egoisme petinggi parpol. Menurut Yudi Latif (2013), dalam politik, ego (empati, simpati) adalah fitrah semua manusia termasuk pelaku politik, namun egoisme (acuh, ricuh) politik adalah bentuk perilaku hewani yang berujung pada pengingkaran kepada publik yang memberikan mandat.

Harus diakui, memang demikianlah adanya wajah-wajah elite politik saat ini. Sebagian mereka sibuk dengan konfliknya sendiri. Akhirnya, lagi-lagi suara rakyat hanya dimanfaatkan untuk meraih kursi kekuasaan semata. Maka tak heran jika apatisme publik kepada elite parpol, parpol dan pemilu (pileg) terus menguat (Cyrus Network, 2014).

Ketiga, ironi buruknya manajerial petinggi parpol dalam mengelola partainya. Idealnya, konflik internal dapat tersimpan rapat dan dapat diselesaikan sebelum menjadi konsumsi publik. Akan tetapi tidak demikian di negara ini. Seringkali konflik internal yang melibatkan petinggi parpol berakhir dengan berpindahnya salah satu atau kubu petinggi parpol ke parpol lain, bahkan terkadang malah membentuk parpol baru. Kondisi itu membuktikan betapa buruknya manajerial parpol dalam menangani setiap persoalan internalnya.

Konflik internal parpol pada dasarnya semakin menegaskan bahwa ironi politik telah mengaburkan makna politik (baca: demokrasi) sebagaimana yang digagas oleh Abraham Lincoln (1860-1865). Elite parpol sudah tidak lagi peduli dengan tujuan mereka membangun parpol. Mereka lebih mementingkan egoisme dan pragmatisme berpolitik dari pada memikirkan aspirasi rakyat dan kader partainya.

Salah satu poin inti reformasi adalah menghindari kembali dimonopolinya politik bangsa hanya oleh segelintir elite. Dalam konteks itu, jika publik “berpuasa” dari peran “mengingatkan” elite parpol, maka saya khawatir bahwa keberadaan parpol di negeri ini semakin menjadi serupa kerumunan politik, belum menjadi barisan politik: belum diikat oleh platform, visi dan misi mulia.

Dalam pandangan Kamarudin (2004), partai politik adalah tatanan penting dalam sistem demokrasi. Ia memiliki tanggungjawab besar dalam mengartikulasikan politik secara struktural maupun kulturalnya. Partai politik-lah yang punya andil besar apakah politik betul-betul mencerdaskan atau malah sebaliknya ‘mengangkangi’ marwah politik itu sendiri”.

Untuk itu, di era ini publik sangat berkepentingan untuk mendorong dan mendesak elite parpol, dalam hal ini terutama PPP, agar kembali menyadari tujuan awal mereka membangun partai. Elite PPP didesak untuk lebih mengedepankan kebesaran jiwa dari pada sekadar egoisme untuk meraih keuntungan pribadi dan kelompok semata. Dengan begitu—menurut Robert Maynard Hutchins (1998)—“suara dan mandat publik pada pesta demokrasi tidak (boleh) kembali menjadi basa-basi para elite politik yang gemar menebar friksi dan janji.” Jika tidak, maka identifikasi diri PPP sebagai rumah besar umat Islam menjadi kehilangan objektifitasnya. Sehingga yang ironi bukan saja konflik PPP, tapi keberadaan PPP juga menjadi tidak autentik alias ironi. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “Politik Sambalado”, Penulis ratusan Artikel-Essay di berbagai Surat Kabar, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI BBC]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s