Mengakhiri Koalisi Politik Sambalado

Koalisi-atau-OposisiTAHUN 2015 telah berlalu, kini kita memasuki awal tahun 2016. Sebagai manusia yang berakal sehat kita mestinya mampu menjadikan pergantian tahun sebagai momentum perbaikan dalam banyak hal, termasuk berbagai praktik politik yang tak pantas ke yang patut; bukan justru tertipu selera syahwat dan terjebak pada hura-hura yang tak bermanfaat bagi diri juga masyarakat luas.

Politik Sambalado

Dalam konteks Kota Cirebon, di antara masalah pelik yang tersisa selama 2015 silam adalah kegaduhan politik seputar penentuan Wakil Walikota (Wawali) yang belum juga selesai. Hampir semua elemen publik sudah bersuara, namun—seperti ungkapan Buya Syafi’i Ma’arief—para elite politik sudah tak punya telinga dan nurani. Dalam konteks penentuan Wawali, seolah-olah Buya menegaskan bahwa, parpol pengusung pilwalkot silam (Partai Demokrat, Partai Golkar dan PPP) sudah tak bisa mendengar dan masih terjebak pada ego politiknya masing-masing. Kita tentu sepakat dengan tesis Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, lalu kita pun tak lelah untuk bertanya: virus apa yang membuat para elite politik itu menjadi mati rasa dan tuli?

Pertanyaan tersebut paling tidak diafirmasi oleh pertanyaan dan pernyataan beberapa pemirsa ketika saya dan Kang Akbarudin Sucipto (Budayawan) didaulat menjadi narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di RCTV yang dipandu oleh Mas Afif Rivai dan yang bertema “Mencari Bukti Kinerja Birokrasi (Catatan Politik 2015)” pada Kamis (30/12/2015) lalu. Sebagai bagian dari elemen publik, pemirsa sepakat bahwa selama setahun terakhir elite politik (termasuk jajaran birokrasi) minim kinerja, nihil empati dan krisis komitmen dalam pelayanan publik.

Pada berbagai forum diskusi dan seminar terbatas, termasuk dalam berbagai artikel atau essay yang dimuat di berbagai media massa terutama pada Kolom Wacana Koran ini, saya kerap menyampaikan bahwa kegaduhan politik yang membuat kursi Wawali hingga kini masih belum terisi disebabkan oleh karena: orientasi parpol koalisi yang pragmatis alias elite terjebak dalam politik sambalado, komunikasi politik antar parpol yang acak-acakan dan nihilnya etika politik yang menyebabkan para politisi itu jauh dari perilaku negawaran.

Membangun Koalisi yang Berkualitas

Dalam membangun kesadaran kolektif yang masif, pada momentum tahun baru 2016 sekaligus dalam menghadapi pilwalkot pada 2018 mendatang, sejatinya kita perlu terus-menerus menghadirkan sikap optimisme bahwa masa depan yang lebih baik masih mungkin kita jangkau. Syaratnya sederhana, andaikan masih melakoni koalisi politik, orientasi dan praktisnya ditujukan untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan, pematangan kapasitas politik elite parpol dan—ini yang paling penting—pendidikan politik bagi terwujudnya masyarakat yang beradab.

Karena itu, koalisi yang dibangun tidak boleh berpijak pada orientasi politik pragmatis atau politik “dagang sapi”. Koalisi harus didasarkan pada perhitungan-perhitungan kepentingan politik jangka panjang dan bermanfaat bagi pembangunan kota yang identik dengan “Kota Wali” dan “Kota Udang” ini. Sederhananya, jangan sampai koalisi hanya dilakukan untuk sekadar mengamankan kekuasaan dan agenda politik pada pilwalkot semata.

Berkaca dari koalisi parpol yang mengusung pasangan Ano Sutrisno-Nasarudin Azis (Ano-Azis) pada pilwalkot 2013 lalu, yang kini masih “gagal” dalam menentukan Wawali baru pengganti Azis yang sudah dilantik menjadi Walikota Cirebon untuk masa sisa periode 2013-2018 pada 26 Maret 2015 lalu, paling tidak ada beberapa hal yang mutlak dilakukan agar koalisi parpol pada masa mendatang lebih berkualitas: solid, kuat, dinamis dan efektif. Pertama, mengembangkan kontrak politik sebagai dasar koalisi. Kontrak politik tersebut, tentu tidak hanya berisikan hak dan kewajiban antar parpol yang terlibat koalisi, melainkan perlu dipertegas dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari koalisi yang terbentuk, serta hukuman bagi “pengkhianat” koalisi yang tertuang dalam satu piagam kesepakatan dan disaksikan oleh elemen publik.

Mesti diakui bahwa koalisi yang dibangun dalam berbagai momentum pilwalkot selama ini, termasuk pada pilwalkot 2013 lalu tidak terikat kuat dalam suatu kesepakatan yang terukur dan dapat dijadikan pijakan politik oleh parpol koalisi. Maka efek buruknya, yang paling seksi adalah terkatung-katungnya penentuan Wawali. Di samping tarik-menarik penetapan RAPBD, Raperda, dan sebagainya.

Kedua, membentuk koalisi berdasarkan prinsip profesionalisme. Artinya, koalisi hendaknya dilakukan tidak semata-mata atas pertimbangan politis, melainkan juga mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, dan komitme parpol pada agenda koalisi. Pertimbangan profesionalisme ini sangat penting dan mendesak, agar perjalanan koalisi termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah (baca: Kota Cirebon).

Sebab dalam banyak kasus di berbagai kabupaten/kota lain, koalisi di pilkada/pilwalkot, misalnya, kerap menepikan kemampuan, kompetensi, dan komitme parpol dalam berkoalisi. Efek buruknya, kebijakan strategis daerah/kota dalam menjalankan proses pembangununan berjalan lambat bahkan mundur ke belakang. Proses pematangan otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber daya atau potensi lokal yang begitu melimpah pun menjadi tak maksimal. Dalam konteks Kota Cirebon kita tentu saja menyaksikan hal serupa. Dan, hal itulah yang mesti dibenahi secara kolektif. Bukan saja oleh elite politik dan pemangku jabatan publik, tapi juga rakyat biasa, terutama elemen publik yang memiliki peran dan efek ganda seperti media massa, perguruan tinggi, LSM dan gerakan mahasiswa.

Ketiga, meminimalisasi jumlah parpol dalam koalisi. Dengan kata lain, pada pilwalkot yang akan datang, parpol harus berani mengambil risiko untuk berkoalisi hanya dengan dua atau tiga parpol yang memenuhi prasyarat pada poin satu dan dua di atas. Hal ini dilakukan agar adanya kejelasan posisi dan peran seluruh parpol. Dalam konteks otonomi, jalannya roda pemerintahan dapat dipastikan akan terganggu karena kerap kali terjadi disenting opinion dalam pemerintahan itu sendiri. Misalnya, eksekutif dan legislatif selalu disibukkan dengan tarik-menarik kepentingan berbasis kelompok dan permainan proyek dengan anggaran yang fantastis. Sehingga proses legislasi dan pelayanan publik berjalan stagnasi. Biangnya tentu saja parpol koalisi yang terjebak pada politik sambalado: hanya pedas di awal; habis rasa, habis pula koalisinya.

Di atas segalanya, otonomi daerah dan dinamika politik sebagai wujud nyata berlanjutnya proses reformasi dan demokratisasi mestinya membuat orientasi dan perilaku elite politik semakin santun, beradab dan berpijak pada akal sehat; di samping mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan berjangka panjang. Selebihnya, dalam praktisnya—termasuk dalam membangun koalisi politik—para elite politik itu mesti tetap berpijak pada norma dan etika publik. Meminjam ungkapan Mas Afif Rivai, “itulah yang membuat koalisi politik memberi efek positif dan berlipat: menjalankan pendidikan sekaligus sosialisasi politik yang masif terhadap masyarakat luas.” Dan, itulah hakikat dan substansi politik yang sesungguhnya, bukan politik sambalado: pedas di awal lalu loyo-lunglai selamanya! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “Politik Sambalado”, Penulis ratusan Essay-Artikel di berbagai Surat Kabar, Narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di RCTV, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Essay ini dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Harian Umum Radar Cirebon pada Senin 4 Januari 2016 dengan judul “Mengakhiri Koalisi Politik Sambalado (Catatan Politik untuk Elite Politik Kota Cirebon)”] .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s