Wakil Walikota Baru sebagai Kado Tahun Baru

bakal wawali baruMENURUT Robert Dahl (1971), demokrasi memiliki tiga syarat utama, yaitu kontestasi, partisipasi dan kebebasan. Menurut Dahl, tiga hal tersebut merupakan syarat pokok yang menentukan apakah demokrasi dan proses demokratisasi berjalan dengan baik atau justru stagnan bahkan mundur.

Atraksi Demokrasi

Tiga syarat utama demokrasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kontestasi. Dalam kontestasi terbuka lebar kesempatan bagi seluruh warga negara untuk mengisi jabatan pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif bahkan yudukatif. Praktisnya bisa dilihat dalam proses pemilihan pemimpin dalam level pusat (negara) melalu pilpres dan daerah (provinsi, kota/kabupaten) melalui pilkada, serta proses lain sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembukaan kontestasi yang luas dalam perebutan jabatan politik diharapkan menghasilkan pemimpin (nasional atau daerah) yang outentik: memiliki kompetensi, kredibilitas, integritas dan akseptabilitas. Tujuan akhirnya sangat jelas yaitu keadilan sosial yang menjadi mandat konstitusi dapat segera diwujudkan oleh pemimpin pilihan rakyat tersebut.

Kedua, partisipasi. Dalam berbagai skalanya, partisipasi warga Negara dalam demokrasi mutlak diperlukan untuk memberikan legitimasi kepada pemimpin yang terpilih. Partisipasi menjadi salah satu indikator paling praktis akan adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada acara Seminar Nasional bertema “Revitalisasi Nilai-nilai Kebangsaan dalam Implementasi Demokrasi Keterwakilan untuk Membangun Karakter Bangsa yang Bermartabat” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unswagati kemarin (Senin/28/12), Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik (Husni) menyinggung bahwa partisipasi masyarakat merupakan satu hal penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling berimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan.

Di luar itu, menurut Husni, prosedur-prosedur yang mengutamakan dan melestarikan partisipasi (masyarakat) dalam pemilu dan berbagai pengambilan keputusan yang didukung konsesus dapat menghasilkan keputusan yang lebih tinggi keabsahannya sebab masyarakat sudah dilibatkan dalam menyusun keputusan tersebut.

Ketiga, kebebasan (terutama) sipil. Kebebasan sipil merupakan indikator lain dari demokrasi dan proses demokratisasi. Menurut Husni, variabel paling ril dari kebebasan sipil terletak pada ada dan berlangsungnya kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi.

Konteks Kota Cirebon

Salah satu instrumen atraksi demokrasi yang diakui dan berlangsung di Kota Cirebon adalah pilwalkot (pemilihan Walikota/Wakil Walikota). Kelak melalui pilwalkot (2013) terpilihlah pasangan Ano Sutrisno-Nasrudin Azis (Ano-Azis) sebagai Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018.

Pada perjalanannya terjadilah musibah meninggalnya Ano (19/2/2015). Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara otomatis Azis langsung diajukan untuk dilantik menggantikan jabatan Walikota yang ditinggal Ano. Setelah Azis dilantik menempati jabatan barunya sebagai Walikota sisa periode 2013-2018 (26/3/2015), satu masalah baru pun timbul: kekosongan Wakil Walikota.

Selama 9 bulan berjalan sejak Maret hingga Desember ini, masalah kekosongan Wakil Walikota masih menjadi tema perbincangan publik. Ia pun menjadi salah satu tranding topic media massa terkait dengan kegaduhan para elite politik yang cukup lama dalam konstelasi politik di Kota Cirebon selama setahun terakhir.

Kado Tahun Baru

Kritik publik dalam berbagai bentuknya selama ini sejatinya menjadi langkah optimistik, bahwa kegaduhan para elite politik dalam kontestasi demokrasi tidak boleh menepikan, menghalangi, menambrak atau bahkan menegasi partisipasi dan kebebasan publik. Sebab kontestasi, partisipasi dan kebebasan publik merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai syarat utama demokrasi seperti yang disinggung Dahl dan Husni di atas.

Melalui Kolom Wacana Koran ini (30/10/2015) saya sempat menyinggung bahwa dalam konteks masa depan, kegaduhan semacam ini akan berakhir manakala elite politik memperhatikan beberapa langkah, pertama, elite politik perlu melakukan perubahan budaya dan komunikasi politik. Lebih khusus lagi, elite parpol perlu memberikan ruang yang besar bagi dialog; bahkan mengakomodasi berbagai pendapat yang berbeda, baik sesama elite intern parpol maupun lintas parpol; termasuk mendengar secara baik suara elemen publik.

Kedua, parpol perlu melakukan reformasi total. Reformasi parpol merupakan agenda mendesak, minimal agar parpol sebagai wadah artikulasi politik terus mengalami perbaikan dan dapat terus terkonsolidasikan. Parpol perlu membenahi kelembagaannya sekaligus mengubah praktik politik dari yang berpijak pada “orang yang kuat” ke “sistem yang kuat”.

Ketiga, elite parpol perlu melakukan transformasi total atas dirinya dari politisi (semata) ke negarawan. Politisi adalah elite (baca: elite politik) yang hanya mengurus kepentingan diri dan kelompoknya, sementara negarawan adalah sosok pemimpin (termasuk elite parpol)—bahkan rakyat biasa (termasuk anggota parpol)—yang lebur dan larut untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mendesak.

Dalam konteks masa depan, terutama di momentum tahun baru 2016, ketika berkunjung ke Kota Cirebon berapa hari lalu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan (Kang Aher) mengamini kehendak publik bahwa kuncinya ada pada elite politik di Kota Cirebon, tepatnya elite parpol pengusung di momentum pilwalkot 2013 lalu. Publik berharap agar para elite politik yang—berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan—berwenang segera menentukan bakal calon definitif yang praktisnya sesuai tata tertib (teknis) pemilihan, lalu segera melakukan pemilihan Wakil Walikota baru.

Syahdan, jika publik bertanya: “apa ya kado tahun baru kali ini?”, maka elite politik tak perlu menebar kembali janji usang dan palsu; elite politik cukup menjawab singkat dan mantap: “terpilih dan dilantiknya Wakil Walikota baru”. Ya, kado ulang tahun 2016 untuk Kota Cirebon adalah Wakil Walikota baru saja. Cukup sederhana tak perlu akrobatik, mesti segera tak pakai lama! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis ratusan Essay-Artikel untuk berbagai Surat Kabar, Penulis buku “Politik Sambalado”, Narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi (SPC RCTV) dan Pegiat PENA di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Essay ini dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Radar Cirebon pada Selasa 29 Desember 2015 dengan judul “Wakil Walikota Baru sebagai Kado Tahun Baru (Sebuah Catatan Politik Menjelang Awal Tahun)”]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s