Berani Mundur, Berani Dihukum

SNMENATAP berbagai layar kaca dan membuka halaman surat kabar selama beberapa waktu terakhir, hampir bisa dipastikan kita disuguhi berita yang membuat kita kesal, marah bahkan sumpah serapah. Bagaimana tidak, hampir setiap hari kita disuguhi berita seputar kasus “papa minta saham”. Opini berupa essay dan artikel di berbagai media cetak pun membincang soal ini dari berbagai perspektif para penulis atau skema kepentingan media bersangkutan. Tak terkecuali perbincangan di media sosial yang nyaris tak terkendali.

Sepintas Perjalanan Kasus

Jika dirunut, kasus ini berawal dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (SS) perihal dugaan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setya Novanto (SN). Ketika itu SS melaporkan SN kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI perihal rekaman percakapan SN, pengusaha besar Riza Chalid (RC) dan Direktur PT Freeport Ma’ruf Syamsuddin (MS) seputar saham PT Freeport, Papua.

Sebagaimana banyak kasus, kasus ini pun menjadi konsumsi hampir semua kalangan. Media massa lokal, nasional dan internasional pun menjadikan kasus ini sebagai trending topic-nya. Bagaimana tidak, rekaman berdurasi 120 menit yang menjadi salah satu alat bukti kasus ini terdengar sangat jelas siapa yang berbincang dan membincang tentang apa. Mereka yang memiliki posisi penting dalam skala politik, ekonomi dan serupanya seperti SN, RC, dan MS menjadi tokoh utama dalam rekaman itu. Bahkan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Presiden (Jokowi, JW) dan Wakil Presiden (Jusuf Kalla, JK) disebut-sebut di dalamnya.

Belakangan, pada momentum Sidang MKD belum menentukan keputusan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh SN, pihak SN justru melangkah cepat: melaporkan Metro TV dan Sudirman Said ke Bareskrim Mabes Polri, dengan dugaan masing-masing pencemaran nama baik dan pemberitaan yang tak berimbang. Seperti tak mau kalah, mereka yang mendukung sikap SS melakukan berbagai bentuk perlawanan kepada SN, misalnya, melakukan aksi massa, termasuk permohonan dukungan melalui media sosial agar SN mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR RI bahkan dari anggota DPR RI.

Kini kasus ini sudah mulai digarap oleh Kejaksaan Agung. Bahkan para penggawa di Kejaksaan Agung sangat optimis bahwa kasus ini akan diusut sampai ke akar-akarnya, sehingga mereka yang terlibat tidak luput dari jeratan hukum.

Langkah Cerdas

Kemarin (Rabu/16/12/2015) menjelang keputusan final mengenai dugaan pelanggaran etik, tak diduga oleh banyak kalangan, SN yang menjadi terduga mengatakan mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR RI. Sikap itu disampaikan secara tertulis kepada MKD dan dibaca oleh Pimpinan Sidang MKD menjelang sidang pengambilan keputusan.

Publik pun memberi respons yang beragam. Ada yang mencibir, kesal, marah dan sumpah serapah. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai sikap sekaligus pilihan cerdas. Itu tentu, lagi-lagi sesuai cara pandang dan kepentingannya masing-masing.

Dalam konteks itu, sebagai rakyat biasa saya perlu mendedahkan beberapa catatan kaki. Pertama, publik mestinya tak melakukan “penghakiman” secara babi-buta terhadap MKD. Karena apapun keputusan MKD pada dasarnya tidak akan melahirkan efek apa-apa terhadap kedaulatan negara, termasuk penjagaan kekayaan alam negeri ini dari para bandit. Penghakiman yang dilakukan atas dasar penggiringan media massa dan skema permainan politik sama tak pantasnya dengan pelanggaran etik.

Publik mestinya bukan mengambil peran seperti hakim yang menentukan “salah-benar” secara serampangan tanpa akal sehat. Publik—dengan segala kelebihan dan keterbatasannya—mestinya mengambil jalan subtantif: mengawal dan memberikan tekanan secara cerdas terhadap penegak hukum, agar penegak hukum tidak “masuk angin”; sehingga mereka yang memang terbukti melanggar hukum tidak bebas dari jeratan hukum.

Mesti diakui secara jujur, dalam banyak kasus publik hanya bersorak ramai di episode awal lalu “mati kutu” pada episode selanjutnya. Sederhana saja, ke mana kah media massa, LSM dan para pembangun opini di saat kasus BLBI dan Bank Century yang kini kelanjutannya tak jelas? Bukan kah dulu media massa, LSM dan para pembangun opini itu begitu antusias melakukan tekanan agar kasus tersebut mendapat perhatian serius dan mesti dituntaskan oleh penegak hukum? Saya khawatir mereka yang selama ini kerap melabel diri sebagai penggawa kepentingan publik justru kini bermetamorfosa menjadi “pengasong” kepentingan para bandit yang menjual kekayaan alam negeri ini.

Kedua, penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan bahkan KPK mesti mengambil langkah cepat, sehingga kasus “papa minta saham” ini benar-benar terang benderang dan tuntas. Penegak hukum tidak sekadar menebar janji optimis, tapi benar-benar mendengar suara nuraninya, di samping suara publik yang terus menyeruak; sehingga kasus ini sekali lagi, terang benderang dan tuntas.

Sederhananya, mereka yang secara hukum terbukti terlibat, siapapun mereka dan apapun jabatannya di negeri ini, semuanya mesti dihukum. Karena dalam banyak kasus, penegak hukum diduga kuat “masuk angin”; hanya ramai di awal, selebihnya pada episode berikutnya kasus yang digarapnya menguap begitu saja.

Ketiga, walau terlambat dari harapan publik, mundurnya SN dari posisinya sebagai Ketua DPR RI adalah langkah cerdas. Kita tentu sangat mafhum bagaimana sikap elite politik negeri ini dikala tersangkut kasus. Nyaris, semuanya mengelak dan tak mau mengudurkan diri dari jabatan yang diembannya. Semuanya berlindung dibawa metafora sabda hukum “praduga tak bersalah”. Padahal kecakapan etik yang paling praktis itu justru terletak di sini: pada saat tersangkut kasus apapun—walau belum terbukti—segera mundur dari jabatan yang diemban.

Selebihnya, kita berarap agar SN tidak sekadar berani mundur dari jabatan sebagai Ketua DPR RI, tapi juga berani mundur dari posisinya sebagai anggota DPR RI. Bahkan jika mau jujur dan merasa melanggar hukum mestinya lebih siap dan berani dihukum. Dengan begitu, ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun pejabat publik yang kelak tersangkut kasus etik dan hukum. Sederhananya, jika berani melanggar etik dan hukum, mestinya berani juga untuk mundur dari jabatannya dan siap serta berani dihukum berdasarkan pelanggarannya. Itulah sikap herois dan patriotis yang dinanti publik saat ini dan ke depan. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis ratusan Essay-Artikel untuk berbagai Surat Kabar dan Majalah, Penulis buku “POLITIK SAMBALADO” dan Narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi-RCTV. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Berani Mundur, Berani Dihukum (Catatan Kaki atas Mundurnya SN dari Ketua DPR RI)” yang dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Harian Umum Radar Cirebon, Jumat 18 Desember 2015]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s