Ironi Kota Wali Tanpa Wakil Walikota

cirebonBEBERAPA waktu lalu saya mendapat SMS dari seorang teman yang sedang menempuh pendidikan doktoral di sebuah kampus ternama di Kota Bandung. Isi pesannya, “Mas, sampai kapan Kota Cirebon memiliki Wakil Walikota baru? Masa kota dengan berbagai masalahnya yang begitu rumit hanya dipimpin oleh seorang Walikota tanpa Wakil Walikota? Saya melihat elite politik yang berjubah partai politik mengingkari janji setia kepada rakyat-pemilih. Sebagai bagian dari masyarakat Kota Cirebon, Mas dan elemen publik mesti menagih janji setia para elite politik itu. Kalau tidak, para elite itu akan menambah saldo masalah dan menghambat pelayanan publik. Itu mesti dilawan!”

Apa yang disampaikan oleh teman saya itu sebetulnya mewakili suara hati masyarakat Kota Cirebon selama beberapa bulan terakhir. Elite politik yang seharusnya menjadi teladan politik pun seperti kehilangan kesantunan, bahkan kerap memamerkan aksi politik yang memalukan dan tentu saja tak layak dicontoh. Kondisinya semakin mencemaskan, ketika elemen publik hadir sebagai lapisan kritis memberi peringatan bahkan mengultimatum setiap kekeliruan dan kepongahan elite politik itu, justru elite politik seperti mengidap penyakit 5 B: budeg, buta, bebal, bual dan benalu.

Bahkan dalam banyak hal publik selalu menyaksikan dan mendapatkan hasil yang nihil dan suguhan yang menyebalkan. Kota Wali (tanpa Wakil Walikota) ini pun dihantui oleh—apa yang pernah disinggung oleh Bung Karno (1952)—“krisis gejag, kewibawaan otoritas”. Ya, para elite (asal paprol) di Eksekutif dan Legislatif seperti kehilangan otoritasnya sebagai pengemban mandat publik.

Biang Masalah

Mengafirmasi apa yang disampaikan oleh teman di atas, saya terdesak untuk menyampaikan hal mendasar bahwa kerumitan dan dinamika yang menghantui proses sekaligus penentuan Wakil Walikota Cirebon akhir-akhir ini paling tidak disebabkan oleh beberapa elemen sekaligus hal yang melingkupinya. Pertama, basis koalisi yang dibangun partai politik pengusung yang “karut marut”. Siapapun memaklumi bahwa visi kepemimpinan pasangan Ano-Azis (Walikota-Wakil Walikota Cirebon periode 2013-2018) merupakan visi yang dibangun oleh kesepahaman elemen pengusung dan pendukung pasangan tersebut di masa pilwalkot lalu.

Namun, dalam konteks substansi, ternyata visi tersebut berjangka pendek dan hanya terbangun di atas kertas kesepakatan; bukan untuk jangka panjang dan dalam alam kesadaran. Jika saja visi tersebut merupakan akumulasi dari kehendak yang berbasis pada kolektivisme dan berdimensi jangka panjang, maka polemik elite parpol seputar penentuan Wakil Walikota tidak akan terjadi berlama-lama seperti yang terjadi saat ini.

Kedua, menipisnya kepekaan etis para elite parpol (pengusung) di Kota Cirebon. Para elite politik tentu tidak perlu menagih banyak kepekaan etis kepada rakyat-publik, sebab dalam teorinya, rakyat itu perlu menginduk perilaku elite-pemimpinnya. Lebih jauh, justru para elite politik-lah yang semestinya meningkatkan saldo kepekaan di saat kondisi rakyat yang terus menghadapi berbagai persoalan pendidikan, kesehatan sosial, budaya, ekonomi yang serba rumit dan pelik ini.

Mesti diakui, selama ini jika publik menghadirkan kritik juga peringatan, pihak-pihak tertuduh, mereka (para elite politik) itu biasanya sibuk membela diri di berbagai media massa (cetak dan elektronik) dengan bersandar pada argumen legal-formal. Dengan dalih seperti itu, terpancar hilangnya kesadaran bahwa pejabat publik adalah representasi rakyat yang harus memiliki kepekaan etis terhadap suasana kehidupan dan kebatinan rakyat yang terjebak berbagai persoalan hidup yang semakin sulit dan rumit.

Pada prinsipnya, kepekaan etis senantiasa menempatkan keadilan di atas hukum dan nalar jabatan struktural. Dalam rasa keadilan, pejabat publik dalam perilaku dan gaya hidupnya harus menanggung simpul terlemah dari rakyat kecil yang terempas dan terputus. Sederhananya, sang pejabat publik merasa tidak pantas dan tidak mau menerima berbagai kelengkapan yang serba “wah” dari negara manakala masih ada seorang warga di daerah atau kota-nya yang miskin dan layak mendapatkan bantuan. Sang pejabat akan muncul rasa iba, empati dan kasih sayang dalam dirinya di saat banyak rakyat masih terkategori “layak dibantu”, “perlu didengar”, dan “wajib diadvokasi”.

Lalu, apakah masih pantas dianggap memiliki kepekaan etis jika para elite politik masih sibuk dengan agenda sekaligus dagelan politik sesaat dan jauh dari agenda pembangunan yang sudah lama dinanti rakyat banyak? Jika kepekaan masih tersisa, mengapa penentuan Wakil Walikota begitu rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama? Saya dan sebagian besar publik menanti jawaban faktual para elite politik, bukan sekadar basa-basi dan lakon kanak-kanakan di berbagai seperti yang dipertontonkan di berbagai media massa (cetak dan elektronik) beberapa waktu terakhir.

Butuh Tonggak

Berbagai perilaku politik yang saya sebutkan di atas akan tersisikan manakala para elite politik itu memiliki tonggak sekaligus radar. Tonggak atau radar tersebut nantinya diharapkan mampu menghadirkan kepekaan etis para pemimpin dalam kehidupannya, terutama di ruang publik Kota Cirebon. Pertama, memahami mandat publik sebagai amanah yang mesti dipertanggungjawabkan. Ya, para elite politik mesti terus membangun kesadaran bahwa jabatan yang diembannya adalah amanah rakyat dan (terutama) Sang Kuasa yang kelak pasti dimintai pertanggungjawaban di dunia juga di akhirat. Dengan begitu, tak sedikitpun peluang untuk lalai—apalagi khianat—dengan amanah yang dititipkan Allah dan yang dimandatkan rakyat.

Kedua, suara nurani. Dalam konteks ini para elite politik perlu selalu bertanya dalam dirinya (baca: nuraninya) tentang apa dan bagaimana jabatan yang ia dapatkan. Apakah sudah dimanfaatkan sesuai standar prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan? Apakah tugas-tugasnya selama ini mampu menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat banyak? Apakah jabatannya mampu dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana mestinya, atau malah “digadai” demi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau parpol-nya semata yang bersifat sesaat; sehingga penentuan Wali WaliKota yang seharusnya cepat tapi justru berlama-lama?

Ketiga, mengingat mati. Sederhana saja, elite politik mesti sesering mungkin bertanya dalam diri, “apakah dengan perilaku lalai terhadap mandat rakyat yang jauh dari nilai-nilai luhur sebagaimana yang digariskan Sang Kuasa dan konstitusi, saya mampu sampai ke tempat tujuan akhir?”, “andaikan Allah menghadirkan kematian di saat saya terjerat berbagai perilaku lalai yang penuh intrik syahwat duniawi, apakah saya menemukan kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat kelak?”; dan seterusnya.

“Politik adalah dimensi manusia secara keseluruhan dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Maka dari itu, etika menjadi bagian esensial di dalamnya. Rusak etika, rusak politik” (Yudi Latif, 2010). Pesannya jelas, elite politik mesti memiliki kepekaan etis dan menjaganya secara masif. Karena kualitas kehidupan ini, termasuk jabatan publik yang diemban sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga kepekaan etis terhadap jabatan dan kehidupan publik. Atau jika tidak, publik Kota Cirebon akan selalu terhantui oleh kenyataan ironis: Kota Wali tanpa Wakil Walikota. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “POLITICS”, Narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di RCTV tema seputar Sosial-Politik, Kebijakan Publik dan Kepemimpinan]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s