APBD 2016 Kota Cirebon, Milik Siapa?

APBDHAKIKAT lembaga pemerintahan (terutama eksekutif dan legislatif) adalah pelayan publik. Pada pundak mereka pula-lah mandat pembangunan dibebankan. Bahkan pada mereka-lah publik menitipkan berbagai masalah untuk ditemukan solusi atau jalan keluarnya. Keluar dari hakikat semacam itu maka keberadaan lembaga pemerintahan menjadi kabur (Rias Rasyid, 2004).

Dalam konteks Kota Cirebon, kita paham betul bahwa masalah yang menimpa dalam beberapa tahun terakhir semakin menggeliat dan rumit. Dari kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, kemacetan, kriminalitas, penyakit sosial, hingga kemarau panjang.

Namun sepertinya, para elite politik Kota Cirebon tak mau tau. Kota Wali selalu ternodai oleh adegan politik norak para elite-nya. Setelah beberapa bulan terakhir publik masih saja disuguhi oleh tarik menarik kepentingan antar elite politik (baca: partai politik pengusung) dalam penentuan Wakil Walikota Cirebon dengan berbagai alasan pembenaran dan pembelaan diri, kini lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (Walikota) menghadirkan adegan baru yang lebih seksi: pembatalan pengesahan APBD 2016 dan empat perda (Perda Penyertaan Modal Pemkot Cirebon pada Bank BJB, Perda Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, Perda Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang RPJMD 2013-2018, dan Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon tahun 2016) di Rapat Paripurna (Senin, 16/11/2015), dengan berbagai dalih pembelaan sesuai selera dan kepentingan politik serta egoisme kelembagaannya masing-masing.

Kemarin (Rabu/18/11/2015) saya dan Mas Umar S. Clau (Ketua Azis Fans Club) didaulat menjadi panelis acara Selamat Pagi Cirebon (SPC) di RCTV. Pada acara yang dipandu oleh Mas Afif Rivai itu bertema “APBD Kota Cirebon 2016 Milik Siapa?”. Saya berpandangan bahwa tema tersebut sebetulnya merupakan satu diantara banyak pertanyaan sebagai bentuk keresahan publik terhadap elite politik (baca: Walikota dan DPRD) Kota Cirebon yang akhir-akhir ini masih sibuk dengan urusan diri dan kelompoknya.

Biang Masalah

Kalau ditelisik, ada banyak hal yang menjadi biang berbagai realitas di atas. Pertama, percaya diri yang berlebihan dan egoisme kelembagaan. Sebagai eksekutif, Walikota terlalu percaya diri dengan posisinya sebagai pemegang utama penyelenggara pemerintahan. Tak mau kalah, legislatif (DPRD) pun terlalu egois dalam mengaksikan dirinya sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Wujud riil sikap semacam itu dapat kita saksikan dalam berbagai kebijakan di Kota Cirebon beberapa bulan terakhir. Misalnya, finalitas Raperda yang kerap terlambat, kemudian penentuan Wakil Walikota yang hingga saat ini masih tak menentu juga. Kemudian yang baru saja adalah kasak-kusuk seputar Rapat Paripurna dengan beberapa agendanya seperti yang saya dedahkan di awal. Sikap semacam itu bukan saja merusak citra eksekutif dan legislatif (yang memang saldo citra buruknya semakin meningkat), tapi juga menghambat pelayanan publik juga agenda pembangunan.

Kedua, melencengnya orientasi dan miskin kepekaan. Publik tentu sangat memahami bahwa adegan norak yang kerap dipertontonkan oleh elite politik Kota Cirebon selama ini—termasuk Senin lalu—adalah wujud nyata betapa mereka sebetulnya mulai bergeser dari fatsun politik kelembagaan sebagai pelayan publik, bahkan cenderung “kekanak-kanakan”.

Selebihnya, bahkan mereka sudah mulai kehilangan kepekaan etis terhadap urusan publik-rakyat banyak. Kepekaan etis bukan soal benar-salah, tapi soal patut atau tidak patut. Ukurannya bukan sekadar prosedur formal, tapi kepantasan sekaligus kelayakan di mata publik. Sederhana saja, mengapa Rapat Paripurna dengan seluruh agenda yang seharusnya menjadi fokus utama, misalnya, justru dijadikan sebagai panggung unjuk ego antar lembaga dan momentum politik balas dendam para elite politik?

Jalan Keluar

Dalam konteks kepentingan dan kemaslahatan publik yang memang mesti menjadi fokus dan prioritas, maka saya perlu mendedahkan beberapa hal kepada elite politik (eksekutif dan legislatif), pertama, luruskan orientasi dan utamakan kepentingan publik. Hal tersebut akan terwujud manakala para elite meningkatkan saldo kedewasaan politiknya. Praksisnya, sudah saatnya elite melakukan pertaubatan politik agar tidak “kekanak-kanakan” dalam menjalankan wewenang dan fungsinya sebagai pemangku lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif).

Kedua, khusus untuk DPRD, agar segera menentukan jadwal Sidang Paripurna dengan agenda yang jelas dan yang meyakinkan publik bahwa forum semacam itu benar-benar forum penting. Sementara itu Walikota diharapkan agar menyiapkan diri untuk hadir di forum tertinggi legislatif Kota Cirebon tersebut. Sebab kalau DPRD dan Walikota masih saja kembali mengulang apa yang sudah terjadi pada Senin lalu, maka publik tentu semakin memiliki alasan untuk tidak percaya lagi terhadap keberadaan para elite politik itu di lembaga eksekutif dan legislatif.

Ketiga, sebagai tambahan, sebagai bagian dari publik saya berharap agar kalangan media massa, perguruan tinggi, LSM, gerakan mahasiswa dan pemerhati sosial-politik, termasuk penegak hukum untuk memantau secara serius apa yang terjadi di lembaga eksekutif dan legislatif Kota Cirebon. Perlu diakui bahwa dalam banyak kasus di beberapa daerah/kota, kebuntuan atau pembatalan pengesahan APBD dalam Rapat Paripurna biasanya disebabkan oleh tidak adanya titik temu “agenda kelompok” berbagai kepentingan. Sederhananya, selalu ada siluman yang bermain dalan hal anggaran, misalnya. Jika para siluman masih terjebak dalam egoisme dirinya, maka mereka pun sangat sulit menemukan titik temu dan menemukan kata sepakat. Di sini tentu publik atau rakyat banyak hanya dan terus menjadi korban.

Syahdan, publik berharap agar para elite politik itu cukup tau dan sadar diri bahwa mereka adalah pemimpin yang dipilih rakyat, karena itu mereka mesti menjaga mandat dan bertanggungjawab. Sibukkan diri dengan agenda pelayanan publik sesuai wewenang dan fungsi kelembagaannya masing-masing, termasuk segera mencari “titik temu” agar Rapat Paripurna bisa mengesahkan banyak hal yang sudah ditargetkan sebelumnya. Semua itu mesti dilakukan dengan segera, bukan saja agar APBD 2016 tidak mendapat “catatan hitam” Kementrian Keuangan dan mewujudkan visi RAMAH, tapi juga agar publik semakin percaya kepada lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif) dan tidak terhantui oleh sebuah pertanyaan: “APBD 2016 Kota Cirebon, Milik Siapa?” [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “POLITICS”, Penulis Artikel dan Essay Sosial-Politik untuk berbagai Surat Kabar Lokal dan Nasional. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “APBD 2016 Kota Cirebon, Milik Siapa? (Catatan atas Adegan Politik Eksekutif-Legislatif Kota Cirebon)”, yang dimuat pada Kolom Wacana Harian Umum Radar Cirebon hal. 4, Kamis 19 November 2015. Pernah disampaikan ketika menjadi Narasumber pada acara Selamat Pagi Cirebon (SPC) di Radar Cirebon Televisi (RCTV) pada Rabu, 18 November 2015 dengan tema “APBD 2016 Kota Cirebon, Milik Siapa?”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s