Kegaduhan Politik, Cukup Sudah!

kartun-lapar-politikKEMARIN Kamis 29 Oktober 2015 saya didaulat sebagai narasumber acara Selamat Pagi Cirebon (SPC) di RCTV. Acara yang dipandu oleh Saudara Afif Rivai (Mas Afif) yang semula kerap dimulai pukul 07.00 hingga pukul 08.00 WIB dan kini dimulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB itu mengambil tema “Kedaulatan Politik Setengah Hati?”.

Sebagaimana yang diakui oleh Mas Afif bahwa tema ini patut diangkat terutama karena Wakil Walikota Cirebon belum juga definitif, di samping fenomena Pilkuwu serentak di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu yang disinyalir masih diselimuti oleh praktik politik uang, intimidasi politik, arogansi panitia pemilihan dan praktik curang lainnya.

Apa yang diungkap oleh Mas Afif sebagai pengantar SPC kemarin, menurut saya sangat tepat dan layak diketengahkan ke ruang publik. Bagaimana tidak, siapapun merasakan bagaimana kegaduhan politik yang menyelimuti Kota Cirebon beberapa bulan terakhir, terutama perihal pemilihan Wakil Walikota Cirebon yang baru. Pada catatan ini saya mencoba untuk merespons lebih lanjut fenomena kegaduhan politik semacam itu, sementara seputar Pilkuwu serentak akan saya bahas pada catatan berikutnya.

Konteks Kota Cirebon

Ya, mesti diakui secara jujur bahwa Indonesia sepertinya sudah tak terpisahkan lagi dari kegaduhan politik para elite politik. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai wilayah dan daerah, termasuk Kota Cirebon. Elite yang seharusnya menjadi teladan politik pun seperti kehilangan kesantunan, bahkan kerap memamerkan aksi politik yang memalukan dan tentu saja tak layak dicontoh. Kondisinya semakin mencemaskan, ketika rakyat dan elemen publik hadir sebagai lapisan kritis memberi peringatan bahkan mengultimatum setiap kekeliruan dan kepongahan elite politik, justru elite politik seperti mengidap penyakit 5 B: budeg, buta, bebal, bual dan benalu.

Dalam konteks Kota Cirebon, kegaduhan politik yang cukup melelahkan adalah proses penentuan Wakil Walikota Cirebon baru pasca pelantikan Nasrudin Azis (Azis) sebagai Walikota pengganti Ano Sutrisno (Ano) yang meninggal dunia Februari lalu. Elite parpol yang seharusnya menghadirkan keteduhan politik yang mempercepat proses itu justru lebih banyak memperagakan atraksi yang memalukan. Para elite politik pun seperti tak malu lagi untuk bersilat lidah di berbagai media massa perihal syahwat politiknya masing-masing; yang intinya pembelaan diri tapi tak mau tau diri. Naifnya, pada saat yang sama mereka tak malu-malu menepikan tugas utama sebagai pelayan dan pengejahwantah kepentingan publik yang mesti dijadikan agenda prioritas dan mendesak.

Kondisi itu semakin melelahkan tatkala banyak masalah ikutan yang tak terselesaikan secara tuntas. Dari tarik menarik kepentingan soal mutasi, kebijakan publik yang dinilai hanya berpusat pada kepentingan birokrasi semata hingga pembangunan infrastruktur yang berjalan di tempat. Lagi-lagi, tanpa memperhatikan kepentingan publik yang bersifat darurat dan pembangunan Kota Cirebon secara riil yang mendesak untuk ditunaikan.

Saya sangat percaya bahwa jika kondisi semacam itu masih tetap terjadi maka saldo kesabaran dan kepercayaan publik terhadap elite partai politik termasuk penguasa (baca: Walikota Cirebon) akan terus menipis. Fenoeman seperti itu benar-benar “membahayakan” manakala dalam berbagai level dan skalanya berubah menjadi kemarahan kolektif yang terekspresikan secara masif dan menimbulkan keresahan sosial yang tak terduga dan tak terkendali. Bahkan—sebagaimana yang disinggung oleh Benjamin Reilly dan Per Nordlund (2008)—menjadi biang bagi konflik antar warga dengan segala kepentingannya, antar warga dan elite politik (baca: penguasa).

Menyudahi Kegaduhan Politik

Dalam konteks masa depan, maka diperlukan beberapa langkah sebagai jalan keluar, pertama, elite politik perlu melakukan perubahan budaya dan komunikasi politik. Dalam konteks Kota Cirebon, mesti diakui bahwa elite parpol masih tidak memberikan ruang yang besar bagi dialog; bahkan tak mengakomodasi berbagai pendapat yang berbeda. Akibatnya komunikasi tersumbat begitu rupa, baik sesama elite parpol maupun antar kekuatan politik lintas parpol. Dalam aksi riil, misalnya, tarik menarik kepentingan penentuan bakal calon Wakil Walikota yang diusung oleh parpol pengusung yang belum juga menemukan titik temu. Biangnya adalah komunikasi yang lemah dan tak berisi.

Kedua, parpol perlu melakukan reformasi total. Reformasi parpol merupakan agenda mendesak, minimal agar parpol sebagai wadah artikulasi politik terus mengalami perbaikan dan dapat terus terkonsolidasikan. Dalam praksisnya, parpol perlu membenahi kelembagaannya sekaligus mengubah praktik politik dari yang berpijak pada “orang yang kuat” ke “sistem yang kuat”.

Secara kepartaian hal itu juga dapat dilakukan dengan merevitalisasi kepengurusan dan keanggotaan parpol. Parpol mesti terus merevitalisasi anggotanya; tidak memerlukan anggota dan simpatisan hanya pada waktu Pilwalkot, misalnya. Parpol mesti dapat menampilkan orientasi pada kebajikan publik dengan meninggalkan pragmatisme dan oportunisme politik. Dengan begitu, parpol dapat menampilkan organisasi, ideologi, dan orientasi politik kerakyatan, serta kebajikan publik yang solid, lebih dari sekadar, misalnya, yang sedang hangat, memperebutkan kursi Wakil Walikota yang hanya manggung kurang dari dua tahun.

Ketiga, elite parpol perlu melakukan transformasi total atas dirinya dari politisi (semata) ke negarawan. Politisi adalah elite (baca: elite politik) yang hanya mengurus kepentingan diri dan kelompoknya, sementara negarawan adalah sosok pemimpin (termasuk elite parpol)—bahkan rakyat biasa (anggota parpol)—yang lebur dan larut untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mendesak.

Saya termasuk yang sangat percaya bahwa faktor penyebab kegaduhan politik seputar penentuan Wakil Walikota yang hingga kini belum menemukan titik yang pasti adalah elite parpol (baca: pengusung Ano-Azis ketika Pilwalkot) yang masih sibuk dan egois dengan kepentingan diri dan kelompoknya. Kalau saja mereka tau diri dan mau “mengalah” demi kemenangan politik jangka panjang, maka pilihannya tunggal: segera tentukan bakal calon definitif yang sesuai peraturan perundang-undangan dan tata tertib (teknis) pemilihan, agar Panitia Pemilihan (Panlih) bentukan DPRD tidak bertambah “mati” langkah dalam proses teknis pemilihan Wakil Walikota baru.

Di atas segalanya, publik yang memiliki kedaulatan politik tak banyak berharap selain agar elite politik Kota Cirebon yang menjalankan kedaulatan politik-nya itu segera mengakhiri kegaduhan politik seperti yang dipertontonkan selama ini. Sungguh, siapapun yang berakal sehat mengakui bahwa praktik semacam itu sangat tak elok dan tak patut dipertontonkan di depan publik yang berakal sehat pula. Singkatnya, kegaduhan politik, cukup sudah! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis Artikel dan Essai di berbagai Surat Kabar, Penulis buku “POLITICS; Membangun Budaya Politik yang Santun dan Beradab”, dan Pegiat PENA di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Dielaborasi dari tulisan yang berjudul “Kegaduhan Politik, Cukup Sudah!; Catatan atas Aksi Elite Politik Kota Cirebon” yang dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Radar Cirebon pada Jumat 30 Oktober 2015]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s