HUT Ke-51, Momentum Menyolidkan Golkar

golkar-141222GOLONGAN Karya (Golkar) adalah nama untuk sebuah fenomena panjang. Sepanjang masa sejarah Orde Baru (Orba), Golkar menjalankan pluralitas otokratis, yaitu pluralitas yang terbangun dan dikembangkan melalui represi dan manipulasi politik yang begitu kuat dari penguasa Orba dan kroninya.

Postur Golkar semacam itu, pada perjalanannya masih menghantui Golkar—yang kelak sejak 20 Oktober 1998 menjadi Partai Golkar. Sejak itu hingga kini, Golkar sebetulnya tengah menjalani langkah-langkah awal menuju periode paling krusial dalam perjalanan Golkar, baik soal daya tarik maupun daya kompetisi Golkar.

Jejak Golkar

Golkar menjalani periode pertama kehidupannya sebagai sebuah embrio politik yaitu pada 1957-1965. Proses pertumbuhan embrio ini dimulai ketika terjadi koalisi pragmatis antara Soekarno—“orang besar” yang terkecewakan oleh eksperimen demokrasi perlementer yang menempatkannya dalam kedudukan presiden simbolik-seremonial—dengan militer (baca: Angkatan Darat) yang kecewa lantaran ditempatkan hanya sebagai pemadam kebakaran oleh pemerintahan sipil.

Dalam periode ini, Golkar-embrionik—yang terdiri dari berbagai kelompok fungsional-kekaryaan yang mempolitisasi diri—adalah instrumen untuk membangun basis politik bagi pemerkuatan (empowering) militer vis a vis kekuatan politik lain, khususnya komunis.

Golkar lalu menjalani periode kedua perjalanan politiknya antara 1964-1971. Dalam periode yang singkat ini, Golkar menjadi instrumen bagi militer untuk mengelola proses transisi atau transfer kekuasaan dari Demokrasi Terpimpin Soekarno ke tangan mereka. Pada ujung akhir periode ini Golkar menunaikan tugas instrumentalnya dengan memperoleh suara mayoritas mutlak (60,8%) dalam pemilu 1971—pemilu pertama Orde Baru.

Periode ketiga yang dijalani Golkar antara 1971-1978. Inilah periode yang menentukan bagi Golkar ketika mereka—sebagaimana yang digambarkan oleh Julian M. Boileau (1998)—dibebani tiga pekerjaan politik besar: (1) menjadi mesin politik penghasil legitimasi bagi kekuasaan Orde Baru; (2) memassalkan ideologi pembangunan dalam kerangka modernisasi; dan (3) menenggelamkan sistem kepartaian. Dalam periode yang singkat ini Golkar menjadi “kelompok strategis” yang bersama-sama elemen Orde Baru lainnya membangun aliansi besar bagi otoritarianisme baru.

Munas kedua Golkar di Denpasar, Bali, pada penghujung 1998, membuat langkah Golkar memasuki periode keempat kehidupannya. Inilah periode panjang—dua dekade (1978-1998)—yang menempatkan Golkar sebagai instrumen kekuasaan personal Soeharto. Pada periode ini kekuasaan Orde Baru telah mulai dipersonalisasi oleh Soeharto, sementara anasir-anasir Orde Baru lainnya (militer, birokrasi, teknokrasi dan kekuatan modal) diposisikan sebagai instrumen kekuasaan personal Soeharto, Golkar tidak terkecuali.

Adalah Golkar yang selama dua dekade akhir Orde Baru itu menjadi pemberi bobot legitimasi politik real bagi kekuasaan personal Soeharto. Dengan memosisikan Golkar secara instrumental semacam itu, Soeharto mengumpulkan kapasitas sebagai penguasa tunggal yang memegang tali kendali politik secara efektif.

Jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 mengakhiri periode keempat perjalanan politik Golkar. Golkar pun “dipaksa” sejarah untuk memasuki suasana yang sama sekali baru dalam periodenya yang kelima. Menurut pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, Golkar memetik buah-buah masa memetik buah-buah kekeliruan masa lalu (Menuntaskan Perubahan, 1998).

Dalam periode kelima ini, Golkar diidap setidaknya lima penyakit, yaitu pertama, ketergantungan pada militer sebagai ayah kandungnya; kedua, ketergantungan pada birokrasi; ketiga, keterikatan emosional pada sakralisasi ideologi pembangunan dalam kerangka modernisasi; keempat, gerontokrasi; kelima, terlanjur termanjakan oleh basis masa alternatif, dimana praktik mobilisasi massa dan manipulasi politik kerap menghantui Golkar.

Selanjutnya, kuasa Ketua Umum beralih dari Harmoko ke Akbar Tanjung. Ini adalah awal periode keenam Golkar: periode reformasi. Tahap pertama (1998-2003) Golkar menghadapi berbagai tantangan publik Akademisi, LSM, Media Massa dan Gerakan Mahasiswa. Bahkan—menurut Akbar Tanjung—pada periode ini Golkar menghadapi desakan pembubaran. Namun dengan geliat dan sigap Golkar mampu bertahan (Moratorium Politik, 2003). Pada periode ini Golkar sukses menempatkan Akbar Tanjung (yang notabene Ketua Umum-nya) sebagai Ketua DPR RI (1999-2004). Namun, lagi-lagi pada periode ini posisi Golkar sebagai instrumental kekuasaan (terutama eksekutif) mulai meredup.

Selanjutnya (2004-2009), kepemimpinan (Ketua Umum) Golkar beralih ke Jusuf Kalla (JK). Pada periode ini, walaupun JK menjadi Wakil Presiden (dari Presiden SBY), Golkar pada dasarnya tidak berhasil menempatkan “jagoan”-nya di tampuk kekuasaan (eksekutif: presiden). Walau begitu, Golkar sukses menempatkan Agung Laksono (AL) sebagai Ketua DPR RI (2004-2009), bahkan Golkar kerap dicap sebagai “pengendali” perlemen. Walau begitu, lagi-lagi, di sini Golkar tetap “gagal” menjadi instrumental kekuasaan sebagaimana yang ia “panen” pada masa Orde Baru.

Selanjutnya (2009-sekarang), Ketua Umum Golkar dimandatkan kepada Abu Rizal Bakrie (ARB). Pada periode ini Golkar sama sekali tidak mampu menempatkan “jagoan”-nya pada tampuk tertinggi berbagai lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif. Di sini Golkar hanya menjadi “penggembira”, baik di koalisi kekuasaan (eksekutif) maupun di koalisi perlemen.

Berikutnya, setelah pileg (yang hanya menempatkan Golkar sebagai pemenang kedua) dan pilpres (yang tak menghantarkan “jagoan” Golkar ke tampuk kekuasaan-eksekutif) lalu (2014), secara politik Golkar memilih jalan oposisi. Golkar pun mesti “berpuasa” dari kursi kekuasaan (eksekutif); satu bentuk puasa pertama dalam sejarah perjalanan Golkar. Melalui Koalisi Merah Putih (KMP)—dimana Ketua Umum Golkar ARB mendapat mandat sebagai Koordinator Koalisi/Presidium Koalisi—Golkar bertekad dan memilih jalan oposisi.

Dalam dinamika politik, kini Golkar justru mengalami konflik internal yang menjalar ke seluruh lapisan dan level kepengurusan Golkar.

Semangat HUT

HUT ke-51 ini adalah momentum bagi Golkar untuk melakukan refleksi yaitu merenungi, mengenang bahkan mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang sudah lewat. Lebih ril, sebagai bagian dari publik saya mengajak Golkar untuk melakukan beberapa hal mendesak, yaitu, pertama, sisihkan kepentingan pribadi dan kelompok dalam mengelola partai. Ini berarti, Golkar perlu memperkuat kembali orientasi kebangsaan dan kenegaraannya, yang dimulai dari hal-hal kecil termasuk dalam mengelola dan menata partai. Kedua, hargai dan terimalah putusan hukum lembaga/institusi hukum seperti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan pada 19 Oktober lalu dan dalam waktu dekat keputusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Tanpa menerima keputusan institusi yang netral, maka sampai kapan pun Golkar semakin tak berbentuk alias bertambah hancur.

Ketiga, lakukan proteksi partai dari kepentingan sesaat dan tunggangan “kelompok lain” yang tak bertanggungjawab dalam seluruh lini partai. Keempat, waspadai secara serius kekuatan yang hendak “mengakhiri” sejarah Golkar dalam jagad politik republik, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bahkan desa. Demikian, semoga berkenan! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku POLITICS].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s