Menyoal Penentuan Wakil Walikota Cirebon

Menyoal Penentuan Wakil Walikota_nPASCA meninggalnya Walikota Cirebon Periode 2013-2018, Ano Sutrisno, situasi politik Kota Cirebon cukup hangat. Dengan serta merta Kota Cirebon pun kekosongan Walikota. Sesuai yang digariskan oleh UU No. 8 Tahun 2015 pasal 173 ayat (1), pada 26 Maret 2015 lalu, Wakil Walikota periode 2013-2018 Nasrudin Azis (Azis) pun dilantik sebagai Walikota Cirebon untuk sisa masa periode pemerintahan 2015-2018.

Sesuai isyarat UU No. 8 Tahun 2015 pasal 176 ayat (1) jika Wakil Walikota terlantik menjadi Walikota dan menimbulkan kekosongan Wakil Walikota, maka mesti dilakukan pemilihan Wakil Walikota baru. Dalam perjalanannya proses politik ke arah tersebut menimbulkan dinamika politik yang tak selesai hingga kini. Sehingga Wakil Walikota yang seharusnya sudah definitif dalam mendampingi Walikota dalam menjalankan tugasnya, justru hingga kini belum juga ada. Publik pun bertanya, ada apa dengan elite politik di Kota Cirebon?

Sebab Masalah

Jika dikaji, maka kerumitan dan dinamika yang menghantui proses penentuan Wakil Walikota Cirebon beberapa waktu berjalan paling tidak disebabkan oleh beberapa elemen sekaligus hal yang melingkupinya. Pertama, basis koalisi yang dibangun partai politik pengusung yang “karut marut”. Siapapun memaklumi bahwa visi kepemimpinan pasangan Ano-Azis (Walikota-Wakil Walikota Cirebon periode 2013-2018) merupakan visi yang dibangun oleh kesepahaman elemen pengusung dan pendukung pasangan tersebut di masa pemilukada lalu. Namun, dalam konteks substansi, ternyata visi tersebut berjangka pendek dan hanya terbangun di atas kertas kesepakatan; bukan untuk jangka panjang dan dalam alam kesadaran. Jika saja visi tersebut merupakan akumulasi dari kehendak yang berbasis pada kolektivisme dan berjangka panjang, maka polemik elite parpol seputar penentuan Wakil Walikota tidak akan terjadi berlama-lama seperti yang terjadi saat ini.

Kedua, menipisnya kepekaan etis para elite parpol (pengusung) di Kota Cirebon. Kita tentu tidak perlu menagih banyak kepekaan etis kepada rakyat-publik, sebab dalam teorinya, rakyat itu bagaimana perilaku elite-pemimpinnya. Justru para elite politik-lah yang semestinya meningkatkan saldo kepekaan di saat kondisi rakyat yang terus menghadapi berbagai persoalan pendidikan, kesehatan sosial, budaya, ekonomi yang serba rumit dan pelik ini. Para elite politik tak perlu sibuk membela diri di berbagai media massa (cetak dan elektronik) dengan bersandar pada argumen legal-formal. Dengan dalih seperti itu justru terpancar hilangnya kesadaran utuh bahwa pejabat publik adalah representasi rakyat yang harus memiliki kepekaan etis terhadap suasana kehidupan dan kebatinan rakyat yang terjebak berbagai persoalan hidup.

Dalam konsepnya, kepekaan etis senantiasa menempatkan keadilan di atas hukum dan nalar jabatan struktural. Dalam rasa keadilan, pejabat publik dalam perilaku dan gaya hidupnya harus menanggung simpul terlemah dari rakyat kecil yang terempas dan terputus. Sederhananya, sang pejabat publik merasa tidak pantas dan tidak mau menerima berbagai kelengkapan yang serba “wah” dari negara manakala masih ada seorang warga di daerah atau kota-nya yang miskin atau yatim piatu dan layak mendapatkan bantuan. Sang pejabat akan muncul rasa iba, empati dan kasih sayang dalam dirinya di saat banyak rakyat masih terkategori “layak dibantu”, “perlu didengar”, dan “wajib diadvokasi”. Dalam kondisi demikian, mereka tidak sibuk dengan agenda pribadi, kelompok, golongan dan parpol-nya.

Solusi

Berbagai perilaku politik yang disebutkan di atas akan tersisikan manakala para elite politik itu memiliki tonggak sekaligus radar. Tonggak atau radar tersebut nantinya diharapkan mampu menghadirkan kepekaan etis para pemimpin dalam kehidupannya, terutama di ruang publik Kota Cirebon. Pertama, nilai-nilai akuntabilitas yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan. Para elite politik mesti terus merasa bahwa jabatan yang diembannya adalah amanah rakyat dan (terutama) Sang Kuasa yang kelak pasti dimintai pertanggungjawaban di dunia juga di akhirat. Dengan begitu, tak sedikitpun peluang untuk lalai—apalagi khianat—dengan amanah yang dititipkan Allah dan yang dimandatkan rakyat, serta tidak sedikit pun niat untuk “bermain-main” dengan aturan yang ada dan mekanisme yang disepakati dalam penentuan Wakil Walikota.

Kedua, suara nurani. Masing-masing diri para elite politik perlu selalu bertanya dalam dirinya (baca: nuraninya) tentang apa dan bagaimana jabatan yang ia dapatkan. Apakah sudah dimanfaatkan sesuai standar prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan? Apakah tugas-tugasnya selama ini mampu menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat banyak? Apakah jabatannya mampu dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana mestinya, atau malah “digadai” demi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau parpol-nya semata yang bersifat sesaat; sehingga penentuan Wakil Walikota berlama-lama?

Ketiga, mengingat mati. Sederhana saja, elite politik mesti sesering mungkin bertanya dalam diri, “apakah dengan perilaku lalai terhadap mandat rakyat yang jauh dari nilai-nilai luhur sebagaimana yang digariskan Sang Kuasa dan konstitusi, saya mampu sampai ke tempat tujuan akhir?”, “andaikan Allah menghadirkan kematian di saat saya terjerat berbagai perilaku lalai yang penuh intrik syahwat duniawi, apakah saya menemukan kebahagiaan sejati di akhirat kelak?”; dan seterusnya.

Dalam konteks penentuan dan pemilihan Wakil Walikota Cirebon pun para elite politik itu mestinya tidak perlu berpijak pada selera kelompoknya, karena mereka mesti berpijak pada kepentingan rakyat banyak yang hingga kini masih menanti sosok Wakil Walikota. Jika pun tidak, lalu kepada siapa lagi rakyat menitipkan kepercayaan? Apakah semuanya dinanti hingga mati?

Akhirnya, sungguh bijak pernyataan Yudi Latif (2012), “Politik adalah dimensi manusia secara keseluruhan dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Maka dari itu, etika menjadi bagian esensial di dalamnya. Rusak etika, rusak politik”. Jadi, miliki dan jagalah etika juga kepekaan diri, karena jabatan dan kehidupan ini pada intinya ada pada kemampuan tiap diri untuk menjaga etika dan kepekaan dirinya dalam ruang publik secara etis. Itulah makna lain etika dalam kehidupan publik dan bertanggungjawab dalam menjalankan mandat publik. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “POLITICS; Membangun Budaya Politik yang Santun dan Beradab”, dan Pegiat PENA di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Tulisan ini dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 13 Oktober 2015]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s