Pilkada Serentak dan Reformasi Parpol

Pilkada Serentak dan Reformasi Parpol
Pilkada Serentak dan Reformasi Parpol

PERLU diakui bahwa proses demokratisasi di negeri ini memiliki kemajuan yang cukup signifikan. Bukan saja pada soal otonomi pemerintahan, tapi juga pada otonomi politik rakyat. Rakyat, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, diberi mandat secara konstitusional untuk memegang kedaulatan tertinggi. Hal ini, misalnya, dalam hal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang.

Walaupun dalam konteks pilkada kedaulatan rakyat cenderung “abu-abu” lantaran prasyarat kandidat untuk menjadi calon sah masih menggunakan label parpol, proses demokratisasi dari waktu ke waktu memiliki perubahan yang patut diapresiasi.

Fakta Buruk

Namun dalam konteks memandang proses demokratisasi secara ideal, maka fakta dan fenomena politik yang terjadi—terutama seputar pilkada serentak yang segera menjelang—meniscayakan kita untuk mendedahkan beberapa catatan kaki. Pertama, parpol hanya menjadi “broker”. Ya, masalahnya berakar pada fakta bahwa parpol hanya menjadi “broker” pengusungan pasangan calon dan belum menjadi agen demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Akibatnya, alih-alih memenuhi legitimasi demokrasi secara substansial, berbagai aspek prosedural saja, termasuk rekrutmen calon kepala daerah, gagal dipenuhi oleh parpol-parpol kita.

Kedua, parpol cenderung stagnasi dan status quo. Fakta ini memang sangat ironi. Betapa tidak, ketika wajah rakyat berangsur semakin ramah, terbuka, dan demokratis, sementara wajah elite (terutama dari kalangan parpol) justru cenderung tidak berubah. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syamsuddin Haris (2015), dalam politik hari ini, parpol justru mewarisi hampir semua wajah buruk negara era Orde Baru—yang tidak ramah, tertutup, sentralistik, dan oligarkis.
Sederhananya, elite politik gagal menunaikan tugasnya sebagai katalisator politik bagi publik. Sebagai katalisator, parpol dimana elite politik bernaung, seringkali tidak bertanggung jawab dalam menyerap aspirasi rakyat. Alih-alih parpol justru lebih sibuk dengan konflik internalnya masing-masing. Publik lagi-lagi hanya menjadi korban dari praktik politik buruk semacam itu.

Contoh paling ril, tatkala sebagian kekuasaan pemerintah pusat telah didesentralisasikan ke daerah, parpol tingkat pusat justru masih memonopoli hampir semua otoritas politik yang dimiliki secara sentralistik, termasuk persetujuan atas pasangan calon dalam pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota.

Ketiga, parpol cenderung berubah menjadi badan privat, bukan lembaga akomodasi sekaligus institusionalisasi politik rakyat. Faktanya, parpol seperti menjadi “milik” tokoh atau individu tertentu yang memiliki sumberdaya tak terbatas. Ketua umum dan/atau ketua dewan pembina berikut segelintir elite parpol bukan hanya menjadi satu-satunya patron dan sumbu loyalitas bagi para kader parpol, melainkan juga menjadi hampir satu-satunya sumber pembiayaan parpol. Ketika iuran anggota tidak berjalan, sementara subsidi negara begitu kecil, parpol akhirnya menjadi sangat tergantung pada dukungan finansial segelintir elite pemilik modal.

Agenda Mendesak

Dalam kondisi demikian hal penting sekaligus mendesak dilakukan diantaranya, pertama, mengembalikan kedudukan parpol sebagai badan hukum publik dan menghindari kepemilikannya secara privat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan marwah parpol itu sendiri. Tanpa proses ini, politik di negeri kita selamanya akan dikangkangi oleh segelintir elite oligarkis yang akhirnya menguasai proses politik tanpa mengindahkan keterlibatan publik-rakyat.

Kedua, menghindari parpol dari praktik dinasti politik dan mengembalikannya sebagai pilar otentik politik yang demokratis. Menurut Eep Saefulloh Fatah (2014), demokrasi dan kehidupan politik pada umumnya bisa tumbuh berkembang secara sehat manakala parpol sebagai instrumen utama politik juga sehat.

Dalam ungkapan lain, pada dasarnya tidak ada demokrasi yang bisa hidup secara sehat di dalam lingkungan kehidupan parpol yang tidak sehat. Fenomena politik dinasti dalam pencalonan pilkada, begitu pula tampilnya beberapa mantan narapidana sebagai kandidat, pada dasarnya adalah produk dari realitas parpol yang masih oligarkis dan sentralistik tersebut.

Pilkada yang semakin demokratis, langsung, dan bahkan kini serentak, tak bermakna apa-apa jika hanya diikuti oleh para kandidat yang cenderung nepotis (dinasti) dan menghasilkan para kepala daerah pemburu rente yang lebih berorientasi mengembalikan modal mereka ketimbang meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat berbasis daerah.

Sahdan, satu langkah elegan yang mesti dilakukan dalam menanggulangi fakta buruk semacam itu, yaitu melakukan reformasi parpol. Secara teknis dan praktis, formula ini dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsi dan peran parpol sesuai Undang-undang bukan selera elite parpol, kemudian membangun mental elite parpol dari sekadar menjadi politisi atau elite kelompoknya menjadi negarawan sejati; serta melakukan langkah-langkah tersebut dari sekarang dan mesti dimulai dari dalam diri elite parpol itu sendiri. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “POLITICS; Membangun Budaya Politik yang Santun dan Beradab”, dan Pegiat PENA di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Tulisan ini dimuat pada halaman 4 Kolom Wacana Koran Radar Cirebon pada Selasa 6 Oktober 2015]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s