Pilkada Serentak dan Peran Lembaga Survei

Pilkada Serentak dan Peran Lembaga SurveiPEMILIHAN Kepala Daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 merupakan hajatan yang dinanti oleh hampir seluruh elemen di seluruh penjuru Indonesia. Publik tentu berharap agar pilkada serentak terselenggara dengan baik dengan tetap menjaga keluhuran adab. Secara praktis keluhuran adab dapat dipahami, misalnya, oleh hadir dan berfungsinya berbagai elemen bangsa dalam proses pencerahan dan pencerdasan publik.

Dalam fakta dan perkembangannya dapat dikatakan bahwa selain media massa dan media sosial, elemen civil society seperti lembaga survei sejatinya memiliki peran yang sangat penting. Misalnya—menurut Eep Saefullah Fatah (2000)—lembaga survei turut serta memberi peluang kepada publik menguji kelayakan para elite politik untuk menjadi pemimpin di ranah publik.

Menelisik Lembaga Survei

Sebagaimana yang dilansir Republika (14/11/2013), lembaga survei berskala nasional sekurang-kurangnya sudah mencapai 37 lembaga. Sedangkan di daerah terdapat sekitar 200 lembaga. Menurut Republika, tidak sedikit di antara lembaga survei berperan ganda sebagai konsultan politik. Selama dua tahun terakhir tentu saja jumlahnya bertambah banyak, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak.

Dalam realitas politik global, termasuk di negara yang cukup lama berdemokrasi seperti Amerika Serikat (AS), banyak lembaga survei yang juga menjadi konsultan politik. Bahkan, sejak 1969 sudah berdiri lembaga konsultan politik yang bernama American Association of Political Consultant. Asosiasi itu tidak sekadar beranggotakan konsultan politik, tetap juga pollsters (peneliti survei opini publik).

Dalam konteks politik nasional (Indonesia) sebagai negara berkembang dan—yang menurut Yudi Latif (2010)—baru “belajar berdemokrasi”, tentu saja berbeda. Saya mencatat dan berpendapat, menjamurnya lembaga survei yang merangkap konsultan politik pada batas tertentu ternyata bukan hanya menjadi tren baru bagi partai politik (parpol) atau politisi (elite) secara individu, melainkan mengarah pada areal transaksional baru.

Beberapa lembaga survei itu menandatangani kontrak dengan parpol atau politisi (elite) untuk jangka waktu tertentu. Besarnya nilai kontrak tentu sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Makin besar uang, makin bonafide lembaga surveinya. Nah, pada titik inilah masalah mulai muncul. Sebab, dalam konteks transaksional itu survei menjadi tidak objektif dan cenderung menjadi partisan. Tujuan survei pun tidak lagi semata-mata mengetahui kelemahan dan kekuatan dirinya atau memetakan kekuatan lawan, tetapi juga menggiring dan membentuk opini publik. Tengok saja output lembaga survei beberapa tahun terakhir, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Survei elektabilitas parpol pada pileg dan bakal calon (juga calon) pada pilpres 2014 lalu serta beberapa bakal calon (juga calon) peserta pilkada, misalnya, hasilnya macam-macam.

Beberapa faktor yang menyebabkan hasil survei berbeda-beda. Pertama, waktu pengambilan survei yang berbeda. Hal ini otomatis mempengaruhi persepsi publik terhadap objek yang akan disurvei. Kedua, tidak semua lembaga survei memiliki penguasaan metodologi yang andal. Ketiga, ada unsur keberpihakan beberapa lembaga survei terhadap parpol atau politisi. Keberpihakan ini bisa bersifat ideologis atau ekonomis-finansial (Mohammad Ilham Mahmudy, 2013).

Secara teoritis, hasil survei memang tidak serta merta mempengaruhi prefensi pemilih. Namun, hasil survei berdampak bandwagon effect (efek dimana pemilih memilih parpol atau kandidat yang diprediksi menang oleh lembaga survei) atau underdog effect (efek dimana pemilih memilih kandidat yang diprediksi kalah oleh lembaga survei).

Pada konteks yang lain, dampak publikasi lembaga survei—terutama yang partisan—selalu menghadirkan persoalan. Lembaga survei semacam itu sangat mungkin “memperkosa” angka statistik untuk mendongkrak elite tertentu sesuai hasil transaksi yang sudah disepakati. Praktik semacam ini semakin rumit (untuk dikatakan sebagai pelanggaran etik) namun menemukan titik jelasnya bahwa lembaga survei tersebut benar-benar menjadi partisan bahkan bagian dari parpol (bukan sekadar lembaga survei biasa).

Dalam konteks tertentu, praktik survei semacam itu tidak bisa disalahkan begitu saja. Sebab mereka beralasan, misalnya, pertama, lembaga survei adalah elemen civil society yang bekerja bebas tanpa intervensi dari siapapun. Adapun bertindak dibawa intervensi politik, sepatutnya dilakukan atas dasar kesepakatan yang mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Kedua, lembaga survei memiliki hak untuk melakukan kerjasama dengan siapapun sekaligus mengambil kebijakan politik tertentu yang bisa jadi tidak dikehendaki publik.

Jika ditelisik lebih jauh, justru alasan tersebut-lah yang menjadi “biang” mengapa publik rentan memberi “nilai merah” kepada lembaga survei. Cara kerja dan hasil survei yang dihasilkan (kemudian dirilis) atas dasar kemanfaatan bersenyawa kepentingan politik tertentu hanya akan menambah keyakinan publik bahwa lembaga survei memang telah mengambil posisi barunya dari “agen” publik menjadi “agen” politisi (elite). Ini bermakna, kehendak publik untuk mendapatkan pencerdasan sekaligus pencerahan dari lembaga survei justru “diperkosa” begitu rupa di atas nama profesionalitas semu dan metode ilmiah yang manipulatif.

Rekomendasi

Memahami kondisi di atas, terutama menjelang dan pada momentum pilkada serentak, perlu menempuh beberapa langkah (rekomendasi), pertama, lembaga survei perlu mengevaluasi kerja dan kinerjanya. Jika keberadaannya justru mencederai hak publik untuk mendapatkan pencerdasan dan pencerahan secara objektif, maka lembaga survei selayaknya mengevaluasi diri sekaligus melakukan transformasi peran yaitu dari “agen” elite menjadi “agen” publik.

Kedua, lembaga survei perlu memiliki kepekaan etis sehingga dengan terbuka menjelaskan prihal posisinya. Praktisnya, lembaga survei didesak untuk menjaga prinsip dan nilai-nilai luhur yang diakui publik seperti profesionalitas, kejujuran dan pertanggungjawaban publik dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dengan begitu akan mudah bagi lembaga survei dalam menjelaskan “kelaminnya” ke publik, bahwa lembaga survei, misalnya, adalah bagian dari politisi (elite) parpol tertentu, atau benar-benar konsultan politik profesional.

Akhirnya, semoga pilkada serentak yang segera menjelang bukan semata momentum menghadirkan kepala daerah yang berjiwa negarawan, tapi juga membentuk civil society yang berjiwa negarawan; tak terkecuali pegiat lembaga survei, di samping pegiat media massa dan elemen lainnya. Semoga saja begitu! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “POLITICS; Membangun Budaya Politik yang Santun dan Beradab”, Pegiat PENA dan Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC). Dimuat pada halam 4 Kolom Wacana Radar Cirebon pada Senin 21 September 2015]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s