Menatap Masa Depan Politik Indonesia

Membangun Budaya Politik yang Santun dan Beradab
Membangun Budaya Politik yang Santun dan Beradab

SALAH satu pelajaran politik atau perkembangan budaya politik di negeri kita, Indonesia beberapa tahun terahir adalah sebuah kenyataan kerja politik yang ternyata lebih didedikasikan pada (upaya merebut atau mempertahankan) kekuasaan, ketimbang mempertimbangkan nilai ideal (luhur) yang justru menjadi dasar keadaban lahirnya politik itu sendiri: menata dan mengelola negeri semata untuk kemajuan yang memuliakan spesies utama di muka bumi ini, manusia (baca: warga negara).

Berdasar pada orientasi kekuasaan yang dominan, yang sebagiannya hanya menjadi pretext bagi nafsu untuk mengakses atau menguasai berbagai fasilitas sosial dan ekonomi itu, politik di negeri ini berkembang dalam satu bentuk kultur yang dipenuhi konflik, baik secara praktis maupun diskursif. Konflik yang sekali lagi, bermuara pada kekuasaan, antara mereka yang memegangnya (kekuasaan) atau tidak. Ditambah lagi dengan orientasi kelompok yang mendominasi, kecenderungan gaya dan pola hidup permisif, acuh tak acuh, minus empati, krisis moralitas sehingga pola hidup hedonistis, maka negeri ini pun seperti dibombardir kegaduhan yang nyaris tak selesai (Radha Panca Dahana, 2015).

Kalau dikaji lebih jauh, maka kita akan menemukan penyakit kronis-berbahaya seputar praktik politik, misalnya, elite politik gagal menunaikan tugasnya sebagai katalisator politik bagi publik. Sebagai katalisator, parpol dimana elite politik bernaung, seringkali tidak bertanggung jawab dalam menyerap aspirasi rakyat. Alih-alih parpol justru lebih sibuk dengan konflik internalnya masing-masing. Publik lagi-lagi hanya menjadi korban manipulasi dan janji politik yang sering dijejali oleh para elite politik.

Hal lain, elite politik masih terjebak dalam lubang pragmatisme dan egoisme politik. Ya, faktanya, elite politik lebih asyik berpuisi dan menjejali publik dengan bait-bait indah melalui pidato, wacana, seminar bahkan janji-janji. Di saat elite politik sibuk dengan dirinya sendiri, esensi politik pada dasarnya sudah tak lagi berpijak pada deon (keharusan moral), melainkan hanya berpijak pada telos (tujuan yang hendak dicapai). Sehingga, orientasi politik hanya berfokus pada strategi dan cara meraih kekuasaan dan mencapai kepentingan kelompok semata. Lalu, keharusan moral kekuasaan atau elite politik yang harus dilakukan sebagai wujud timbal-balik karena telah diberi mandat oleh rakyat, malah terabaikan. Bahkan, kesantunan politik menjadi nihil dan ternegasikan.

Perilaku Politik Santun

Dalam memandang Indonesia yang lebih maju, terutama dalam menghadirkan politik yang dinamis dan mendidik, maka kita membutuhkan kesantunan politik yang terejahwantah dalam beberapa hal penting, pertama, siap menang dan siap kalah. Sebagaimana lumrahnya sebuah perlombaan atau kompetesi selalu ada yang menang juga yang kalah. Dalam perhelatan politik pun demikian. Mereka yang mendapat mandat rakyat untuk menjadi penggawa di berbagai institusi negara (terutama Eksekutif, Legislatif) mesti menyadari bahwa kemenangan atau mendapat mandat bukanlah kesempatan untuk membangga-banggakan diri, tapi sebagai alarm bahwa ada tanggung jawab yang mesti diemban. Sungguh banyak amanah rakyat yang mesti ditunaikan untuk sebuah jabatan. Keterpilihan bukanlah ajang pemuas hawa nafsu demi kepentingan pribadi dan golongan tapi untuk menjalankan amanah rakyat dan tugas negara.

Bagi mereka yang tak terpilih (baca: kalah), perlu menyadari bahwa kekalahan bukanlah aib yang memalukan. Ia justru produk kompetisi dalam segala dimensi yang menghasilkan “menang” dan “kalah” sebagai konsekwensi dari apapun jenis kompetesinya, lebih khususnya kompetesi politik. Kalah adalah pengingat terbaik bahwa masih banyak hal yang mesti dibenahi dan dipersiapan jika ingin melakoni peran sebagai pejabat publik. Selebihnya, masih banyak pekerjaan besar yang dapat ditunaikan tanpa melalui sarana atau jabatan publik.

Kedua, memiliki kepekaan etis. Kita tentu tidak perlu menagih banyak kepekaan etis kepada rakyat-publik, sebab dalam teorinya, rakyat itu bagaimana perilaku pemimpinnya. Para pemimpinlah yang semestinya meningkatkan saldo kepekaan di saat kondisi bangsa yang terus menghadapi berbagai persoalan yang serba rumit dan pelik ini. Menurut Yudi Latif (2010), kepekaan etis senantiasa menempatkan keadilan di atas hukum dan nalar jabatan struktural. Dalam rasa keadilan, pejabat negara dalam perilaku dan gaya hidupnya harus menenggang simpul terlemah dari jutaan rakyat kecil yang terempas dan terputus.

Sederhananya, sang pejabat publik merasa tidak pantas dan tidak mau menerima berbagai kelengkapan yang serba “wah” dari negara manakala masih ada seorang warga di bumi pertiwi ini yang miskin atau yatim piatu dan layak mendapatkan bantuan. Sang pejabat akan muncul rasa iba, empati dan kasih sayang dalam dirinya di saat puluhan juta rakyat masih terkategori “layak dibantu”.

Ketiga, menjalankan mandat dengan mental dan jiwa kepahlawanan. Dalam demokrasi, tentang siapa mewakili siapa, sesunguhnya merupakan pertanyaan politik paling mendasar, sebab ini soal legitimasi. Dalam sistem kepartaian, rakyat dianggap telah terwakili jika mereka telah ikut pemilu seperti pileg, pilpres dan pilkada; karena itu adalah mekanisme yang dianggap paling sah dalam berpartisipasi politik. Tetapi masalahnya, apakah mereka yang mendapat mandat bisa melakukan artikulasi terhadap aspirasi rakyat, khususnya yang disebut sebagai politik pergulatan hidup (human struggle) sehari-hari—dalam konteks nasional, termasuk dalam mengakhiri kemelut kasus hukum yang akhir-akhir ini sudah terpampang jelas sekaligus norak?

Diantara hal yang amat tragis dalam perkembangan politik suatu bangsa bila penerima mandat telah melakukan praktik manipulasi kekuasaan, sementara itu terjadi kekosongan the signifier dalam masyarakat tersebut yang sanggup mengartikulasikan politik keresahan sosial, terutama dari kalangan mereka yang selama ini disebut sebagai orang-orang tertindas (the subordinatin of people).

Dalam kondisi politik yang terselimuti berbagai tindak-tanduk yang culas, rakyat butuh praktik politik santun para elite. Politik santun dapat dipahami sejaumana kepekaan para elite. Dalam konteks pemerintahan, kepekaan terlihat dari berbagai bentuk kebijakan publik, keputusan politik dan serupanya—yang terdorong oleh kepekaan politik dan upaya sadar para elite politik, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat banyak. “Jika politik kebanyakan akrobatik tanpa isi dan pesan, maka rakyat sebagai lakon utama demokrasi secara sadar dinegasikan dari panggung demokrasi-politik sebagai hak azasinya” (Eep Saefulloh Fatah, 2013).

Kesantunan politik merupakan keniscayaan dalam menatap politik bangsa yang berwatak maju dan beradab. Dengan begitu, politik tidak dimaknai dan dipraktikkan secara keliru—seperti yang pernah disinggung Groucho Marx (2000)—bahwa, “politik adalah seni mencari masalah, menemukan masalah di mana-mana, mendiagnosis secara serampangan dan memberikan obat yang salah”, tapi justru dipraktikkan secara santun dan manusiawi yang terejahwantah dalam kebijakan politik yang pro rakyat dan kaum lemah. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “POLITICS; Membangun Budaya Politik yang Santun dan Beradab”. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan asalinya yang berjudul “Menatap Masa Depan Politik Indonesia; Upaya Membangun Kesantunan Politik”. Cirebon, Selasa 15 September 2015]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s