Politik dan Kekuasaan Uang

Dimuat di Koran Malut Post Sabtu 22 Agustus 2015
Dimuat di Koran Malut Post Sabtu 22 Agustus 2015

SEBAGAI suatu bentuk apresisasi atas reformasi, proses demokratisasi di negara kita bergulir begitu ramai. Hal ini terutama dalam aspek politik. Misalnya, dalam perhelatan pemilu di tingkat nasional dan pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hampir semua perbincangan elemen bangsa di seluruh penjuru tanah air—termasuk pemberitaan media massa, baik elektronik maupun cetak tak jauh dari tema-tema politik bahkan sangat politis.

Realitas semacam itu bahkan semakin menjadi-jadi ketika dalam pelasakanaan pilkada serentak di 265 daerah (propinsi, kabupaten/kota) kali ini. Dengan demikian, benar apa yang disinggung Robert A Dahl (Polyarchy : Participacion and Opposition, 1971), bahwa ketika demokrasi sebagai sebuah keharusan maka dimensi politik yang sifatnya generic, yakni partisipasi dan kompetisi akan begitu menyeruak.

Catatan Kritis

Mengamini Robert, maka dapat dipahami bahwa gegap gempita rakyat pada proses politik (demokratisasi) mengandung persoalan serius. Di satu sisi merupakan wujud sukses demokrasi, pada sisi lain sekaligus wujud gagalnya. Sukses, sebab kesadaran kultural muncul begitu rupa. Bahwa politik bukan lagi hanya hak kolektif semata, yang dalam hal ini dikoordinasikan elite melalui mekanisme partai politik (parpol) tapi juga hak individualistik (orang). Dengan demikian, partisipasi dalam politik tidak lagi hanya pekerjaan elite parpol melainkan juga menjadi pekerjaan masing-masing individu.

Sebaliknya gagal. Sebab sebagian rakyat hanya mencukupkan dirinya sebagai “penggembira” politik dan tidak segera menaikan jenjang menjadi pelaku politik. Pola politik “cukup” semacam ini dapat dikatakan bahwa rakyat mudah digiring untuk memilih (pada saat yang sama mudah sekali mengalihkan pilihan politik ke elite tertentu), dan turut serta dalam meramaikan peristiwa politik, seperti kampanye hingga ikut memilih. Namun mereka tak mampu memposisikan diri sebagai warga negara.

Sejatinya, rakyat tidak hanya cukup sebagai pemilih, tapi juga mampu menjadi warga negara yang tahu hak sekaligus kewajiban. Tidak sekadar mampu berbicara politik dan ikut memilih namun juga mampu menagih janji dan mengkritisi elite politik, di samping mendukung setiap program yang membangun di saat para elite politik itu manggung.
Dengan menjadi warga negara dalam makna demikian, maka hak-hak politiknya tidak akan mudah dikebiri elite politik yang berkompetisi maupun yang kelak berkuasa sebagai kepala daerah.

Money Politics dan Money Power

Dalam gegap gempitanya proses politik (demokratisasi), ada satu sisi yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu posisi kekuasaan uang (money power). Sebab, tak dipungkiri bahwa uang sebagai modal politik seringkali tidak bisa dipisahkan antar ia sebagai modal politik peserta (kontestan) yang berkompetisi dan sebagai alat membeli suara rakyat atau disebut dengan politik uang (money politic).

Posisi kekuasaan uang (money power) dalam hukum politik memang mirip-mirip seperti posisi perceraian dalam hukum Islam. Keduanya diperbolehkan, tetapi jika dilakukan secara semena-mena maka keduanya termasuk pekerjaan yang dibenci bahkan “haram”. Dan ini yang membuatnya tidak mudah dilakukan atau tidak boleh melanggar prinsip keadilan.

Penggunaan kekuasaan uang (money power) memang diperbolehkan, sebagaimana yang tersirat dalam UU Partai Politik, UU Pemilu dan UU Pilkada. Namun, tidak berarti lantaran dibolehkan, ia boleh dilakukan secara semena-mena dengan melanggar batas-batas keadilan. Mengingat keharusan ini, dalam praktiknya, penggunaan kekuasaan uang dibatasi, paling tidak oleh tiga jenis batasan yaitu hukum, politik dan etik.

Pada praktiknya, antara politik uang (money politic) dan kekuasaan uang (money power) sangat sulit dibedakan. Selain karena polanya yang beragam, kejujuran para kontestan, termasuk tim sukses dan basis massa pendukung pun sering absen—di samping publik yang juga sama-sama abesennya.

Namun dengan penegakan aturan hukum politik dan etik yang ada, maka keduanya dapat dibedakan. Sesulit apa pun pengaturannya, penggunaan kekuasaan uang (money power) tetap perlu diberi batasan yang pasti. Batasan itu, misalnya, pengetatan dalam menyeleksi sumber uang Parpol pengusung dan peserta kontestan sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang.

Di sini dibutuhkan kejelian para penegak hukum, kecanggihan penyelenggara dan pengawas pemilukada seperti KPU, Bawaslu dan jajarannya serta kejujuran para kontestan dan kecerdasan politik serta daya kritis publik.

Sahdan, wasit paling penting dari penggunaan kekuasaan uang (money power) pada dasarnya adalah masyarakat sendiri. Publik yang sadar akan nilai dan hak mereka terjaga serta menjaga hubungan loyalitas rasional dengan partai atau tokoh, akan membuat siapa pun tidak mudah menggunakan kekuasaan uang (money power) secara tak semena-mena. Apalagi mengarah kepada politik uang (money politic) untuk mendapatkan panggung kekuasaan.

Belajar dari kasus negara-negara demokrasi yang cukup mapan, terutama di Eropa dan Amerika Utara, pembatasan kekuasaan uang ternyata hanya bisa efektif jika sudah terbangun kesadaran tinggi dan etik dari publik. Publik semacam inilah yang saat ini mesti dibangun di Indonesia, terutama jelang pilkada serentak kali ini. Dengan kata lain, penggunaan kekuasaan uang (money power) akan bisa dibatasi manakala proses politik makin dipahami dengan logika etik yang benar serta yang memahami hubungan-hubungan kekuasaan dalam wujud kepercayaan, mandataris dan akuntabilitas.

Proses demokratisasi adalah suatu proses panjang dan membutuhkan keseriusan juga kejujuran semua pihak. Ia dianggap sukses tidak cukup dilihat dari berhasilnya seseorang menduduk kursi kekuasaan. Tapi juga semua pihak, terutama penyelenggara memiliki kesungguhan untuk mentaati hukum dan kejujuran menjaga etik dalam melalui proses dan setelahnya.

Sehingga di saat mendapatkan mandat publik kontestan yang terpilih tidak sibuk mencari “jalan tikus” untuk mengembalikan modal politik dengan prilaku koruptif, tapi justru fokus untuk menepati janji-janji politiknya kepada publik.

Jika saja elite politik dan publik mampu memahami uang dalam proses politik sebagaimana ketentuan hukum dan etik semacam itu, maka bukan saja publik yang tercerdaskan tapi juga proses politik (pilkada) dan hasilnya akan berkualitas. Dengan demikian proses demokratisasi kita pada periode selanjutnya akan semakin berkualitas pula. Semoga. (*) [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku “POLITICS; MEMBANGUN ADAB POLITIK. Dimuat di Koran Malut Post pada Sabtu 22 Agustus 2015]

Dapat dibaca di: http://portal.malutpost.co.id/en/opini/item/2627-politik-dan-kekuasaan-uang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s