Politik Uang v Kekuasaan Uang

Foto2424SEBAGAI suatu bentuk apresisasi atas reformasi, proses demokratisasi di negara kita bergulir begitu ramai. Hal ini terutama dalam aspek politik, misalnya, dalam perhelatan pemilu di tingkat nasional dan pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hampir semua perbincangan elemen bangsa di seluruh penjuru tanah air—termasuk pemberitaan media massa, baik elektronik maupun cetak—tak jauh dari tema-tema politik bahkan sangat politis.

Realitas semacam itu bahkan semakin menjadi- jadi ketika di kurang lebih 269 daerah (propinsi, kabupaten/kota) secara serentak akan melangsungkan pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang. Maka benar apa yang disinggung oleh Robert A Dahl (Polyarchy : Participacion and Opposition, 1971), bahwa ketika demokrasi sebagai sebuah keharusan maka dimensi politik yang sifatnya generik yakni partisipasi dan kompetisi akan begitu menyeruak.

Catatan Kritis

Mengamini Robert, dapat dipahami bahwa gegap gempita rakyat pada proses politik (demokratisasi) mengandung persoalan serius. Di satu sisi merupakan wujud sukses demokrasi, pada sisi yang lain sekaligus wujud gagalnya. Sukses, sebab kesadaran kultural muncul begitu rupa. Bahwa politik bukan lagi hanya hak kolektif semata—yang dalam hal ini dikoordinasikan elite melalui mekanisme partai politik (parpol)—tapi juga hak individualistik (orang). Dengan demikian, partisipasi dalam politik tidak lagi hanya pekerjaan elite parpol tapi juga menjadi pekerjaan masing-masing individu.

Sebaliknya, gagal, sebab sebagian rakyat hanya mencukupkan dirinya sebagai “penggembira” politik dan tidak segera menaikan jenjang menjadi pelaku politik. Pola politik “cukup” semacam ini dapat dijelaskan, misalnya, rakyat begitu berbusa berbicara politik, mudah digiring untuk memilih (pada saat yang sama mudah sekali mengalihkan pilihan politik ke elite tertentu), dan turut serta dalam meramaikan peristiwa politik seperti kampanye hingga ikut memilih, namun mereka tak mampu memposisikan diri sebagai warga negara.

Sejatinya, rakyat tidak hanya cukup sebagai pemilih, tapi juga mampu menjadi warga negara yang tahu hak sekaligus kewajiban. Tidak sekadar mampu berbicara politik dan ikut memilih tapi juga mampu menagih janji dan mengkritisi pada elite politik, di samping mendukung setiap program yang membangun di saat para elite politik itu manggung.

Dengan menjadi warga negara dalam makna demikian, maka hak-hak politiknya tidak akan mudah dikebiri elite politik yang berkompetisi, bahkan yang kelak berkuasa atau manggung sebagai kepala daerah, baik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikota.

Money Politics dan Money Power

Dalam gegap gempitanya proses politik (demokratisasi), ada satu sisi yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu mengenai posisi kekuasaan uang (money power). Sebab tak dipungkiri, bahwa uang sebagai modal politik seringkali tidak bisa dipisahkan antar ia sebagai modal politik peserta (kontestan) yang berkompetisi—seperti untuk biaya logistik dalam pilkada dan biaya pencerdasan publik, misalnya, (yang tentu saja “halal” dan legal) dan ia sebagai alat membeli suara rakyat atau apa yang jamak disebut dengan politik uang (money politics).

Posisi kekuasaan uang (money power) dalam hukum politik memang mirip-mirip seperti posisi perceraian dalam hukum Islam. Keduanya diperbolehkan, tetapi jika dilakukan secara semena-mena maka keduanya termasuk pekerjaan yang dibenci bahkan “haram”, dan—ini yang membuatnya tidak mudah dilakukan—tidak boleh melanggar prinsip keadilan.
Penggunaan kekuasaan uang (money power) memang diperbolehkan, sebagaimana yang tersirat dalam UU Partai Politik, UU Pemilu dan UU Pilkada. Namun, tidak berarti lantaran dibolehkan, ia boleh dilakukan secara semena-mena dengan melanggar batas-batas keadilan. Mengingat keharusan ini, dalam praktiknya, penggunaan kekuasaan uang dibatasi—paling tidak—oleh tiga jenis batasan yaitu hukum, politik dan etik.

Pada praktiknya, antar politik uang (money politics) dan kekuasaan uang (money power) sangat sulit dibedakan. Selain karena polanya yang beragam, kejujuran para kontestan—termasuk tim sukses dan basis massa pendukung—pun sering absen. Di samping publik yang juga sama-sama absennya.

Namun dengan penegakan aturan hukum, politik dan etik yang ada maka keduanya dapat dibedakan dengan seksama. Sesulit apa pun pengaturannya, penggunaan kekuasaan uang (money power) tetap perlu diberi batasan yang pasti. Batasan itu, misalnya, pengetatan dalam menyeleksi sumber uang Parpol pengusung dan peserta kontestan sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

Di sini dibutuhkan kejelian para penegak hukum, kecanggihan penyelenggara dan pengawas pemilukada seperti KPU, Bawaslu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam mengamalkan aturan dan etik yang berlaku, di samping kejujuran para kontestan perhelatan dan kecerdasan politik serta daya kritis publik yang tetap tumbuh.

Sahdan, wasit paling penting dari penggunaan kekuasaan uang (money power) pada dasarnya adalah masyarakat sendiri. Publik yang akan sadar nilai penting hak mereka terjaga dan menjaga hubungan loyalitas rasional kepada partai atau tokoh akan membuat siapa pun tidak mudah menggunakan kekuasaan uang (money power) secara tak semena-mena—apalagi mengarah kepada politik uang (money politics)—untuk mendapatkan panggung kekuasaan.

Belajar dari kasus negara-negara demokrasi yang cukup mapan, terutama di Eropa dan Amerika Utara, pembatasan kekuasaan uang ternyata hanya bisa efektif jika sudah terbangun publik dengan kesadaran etik yang tinggi. Publik semacam inilah yang saat ini mesti dibangun di Indonesia, terutama menjelang pilkada serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota ke depan.

Dengan kata lain, penggunaan kekuasaan uang (money power) akan bisa dibatasi manakala proses politik makin dipahami dengan logika etik yang benar serta yang memahami hubungan-hubungan kekuasaan dalam wujud kepercayaan, mandataris dan akuntabilitas.

Proses demokratisasi adalah suatu proses panjang dan membutuhkan keseriusan juga kejujuran semua pihak dalam menjalankan prosesnya. Ia dianggap sukses tidak cukup dilihat manakala elite yang diantarnya berhasil duduk di kursi jabatan (kekuasaan), tapi juga manakala semua pihak (kontestan yang sukses atau gagal naik panggung jabatan publik, penyelenggara, pengawas dan pemilih) memiliki kesungguhan untuk mentaati hukum dan kejujuran menjaga etik dalam melalui proses dan setelahnya.

Sehingga di saat mendapatkan mandat publik, misalnya, elite yang diantar proses demokrasi (pilkada) ke panggung kekuasaan tidak sibuk mencari “jalan tikus” untuk mengembalikan modal politik—dalam hal ini termasuk politik uang (money politics)—dengan prilaku koruptif, tapi justru fokus untuk menepati janji-janji politiknya kepada publik dan program-program pemerintahan yang sudah diagendakan.

Jika saja elite politik dan publik mampu memahami uang dalam proses politik sebagaimana ketentuan hukum dan etik semacam itu, maka bukan saja publik yang tercerdaskan, tapi juga proses politik (pilkada) dan hasilnya akan berkualitas serta proses demokratisasi kita pada periode selanjutnya akan semakin berkualitas pula. Semoga saja begitu! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Narasumber acara Selamat Pagi Cirebon di RCTV, Penulis buku (1) “POLITICS; Membangun Adab Politik”. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan aslinya “Politik Uang v Kekuasaan Uang” yang dimuat pada Kolom Wacana hal. 4 Radar Cirebon pada Senin 3 Agustus 2015].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s