Melawan Politik Dinasti dan Dinasti Politik

Melawan Politik Dinasti dan Dinasti Politik
Melawan Politik Dinasti dan Dinasti Politik

DEMOKRASI meniscayakan semua warga negara turut terlibat dalam segala urusan yang dirumuskan dalam konstitusi negara. Warga negara diberi ruang secara terbuka untuk memenuhi haknya dalam berdemokrasi, tak terkecuali hak berpolitik. Berkaitan dengan itu, maka siapapun tidak boleh dibatasi dalam memenuhi hak politiknya. Itu paling tidak pesan yang bisa diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melegalkan pencalonan keluarga inkumben dalam pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.

Duduk Persoalan

Pembatalan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (atau yang kerap disebut UU No. 8 Tentang Pemilihan Kepala Daerah), yang berbunyi, “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah satu keputusan yang sah-sah saja. Sebab MK memiliki kewenangan untuk menguji pasal tersebut terhadap konstitusi, terutama UUD 1945.

Pasal 7 huruf r sendiri digugat oleh Adnan Purichta Ichsan dan Aji Sumarno karena dianggap mendiskriminasi keluarga pemimpin daerah dan mengebiri hak mereka untuk dipilih Februari lalu (2015). Adnan merupakan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang juga putra Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpo. Adapun Aji adalah menantu Syahrir Wahab, Bupati Selayar, Sulawesi Selatan.

Sederhananya dapat dikatakan, betul bahwa demokrasi menyediakan ruang bagi elemen terkecil sosial-politik untuk berekspresi, termasuk yang berbasis pada trah dan dinasti. Namun, pelaksanaan hak mesti berpijak pada kepentingan dan kemaslahatan publik. Mesti diakui dengan jujur, bahwa politik dinasti sudah lama menjadi momok di negeri ini, sehingga mendapatkan banyak catatan kaki. Pertama, dari sisi politik, praktek ini cenderung menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Segepok kasus korupsi yang menjerat dinasti politik Tubagus Chasan Sochib di bawah kepemimpinan putrinya, Atut Chosiyah, Gubernur Banten (nonaktif), merupakan contoh nyata buruknya politik dinasti.

Potret buram politik dinasti itu juga muncul di berbagai daerah dengan kecenderungan yang sama. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen kasus korupsi di daerah melibatkan politik dinasti. Mudarat politik dinasti bagi negara ini semestinya menjadi pertimbangan serius MK. Politik dinasti ini seperti kanker, menjalar dengan cepat dan menggerogoti Indonesia (Tempo/10/7/2015).

Kedua, dilihat dari kacamata ekonomi, politik nepotisme ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Filipina kerap dijadikan contoh sebagai negara yang sulit maju karena terperangkap politik dinasti selama bertahun-tahun. Politik dinasti bakal melahirkan penyelewengan anggaran, korupsi, dan melahirkan perburuan rente. Inkumben akan memberikan kemudahan akses ekonomi bagi kelompoknya sendiri.

Ketiga, dari sisi birokrasi, dinasti politik dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang/jabatan incumbent untuk melakukan penyelewengan anggaran dan meraup suara sesuai dengan kehendak syahwat politiknya. Mereka mempunyai akses yang begitu terbuka untuk memobilisasi birokrat atau kepala dinas demi kemenangan keluarga mereka dalam pemilukada.

Keempat, dari sisi regenerasi kepemimpinan, dinasti politik memunculkan kepemimpinan otoritarian. Hal ini misalnya inkumben akan berupaya sungguh-sungguh dalam menghambat atau menutup kesempatan bagi hadirnya kepemimpinan lintas generasi atau kelompok lain untuk berkuasa. Pada kondisi semacam ini, kekuasaan pun beralih dari pelayan publik menjadi pelayan kelompok: trah atau keluarga.

Di berbagai negara pola semacam ini telah menyubur dan mengembangbiakkan kepemimpinan otoriter. Suatu pola yang tentu saja bertentangan dengan hakikat dan orientasi kepemimpinan politik itu sendiri: pengayom, pelindung dan pelayan publik.

Jalan Keluar

Ya, MK telah mengeluarkan keputusan yang membuka peluang bagi melanggengnya politik dinasti. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah meluasnya praktek itu, pertama, Incumbent dan kekuatan dinastinya perlu menyadarkan diri bahwa demokrasi membuka peluang bagi pola politik semacam itu, namun dalam sejarahnya pola semacam itu memiliki banyak catatan kaki. Sehingga dinasti politik mestinya tidak menjadi acuan dalam menghadapi pemilukada menjelang.

Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti membuat aturan yang tegas sehingga pemilukada bisa transparan dan bisa diawasi secara lebih ketat. Dalam hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa diajak bekerjasama terutama untuk melacak rekening para kandidat.

Ketiga, elemen publik atau kekuatan masyarakat luas terutama media massa, LSM, kelompok diskusi dan perguruan tinggi perlu melakukan pengawasan eksternal terhadap seluruh rangkaian pemilukada. Publik perlu mengawasi terjadinya pelanggaran dalam berbagai bentuknya seperti penyalahgunaan jabatan, penyelewengan anggaran dan serupanya.

Keempat, selebihnya, bagi pemilih, jadilah pemilih yang sadar dan bertanggung jawab. Sadar, bahwa kita memilih mereka karena gagasan dan programnya sangat mungkin diwujudkan, bukan sekadar janji yang muluk-muluk melampaui batas kewajaran. Bertanggung jawab, bahwa kita siap menerima hasil dan kualitas kerja dari orang yang kita pilih, lalu jika terpilih, misalnya, maka pasca pemilukada sebagai pemilih kita pun tak lelah menagih janji-janji mereka (para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) sampaikan ketika menjelang pemilukada.

Pada artikel “Politik Dinasti (Bukan) Harga Mati”, (Kolom Wacana Radar Cirebon, Rabu 26/5/2014) saya mengungkapkan, “Istilah trah atau politik dinasti ini merupakan hal yang baru. Sebuah penyimpangan pikiran dari mereka yang tidak mampu bersaing secara obyektif. Pada era perjuangan kemerdekaan, pikiran tentang dinasti atau trah nyaris tak ditemukan. Menjadi pemimpin selalu merupakan apresiasi dan kepercayaan yang didapat karena kerja dan karya. Ia merupakan akumulasi dari keberhasilan untuk mentransformasikan gagasan dan narasi politik yang masuk dalam bilik-bilik hati dan kepentingan publik”.

Akhirnya, mudah-mudahan elite politik mampu memanfaatkan syahwat politiknya untuk kepentingan dan kemaslatan publik, bukan untuk kepentingan politik yang melanggengkan politik dinasti dan dinasti politik. Jika mereka masih saja meng-aksi-kan politik dinasti demi dinasti politik, maka kita mesti melakukan tugas sejarah yang suci: melawan politik dinasti dan dinasti politik. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku POLITICS. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Melawan Politik Dinasti dan Dinasti Politik)”, yang dimuat pada Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Senin 27 Juli 2015].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s