Politik Kepekaan dan Kepekaan Politik

Politik Kepekaan, Kepekaan Politik
Politik Kepekaan, Kepekaan Politik

“Dari kaca mata etika politik, realitas terciptanya noda hitam demokrasi adalah mutlak ekses dari hilangnya esensi humanisme di dalam proses politik itu sendiri” (Pangki Y. Hidayat, 2014). Maknanya, di saat elite politik sibuk dengan dirinya sendiri, maka esensi politik pada dasarnya sudah tak lagi berpijak pada deon (keharusan moral), melainkan hanya berpijak pada telos (tujuan yang hendak dicapai). Sehingga, orientasi politik hanya berfokus pada strategi dan cara meraih kekuasaan dan mencapai kepentingan kelompok semata. Lalu, keharusan moral kekuasaan atau elite politik yang harus dilakukan sebagai wujud timbal-balik karena telah diberi mandat oleh rakyat, malah terabaikan.

Celakanya, pada tahap-tahap tertentu aspirasi rakyat seringkali malah dieliminir. Tak perlu menelisik pada level nasional. Pada level Kota Cirebon saja sudah mempertontonkan hal semacam itu. Prosesi penentuan Wakil Walikota yang sudah mengorbankan banyak perhatian, tenaga, anggaran dan waktu (tiga bulan berjalan); hingga kini masih nihil hasil. Elite politik masih berkutat pada hiruk pikuk seputar payung hukum, tarik menarik kepentingan politik antar partai politik (parpol) pengusung, gonta-ganti tata tertib dan serupanya.

Maka penentuan Wakil Walikota pun benar-benar hanya menjadi hajat bagi elite politik (baca: parpol). Betul bahwa mereka kerap bersua, namun substansinya satu: demi mendapatkan “jatah kekuasaan” sesuai seleranya masing-masing. Apa yang dipertontonkan secara riil pada akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa tak ada ruang terbuka bagi rakyat untuk terlibat, sekalipun bagi konstituen mereka sendiri. Akibatnya, rakyat secara keseluruhan, termasuk konsituennya, lagi-lagi hanya menjadi korban.

Praktik politik elite begitu nihil sisi kemanusiaan, bahkan politik hanya menjadi strategi halus untuk melakukan praktik tipu daya kepada rakyat. Jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut, maka tipu daya politik semacam itu sangat mungkin membawa Kota Wali ini ke lubang kehancuran. Maka, seperti yang disinggung oleh Yudi Latif (2014), penting sebenarnya bagi elite politik untuk mengafirmasi politik sebagai bagian dari dimensi kemanusiaan (rakyat). Sehingga, keinginan rakyat untuk mempunyai pejabat publik (seperti Walikota, DPRD dan Wakil Walikota yang segera dipilih) yang memiliki kepekaan kepada nasib rakyat, tidak menjadi angan-angan belaka.

Butuh Kepekaan Politik

Dalam makna transformatif, puasa (shaum) sejatinya mengajarkan banyak hal, pertama, kepedulian sosial. Bahwa kepedulian sosial bukan hanya pada bulan puasa tapi sepanjang hayat. Kepedulian sosial yang diinginkan puasa—menurut Didin Hafidudin (2006)—lebih bermakna pemberdayaan kaum alit (dhu’afa).

Dalam konteks politik, mandat rakyat bermaksud agar yang diberi mandat (elite politik) memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat banyak. Tanpa itu, maka elite politik tidak akan pernah mengeluarkan kebijakan dan keputusan politik yang pro rakyat. Karena mereka hanya fokus untuk diri, kelompok dan golongannya saja.

Kedua, kejujuran. Tidak seorangpun yang mengetahui secara pasti apakah ia berpuasa atau tidak, kecuali diri sendiri, malaikat dan tentu saja Allah Swt. Nah, kejujuran seorang akan diuji di sini. Sebab puasa menginginkan kejujuran bukan hanya dalam soal makan atau minum, tapi juga dalam banyak hal. Bukan sekadar di momen Ramadan, namun selama-lamanya, dalam hal apa pun, kapan dan di mana pun.

Dalam konteks prosesi penentuan Wakil Walikota, apakah mereka yang terlibat atau mendapat mandat dari peraturan perundang-undangan untuk hal itu melakukannya dengan jujur; atau hanya mengejar target diri, kelompok dan golongannya saja?

Ketiga, kesederhanaan. Selama berpuasa seseorang yang dikenai kewajiban berpuasa makan hanya dua kali; makan sahur dan saat berbuka. Ini mengajarkan kepada siapapun untuk menempuh pola hidup hemat dan tidak berlebih-lebihan. Puasa bukan memindahkan kebiasaan makan dari siang ke malam. Puasa mengajarkan keteraturan dan ketepatan waktu. Misal, imsak (menghentikan makan dan minum beberapa menit sebelum awal waktu berpuasa dimulai) mengajarkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Ta’jil (bergegas berbuka puasa) mengajarkan untuk bersegera memberikan hak. Setelah sehari penuh tubuh menjalankan tugasnya, yaitu berpuasa, maka sudah sepantasnya seseorang bergegas untuk memenuhi haknya akan makan begitu waktu buka tiba. Dan segera setelah haknya dipenuhi, seseorang dapat menuntutnya kembali untuk menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya.

Dalam lingkup politik, ini bermakna elite politik tidak patut menagih hak (walaupun itu hak), sebab ia “terjaga” oleh kondisi rakyat yang memperihatinkan. Ia semestinya rela “imsak” atau tidak menuntut hak seperti kenaikan gaji, mendapat mobil mewah (termasuk Tunjangan Hari Raya, THR) ketika masih ada rakyat yang terjebak dalam lembah kemiskinan. Ketika kondisi rakyat kembali normal, maka itu baru ada ruang dan kesempatan bagi elite politik untuk menuntut hak; itupun tidak boleh melampaui batas kewajaran dan nalar sehat.

Keempat, evaluasi diri. Mesti diakui bahwa Ramadan kali ini—seperti halnya beberapa Ramadan sebelumnya—hadir di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia yang (sangat) tidak menggembirakan dalam hampir semua aspek kehidupannya. Menurut Kuntowijoyo (2000), “pemegang kendali kekuasaan atau pejabat negara (publik) memiliki tanggungjawab memperhatikan dan memberdayakan rakyat.” Dalam konteks Kota Cirebon, ini bermakna puasa Ramadan harus menjadi momen bagi elite politik untuk benar-benar memerhatikan nasib rakyat yang masih harus berjuang keras untuk bisa sekadar bertahan hidup, bukan justru sibuk dengan kepentingan diri, kelompok dan golongannya; minimal dengan “menghadirkan” Wakil Walikota yang kelak menopang kinerja Walikota, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Sederhananya, rakyat butuh politik kepekaan—dalam berbagai bentuk kebijakan publik, keputusan politik dan serupanya—yang terdorong oleh kepekaan politik dan upaya sadar para elite politik. Pesannya, agar elite politik mampu mengukur dan membingkai kebijakan dan komunikasi politik yang diambilnya pada nurani, rasa kemanusiaan dan kepentingan jangka panjang rakyat; bukan selera atau kepentingan diri, kelompok atau golongannya. Maka, berhentilah berakrobatik politik kepada rakyat. Sebab—seperti yang diungkapkan oleh Eep Saefulloh Fattah (2013)—“jika politik kebanyakan akrobatik tanpa isi dan pesan, maka rakyat sebagai lakon utama demokrasi secara sadar dinegasikan dari panggung demokrasi-politik sebagai hak azasinya.” Kalau itu yang terjadi, maka tanpa maaf, rakyat semakin percaya bahwa elite politik benar-benar galau, benalu, tidak mau tau serta tidak punya rasa malu. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda dan Penulis buku POLITICS. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Politk Kepekaan, Kepekaan Politik”, yang dimuat pada Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Rabu 8 Juli 2015].

One thought on “Politik Kepekaan dan Kepekaan Politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s