Wakil Walikota Cirebon Pilihan Siapa?

Pecah Kongsi Parpol Pengusung
Pecah Kongsi Parpol Pengusung

PASCA meninggalnya Walikota Cirebon Periode 2013-2018, Ano Sutrisno, situasi politik Kota Cirebon cukup hangat. Dengan serta merta Kota Cirebon pun kekosongan Walikota. Sebagaimana yang digariskan oleh UU No. 8 Tahun 2015 pasal 173 ayat (1), “Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota: a. berhalangan tetap; atau b. berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota”, maka agar roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, Wakil Walikota secara otomatis menggantikan posisi Walikota dan ditetapkan sebagai Walikota sesuai dengan mekanisme atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks Kota Cirebon, pada perjalanannya, maka pada 26 Maret 2015 lalu, Walikota periode 2013-2018 Nasrudin Azis (Azis) pun dilantik sebagai Walikota Cirebon untuk sisa masa periode pemerintahan 2015-2018. Dengan demikian serta merta Kota Cirebon pun kekosongan jabatan Wakil Walikota yang sebelumnya dijabat oleh Azis.

Catatan Kaki dan Solusi

UU No. 8 Tahun 2015 pasal 176 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung” dan Pasal 176 ayat (2), bahwa “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD hal Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”

Dari pasal 173, 174 dan 176, saya mencatat beberapa hal penting, pertama, pada kondisi Walikota tidak dapat menjalankan mandat karena alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka karena alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pula Wakil Walikota secara otomatis dapat langsung dilantik sebagai Walikota. Dalam konteks Kota Cirebon, hal ini sudah terlaksana dan dilakukan di Bandung pada 26 Maret 2015 lalu oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Secara umum proses pelantikan tidak mengalami hambatan yang berarti.

Kedua, jika Wakil Walikota beralih menjadi Walikota karena alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka karena alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pula kekosongan jabatan Wakil Walikota mesti segera diisi yang dilakukan melalui proses pemilihan Wakil Walikota dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Saya mencatat bahwa poin kedua inilah yang akhir-akhir ini memunculkan berbagai spekulasi politik bahkan membuat dinamika politik di Kota Cirebon menjadi semakin rumit. Mengapa? Saya mencatat, beberapa penyebab sekaligus “biang” pelengkap. Pertama, Undang-undang menggariskan bahwa yang mengusulkan nama calon Wakil Walikota adalah Parpol/Parpol pengusung dan yang memilih adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)—dalam hal ini DPRD Kota Cirebon. Jadi, secara legal-formal kunci penentu terpilihnya Wakil Walikota adalah Parpol dan DPRD. Parpol memegang kendali di syarat pengusulan (hulu, muara), sedangkan DPRD memegang kendali pada hak pemilihan (hilir). Walau begitu, proses semacam ini semuanya tetap dalam bingkai dan syarat kepentingan politik.

Nah, yang menjadi persoalan akhir-akhir ini adalah ketika Parpol pengusung belum menentukan secara final nama yang diusulkan dan diajukan kepada DPRD sebagai calon Wakil Walikota. Padahal ini adalah prasyarat sekaligus syarat mutlak yang mesti dilalui dalam menentukan Wakil Walikota ke depan. Misalnya saja, sebagai Parpol pengusung di Pemilukada (Demokrat, Golkar dan PPP), sampai saat ini masih ‘kekeuh’ dengan pilihannya masing-masing. Golkar dan PPP pada mula sepakat untuk mengusulkan Toto Sunanto (Golkar), tapi belakangan ketika Demokrat (dalam hal ini Azis) mengusulkan Eeng Charli (NasDem), PPP justru mengusulkan nama baru, Muksidi (PPP). Dalam konteks mencari “titik temu” kondisi semacam ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Namun ketika pengusulan nama semakin terdesak bahkan melewati jadwal pemilihan yang ditentukan, termasuk karena keberadaan Wakil Walikota sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pembangunan sekaligus pelayanan publik, maka hal semacam ini menjadi catatan buruk bagi banyak elemen yaitu: elite politik yang terlibat (terutama Ketua Perpol pengusung sebagai pemegang kendali Parpol), Parpol pengusung sebagai pengusung nama calon dan DPRD sebagai pemilih.

Kedua, pada konteks yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat saya, sebagai bagian dari publik saya pun perlu memberikan catatan kaki kepada Azis, lebih-lebih sebagai Ketua DPC Demokrat. Sebagaimana yang dilansir berbagai media massa (terutama media cetak) beberapa hari terakhir, Ketua DPC Demokrat (yang juga Walikota Cirebon) ini begitu “gagah” mengusulkan nama Eeng Charli (NasDem) sebagai Wakil Walikota. Dalam perhitungan politik, terutama terkait suara di DPRD, bisa saja usulan semacam ini patut diacungi jempol. Lebih-lebih jika hal itu dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap Parpol pengusung yang terlalu sibuk dengan egoisme politiknya dan begitu terbuka mengesampingkan kepentingan rakyat yang lebih penting dan mendesak.

Lebih jauh, betul bahwa pengisian jabatan Wakil Walikota berasal dari Parpol atau gabungan Parpol yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara dapat mengajukan pasangan calon (Pasal 174 ayat 3). Namun, syarat penentu hak pengusulan nama tetap ada pada Parpol pengusung yang mesti dibuktikan dalam bentuk satu kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh Ketua Parpol pengusung. Ini bermakna, sebanyak apapun jumlah pemilih di DPRD tidak akan bernilai apa-apa ketika syarat pengusulan tidak terpenuhi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, DPRD itu hanya memegang kendali di hilir, sementara pengendali (utama) di hulu yang menjadi prasyarat adalah Parpol pengusung.

Jadi, jika Azis tetap “kekeuh” dengan pendiriannya, maka bukan saja kebuntuan atau halangan di proses lanjutan di DPRD yang diapat, tapi juga menurunkan kepercayaan publik kepada Azis yang selama ini dikenal sebagai politisi yang cerdas dan paham peraturan. Bahkan, jika terjadi proses pemilihan, maka pengusul dan DRRD yang menindaklanjuti usulan tersebut dalam bentuk proses pemilihan Wakil Walikota, bukan saja berhadapan dengan publik tapi juga akan dengan sendirinya melanggar UU No. 8 Tahun 2015 pasal 173, 174 dan 176. Jika itu yang terjadi, maka publik akan bertambah yakin bahwa elite politik di Kota Cirebon ini masih perlu banyak belajar, bukan saja menjadi negarawan bahkan menjadi politisi sebagai tahap awal menjadi negarawan.

Dalam konteks dinamika politik dan menjaga kondisi semacam itu, saya mengusulkan beberapa hal, pertama, elite politik dan Parpol pengusung segera keluar dari “penjara” ego pribadi dan kepentingan Parpolnya, dan segera bertandang ke medan laga yang lebih luas: kepentingan publik. Secara teknis, silakan tentukan dua nama final dengan didahului oleh kesepakatan dan kemufakatan, lalu segera serahkan ke DPRD; agar DPRD segera melakukan tugas besarnya: memilih Wakil Walikota dari dua nama yang diusulkan.

Kedua, publik tetap mengawasi proses penentuan nama yang diusulkan oleh Parpol pengusung, termasuk ketika kelak dalam proses pemilihan Wakil Walikota oleh DPRD dalam waktu yang tak lama lagi. Dalam banyak kasus, terutama di era dimana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, tak sedikit ditemukan berbagai kecurangan dan permainan politik uang. Sehingga sebagaimana yang dilansir oleh berbagai institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan serta lembaga sipil seperti ICW, tak sedikit Kepala Daerah (termasuk Wakil-nya), Anggota DPRD dan Petinggi Parpol yang terjerat kasus hukum (suap, korupsi) bahkan kelak menjadi terhukum alias terpenjara. Sehingga publik pun kerap bertanya: pejabat itu pilihan siapa? Atau dalam konteks Kota Cirebon: Walikota pilihan siapa, karena apa dan untuk siapa?

Akhirnya, kita mesti terus mengingatkan bahwa siapapun Wakil Walikota yang terpilih kelak, jabatan apapun termasuk Wakil Walikota, merupakan mandat publik (melalui DPRD) yang kelak mesti dipertanggungjawabkan di dunia kepada masyarakat, elemen publik, Parpol pengusung dan DPRD; juga di akhirat kepada Allah Swt. Mari jadikan jabatan sebagai “kuasa” dalam melayani, mengayomi dan melindungi manusia (rakyat banyak); sekaligus sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. [Oleh: Syamsudin Kadir—Penulis adalah Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku POLITICS, dan Penikmat Masalah Sosial-Politik. Dielaborasi dari tulisan aslinya “Wakil Walikota Pilihan Siapa?; Kritik atas Egoisme Elite dan Parpol Pengusung”. Pernah disampaikan ketika menjadi narasumber pada acara Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi (SPC di RCTV) pada dengan tema acara: Pecah Kongsi Partai Koalisi]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s