Pekerjaan Besar Kapolri Baru

Badrodin Haiti saat dilantik menjadi Kapolri baru
Badrodin Haiti saat dilantik menjadi Kapolri baru

AKHIRNYA keresahan publik perihal dinamika penentuan Kapolri baru dalam tiga bulan terakhir, kini berakhir sudah. Walau nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sempat menjadi satu-satunya nama calon Kapolri ketika itu, kini sudah menemukan titik akhir. BG sendiri batal dilantik sebagai Kapolri karena tersangkut rekening gendut yang disangkakan oleh KPK, yang mendapat perhatian serius hampir seluruh elemen publik.

Ya, setelah mendapatkan persetujuan DPR (Kamis/16/4/2015) akhirnya Presiden melantik Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti (Badrodin) sebagai Kapolri. Pelantikan Badrodin dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/4/2015) pagi, yang dihadiri sejumlah menteri, para petinggi TNI, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan para perwira tinggi polisi; tanpa dihadiri oleh BG—dimana oleh sebagian publik dalam beberapa waktu terakhir menolaknya diberi mandat sebagai Kapolri atau pimpinan Polri—yang masih saja disebut-sebut sebagai calon Wakapolri pengganti Badrodin.

Pekerjaan Besar

Bagi publik dari Sabang sampai Merauke tentu memiliki banyak harapan kepada Badrodin sebagai Kapolri baru, terutama terkait kepiawaian Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat; termasuk dalam memberikan rasa aman kepada publik dan menjalankan tugas dengan disiplin dan bertanggungjawab sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berbagai aturan lainnya.

Walau memimpin Polri hanya sekitar 15 bulan ke depan, publik berharap agar Badrodin mampu menjalankan amanah dengan baik. Berikut merupakan sebagian harapan publik yang tentu menjadi pekerjaan besar Kapolri sekaligus institusi Polri ke depan. Pertama, memaksimalkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik. Kunci ketiga hal tersebut terletak pada kemampuan Polri untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi publik. Dengan rasa aman dan nyaman yang melekat dalam kehidupan publik, maka dinamika kehidupan publik akan berjalan dengan baik dan kondusif sehingga kehidupan publik berlangsung dengan kondusif serta pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kondusif pula.

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bermakna Polri pro-aktif dan adil dalam menegakkan hukum untuk semua. Penegakkan hukum tidak boleh berlaku hanya untuk rakyat biasa, tapi juga untuk semua pejabat negara. Ia tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum atau menghalalkan segala cara, tapi sesuai dengan tuntunan peraturan dan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Kedua, menjaga hubungan kelembagaan dengan sesama lembaga penegak hukum. Inilah ironi dan tantangan pelik Polri selama ini: dinilai memiliki hubungan kurang mesra dengan institusi lain. Polri dinilai kerap bersinggungan secara serius dengan TNI (terutama di beberapa daerah) bahkan dengan Kejaksaan juga DPR.

Tak itu saja, Polri pun dalam beberapa bulan terakhir bersinggungan dengan KPK. Polri dan KPK sebagai institusi penegak hukum mestinya saling menguatkan dalam bentuk sinergitas untuk tujuan pemberantasan korupsi, mislnya. Karena korupsi merupakan kejahatan ekstra ordinarry crimes yang membutuhkan penanganan serius dari institusi penegak hukum, baik itu Polri, Kejaksaan, maupun KPK. Ini bermakna, menabuh kembali genderang perang Polri Vs KPK seperti yang sempat terjadi pada beberapa waktu lalu merupakan pertunjukan “tidak pantas”.

Dalam konteks ini, Badrodin perlu melakukan langkah cepat dan tepat agar publik tidak terus menerus dihantui oleh konflik kepentingan antar lembaga negara, terutama antar sesama penegak hukum. Yakinkan publik bahwa Badrodin mampu menjadi “ratu adil” bagi Polri; menjadi negarawan sejati yang mampu menjembatani persinggungan Polri dengan berbagai lembaga atau institusi lain.

Ketiga, menjaga netralitas dan wibawa Kapolri dan institusi Polri. Dalam bentuk praktis, sebagai Kapolri baru pria kelahiran Jember, 24 Juli 1958 silam dan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982 ini mesti mampu memberikan jawaban yang meyakinkan atas berbagai pertanyaan publik: Apakah dalam menegakkan hukum dibawa komando Badrodin Polri tidak terjebak dalam adegan dan permainan atau kepentingan politik-kekuasaan tertentu?; apakah Kapolri bebas dari intervensi kekuasaan dan mandiri dalam mengangkat Wakil Kapolri baru sebagai pendampingnya?; mampukah Kapolri berdiri tegak dan tidak tunduk pada tekanan fraksi-fraksi di DPR untuk mengangkat BG sebagai Wakapolri, atau lebih memilih perwira lain yang didukung publik alias yang kurang mendapatkan resistensi publik secara masif?

Lebih jauh—ini yang tak kalah pentingnya—mampukah Badrodin menjaga marwah dirinya sebagai Kapolri dengan tidak melakukan korupsi? Hal ini penting untuk dijawab, sebab di negeri ini sangat “lumrah” bagi seorang pejabat, misalnya, semakin tinggi jabatan maka semakin bertambah juga kekayaannya.

Publik tentu menanti wujud nyata Sumpah Jabatan Badrodin di saat pelantikan. Ketika itu—sebagaimana dilansir oleh berbagai media massa cetak, elektronik dan online (Jumat/17/4/2015), Badrodin berjanji, “Saya, tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.”

Sebagai catatan sekaligus pengingat bagi publik, berdasarkan data dari situs KPK, dalam kurun waktu hampir 14 tahun (2001-2014), harta kekayaan Kapolda Banten (2004-2005), Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), Kapolda Jawa Timur (2010-2011), Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (2013-2014) dan Plt Kapolri (2015) ini meningkat dari Rp. 1,19 miliar pada 2001 menjadi Rp. 8,29 miliar pada 2014. Selama kurun waktu itu pula Badrodin mempertahankan simpanan mata uang asingnya sebesar US$4.000.

Sesuai dengan penelusuran di beberapa situs (seperti acch.kpk.go.id dan http://www.tokohindonesia.com), berikut rincian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Badrodin. Pada 31 Mei 2001 Badrodin melaporkan harta kekayaannya Rp. 1.187.000.000 dan US$4.000. Harta kekayaannya mengalami kenaikan pada 24 Maret 2008 sebesar Rp. 2.090.126.258 dan US$4.000 saat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008).

Berikutnya pada 1 Juli 2010, Badrodin kembali melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp. 4.723.714.226 dan US$4.000 saat menjabat sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri. Pada 10 Oktober 2012, saat menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri, kekayaan Badrodin menjadi Rp. 5.826.509.993 dan US$4.000. Di saat menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, kekayaan Badrodin naik menjadi Rp. 8.517.056.044 dan US$4.000 pada 21 Oktober 2013. Uniknya, kekayaan Badrodin menyusut beberapa ratus juta saat dipromosikan menjadi Wakapolri. Pada laporan 2 Mei 2014, kekayaanya menjadi Rp. 8.290.211.160 dan US$4.000.

Keempat, merevitalisasi Polri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari publik. Selama ini Polri masih dianggap sebagai institusi yang “menakutkan”, bukan yang menghadirkan perlindungan dan pengayoman. Publik memahami Polri sebagai lembaga “monster”, bukan lembaga yang menghadirkan rasa aman dan nyaman.

Nah, sebagai Kapolri Badrodin perlu menghadirkan suasana dan keyakinan baru bahwa dibawah komandonya Polri mampu menjadi mitra terbaik publik dalam memelihara dan keamanan dan ketertiban serta menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi publik.

Lebih-lebih di saat berbagai tindak pelanggaran hukum atau kriminalitas (mabuk-mabukan, perjudian, penjambretan, pencurian, korupsi, pemerkosaan, pembegalan, hingga pembunuhan) semakin menjadi-jadi, maka Polri mesti bekerjasama dengan publik banyak. Kemampuan Polri dalam menjadikan publik sebagai mitra terbaik adalah kunci utama kesuksesan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pengabdi negara; termasuk kesuksesan Badrodin dalam menjalankan mandat negara sebagai Kapolri.

Dalam bukunya “Politsche Ethik” (1991) Bernhard Sutor mengatakan, “keutamaan merupakan faktor stabilitas tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan institusi menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku”. Semoga dibawah komando Badrodin nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, Sumpah/Janji Anggota Polri, Sumpah/Janji Jabatan dan Komitmen Moral Polri dapat terwujud dalam tubuh anggota dan institusi Polri di saat menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Akhirnya, selamat bertugas Pak Badrodin Haiti! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku POLITICS dan Penulis Essay Sosial-Politik untuk berbagai media. Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Pekerjaan Besar Kapolri Baru; Surat Terbuka untuk Pak Badrodin Haiti”)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s