Banjir pun Mengetuk Nurani Kita

Banjir di beberapa tempat di Kabupaten Indramayu-Jawa Barat
Banjir di beberapa tempat di Kabupaten Indramayu-Jawa Barat

BANJIR lagi, itulah ungkapan singkat yang kerap kita dengar akhir-akhir ini. Betul ia sangat sederhana dan singkat, namun pesannya tak sesederhana ungkapan itu. Banjir merupakan salah satu “bencana” rutinan yang kerap melanda hampir seluruh daerah di seluruh peslosok Indonesia. Sebut saja bebarapa wilayah yang “berlangganan” banjir seperti Jakarta, Karawang, Purwakarta, Bandung, Cirebon, Indramayu, dan Semarang.

Selain beberapa wilayah tersebut sebetulnya masih banyak wilayah lain yang juga kerap dilanda banjir. Intinya, Indonesia menjadi negeri “berlangganan” banjir. Untuk yang beberapa hari terakhir yang mendapat surplus respon dari berbagai elemen adalah banjir yang melanda Pantura (pantai utara Jawa), khususnya Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Bagaimana tidak, dua kabupaten ujung timur propinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu kawasan (jalan) lalulintas darat nasional.

Efek banjir yang menimpa Pantura, bukan saja “memacetkan” perekonomian dan aktivitas sehari-hari kedua daerah tersebut, tapi juga menghambat kelancaran tranportasi yang mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat lintas kota dan wilayah (darat) yang memang (mesti) melintas di situ. Sederhananya, jika Pantura banjir maka Indonesia (bisa) bangkrut.

Mengetuk Nurani Kita

Memahami bencana banjir secara datar tentu saja satu bentuk sikap kurang elok. Sebab acuh terhadap urusan satu warga saja pun adalah satu bentuk pengabaian yang memalukan. Lebih-lebih jika acuh terhadap urusan publik yang lebih luas, itu merupakan pengabaian yang lebih memalukan, bahkan sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Baik yang dilakukan oleh para elite maupun oleh rakyat biasa.

Keliru atau bahkan acuh terhadap bencana banjir, misalnya, bisa menjadi biang konflik sosial yang membuat energi kolektivisme kita sebagai sebuah bangsa yang kaya menjadi lunglai karena tersiksa oleh diri kita sendiri.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagai sebuah bangsa, kita masih belum mampu bersedia “menjadi orang lain” untuk diri kita sendiri. Padahal kemampuan menempatkan orang lain—termasuk bencana (banjir) yang menimpa mereka—seperti diri sendiri dan apa yang menimpa diri adalah cikal bakal bangsa ini dulu menjadi merdeka dan berdiri tegak menjadi negara yang berdaulat.

Sebagai orang biasa kita pun selalu terhantui pertanyaan-pertanyaan menggelitik: apakah Tuhan sudah mulai bosan dengan kita?, apakah amal buruk (dosa) kita sudah melebihi amal baik (pahala) kita?, dan apakah kita memang layak mendapatkan bencana (banjir) agar kita semakin mau dan mampu menyadarkan diri?, lalu, mengapa bencana terjadi berulang-ulang, ini salah siapa?

Dalam pandangan transedensional, berbagai bencana yang menimpa (terutama banjir) pada dasarnya sedang mengetuk hati nurani kita, sebab banjir sejatinya berawal dari ulah manusia sendiri. Dari ulah penguasa yang tidak adil alias zolim, ulah rakyat yang acuh terhadap urusan negara, ulah sebagian kita yang kerap membuang sampah sekehendaknya, ulah pengembang yang kerap merambah hutan tanpa memperhatikan standar pengembangan, ulah pejabat publik yang gagal menata kota juga lingkungan, hingga dosa atau kemaksiatan manusia terhadap Tuhan serta keserakahan manusia terhadap sesamanya.

Bayangkan saja, betapa mudah orang mengatakan bahwa kemaksiatan dan perzinahan merupakan hal biasa. Padahal, betul bahwa kemaksiatan dan perzinahan ditimbulkan oleh banyak faktor dan bersifat kompleks yang mesti mendapatkan perhatian serius berbagai elemen bangsa (terutama pemerintah), namun “manja” dan “merasa pantas” terhadap aktivitas tersebut tanpa rasa takut terhadap azab Tuhan adalah satu bentuk sikap yang patut diluruskan dan diperbaiki.

Tentu sebagai warga dari sebuah negara yang memiliki penguasa (baca: pemimpin) kita tidak berhenti sampai pada pandangan transendesional yang cenderung fatalis semacam itu: tak mau memperbaiki diri, acuh terhadap kebijakan yang tak pro publik dan “cuek” terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain.

Secara manusiawi, kita masih patut bertanya pada diri kita dengan beberapa pertanyaan sederhana berikut: kapan kita berhenti membuang sampah di sembarang tempat padahal sampah kerap menghadirkan berbagai penyakit yang berbahaya? Lalu kapan kita berhenti sombong dan angkuh karena kerap menyebar asap yang merusak (seperti rokok di tempat yang tak pantas) dengan alasan hak (kebebasan) dan kebiasaan “para guru” padahal merugikan kesehatan dan merampas hak orang lain untuk hidup sehat dan tidak mendatangkan manfaat selain kerusakan? Lantas, apakah kita tidak menghiraukan doa mereka yang dizolimi oleh sampah dan asap rokok yang kita miliki ketika doa mereka didengar dan dikabulkan Tuhan?

Lebih jauh, apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita? Karena, tanpa menegasikan peran dan kontribusi rakyat biasa dalam menyelesaikan masalah yang timbul, secara konstitusional tetap saja ada para pemimpin yang bertanggungjawab atas masalah-masalah tersebut. Mereka adalah pejabat publik di berbagai institusi negara dan serupanya yang telah mendapat mandat mengelola negara atau mengurus urusan publik. Mereka adalah presiden, menteri terkait, gubernur, wali kota/bupati dan sebutan lainnya di berbagai institusi publik-negara.

Lagi-lagi, inilah masalahnya, berbagai masalah yang muncul—termasuk bencana banjir yang kerap menghantui negeri kita—selalu berhadapan dengan pemegang kebijakan yang sibuk menebar citra. Bahkan mereka kerap berbagi dan berbalas pantun yang hanya menguatkan pembelaan terhadap kegagalan diri dalam mengurus masalah publik. Seorang menteri kadang berbeda memberikan penjelasan dengan presiden untuk satu masalah tertentu. Begitu juga gubernur dengan wali kota/bupati. Dan begitu seterusnya untuk pejabat serupanya.

Tak ada jalan lain, kita mesti optimis bahwa semua ini dapat kita sudahi. Atas dasar itu, kita patut berharap semoga pada masa-masa yang akan datang berbagai bencana yang menimpa (terutama banjir) membuat kita semakin tersadarkan, bukan saja dalam konteks kita sebagai individu tapi kita sebagai kekuatan kolektif bangsa. Sungguh masih terngiang dalam ingatan kita sebuah anonim yang mengatakan bahwa keledai saja tak mau terjatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Semoga kita tak kalah cerdas dengan keledai semacam itu. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku POLITICS dan Pegiat PENA di STAI BBC].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s