Krisis Gejag dan Optimisme Kita

Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 3 Februari 2015 “Krisis Gejag dan Optimisme Kita”
Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 3 Februari 2015 “Krisis Gejag dan Optimisme Kita”

AKHIR-akhir ini berbagai media massa, cetak maupun elektronik—termasuk jejaring sosial seperti facebook (FB), twitter—mempertontonkan secara terbuka adegan penegakan hukum yang semakin “membingungkan” juga “memiriskan” hati kita.
Kisruh antar institusi—walau hanya berawal dari oknum institusi yang disangka menjadi pelanggar hukum—seperti antar KPK dan Polri membuat kita bertanya: mengapa para penegak hukum justru kerap melanggar hukum dan tidak menghormati wewenang institusi penegak hukum?

Ya, harus diakui bahwa akhir-akhir ini penegak hukum lebih banyak membangun kekesalan kolektif dan menanam bibit pesimisme daripada bibit optimisme kita untuk menghormati hukum dan membangun kesadaran hukum.

Padahal kita butuh penegak hukum yang suka bekerja, bukan yang sibuk berupacara dan berakrobatik—apalagi yang bermain politik. Kita butuh para penegak hukum yang patriotik: yang sibuk bekerja dan meningkatkan kualitas kinerja bukan yang suka menebar citra dan kerap bangga dengan berita. Namun, lagi-agi kita selalu menyaksikan dan mendapatkan hasil yang nihil, bahkan kerap mendapatkan suguhan yang menyebalkan.

Kita takkan pikun atas kenyataan tragis yang menjijikkan dimana praktik korupsi dalam berbagai kasus seperti BLBI, Lapindo, Century, wisma atlet dan semacamnya yang kini sebagian besarnya tak berujung pada penyelesaian. Tak cukup di situ, kini kita pun mendapatkan suguhan yang tak kalah menjijikkan: bencana saling “sandera” dan sikap saling mengacuhkan wewenang antar institusi penegak hukum; KPK dan Polri. Negeri ini pun dihantui oleh—apa yang pernah disinggung oleh Bung Karno (1952)—“krisis gejag (kewibawaan otoritas)”. Ya, hukum pun seperti kehilangan otoritas penegaknya, bahkan hukum loyo lunglai, tak berdaya dan mati di tangan para penegaknya.

Sisihkan Pesimisme

Dalam memahami dan menghadapi berbagai kondisi semacam itu, kita tentu tak perlu terjebak lama dalam kubangan pesimisme. Semestinya memang, selalu tersedia alasan untuk menghilangkan pesimisme. Betul bahwa fenomena kegalauan para penggawa penegak hukum terus menayang di hadapan mata, namun dengan tersedianya pesimisme pada diri kita maka negara ini hanya akan menjadi gugusan tak berbentuk apa-apa.

Selain itu, pesimisme pada dasarnya tak akan pernah menjadi modal memadai untuk merebut hari ini dan esok yang lebih baik. Pesimisme justru lebih “mantap” untuk menegasikan bahkan menghambat perubahan, terutama terwujudnya penegakan hukum. Meminjam Noam Chomsky, “Jika Anda berlaku seolah-olah tak ada peluang bagi perubahan, maka sebetulnya Anda sedang menjamin bahwa memang tak akan ada perubahan.”

Pesimisme seharusnya tidak relevan bagi “para pemain”. Bukankah dalam satuan negara, rakyat pun punya peran strategis dan penting? Di masa lalu, rakyat memang mau tak mau, suka atau tidak, dipaksa menjadi penonton (yang acuh), sementara perubahan diserahkan kepada para “wali”, yakni para elite yang bekerja seolah-olah atas nama dan untuk rakyat. Sekarang, zaman itu sudah lewat. Dari penonton (yang acuh), posisi rakyat bergeser menjadi pemain. Ya, kitapun sejatinya punya peran penting.

Benar bahwa fenomena penegakan hukum akhir-akhir ini kerap mengabaikan nurani, kepentingan dan aspirasi kita sebagai rakyat biasa. Tapi perlu diakui bahwa perilaku penegak hukum yang menyebalkan ini dalam batas-batas tertentu mencerminkan budaya kita sendiri sebagai rakyat biasa.

Misalnya, kita kerap melecehkan hukum dengan menyogok penegak hukum di saat kita melanggar hukum, padahal kita kerap mendemonstrasikan gerakan patuh hukum (dan anti korupsi) dalam berbagai momentumnya.

Betul bahwa kita dapat saja memberi peringatan keras kepada mereka, para penegak hukum itu, namun kita juga bisa menjadi “biang” dan penyebab stagnasi penegakan hukum. Dalam konteks inilah, setiap kita sejatinya perlu banyak mengoreksi diri sendiri, di samping menagih penegak hukum untuk taat dan patuh hukum.

Menjaga Optimisme

Selama ini, kita terbiasa membayangkan penegakan hukum di Indonesia sebagai sebuah “satuan besar” yang beban pembenahannya diletakkan sepenuhnya di pundak mereka yang berwenang semata. Kita tak dibiasakan memandang pembenahan semacam itu sebagai hasil penjumlahan atau akumulasi dari usaha-usaha kecil yang dikerjakan banyak orang dengan segenap keterbatasan masing-masing, termasuk kita sebagai rakyat biasa.

Lebih jauh, kita pun terbiasa memandang terwujudnya keadilan hukum sebagai kinerja penegak hukum yang di pundak mereka pasal-pasal hukum diusung ke mana-mana. Kita tak terbiasa memahami keadilan hukum sebagai percikan keringat orang-orang yang namanya (mungkin) tak dikenal, yang jumlahnya jutaan, yang memikul serpihan-sepihan kecil Indonesia sesuai dengan keterbatasan kemampuan dan arena kerjanya masing-masing. Mereka adalah penguasa, penegak hukum dan rakyat biasa yang bekerja di ruang profesinya masing-masing. Ya, mereka itu adalah kita semua, bukan orang lain.

Namun, inilah penyakit kita. Karena salah memahami peran dan tanggung jawab, maka terjadilah kekeliruan paradigmatik sebagai konsekwensinya. Kita terbiasa menunggu pejabat negara (baca: penegak hukum) bekerja atas nama dan untuk kita. Kita terbiasa menitipkan perebutan masa depan penegakan dan keadilan hukum pada segelintir orang yang kita pandang “lebih dari kita”. Kita pun tak terbiasa mencicil tegaknya hukum di negeri ini dari diri kita sendiri sebagai warga negara, dari hal-hal yang terkecil.

Dalam konteks itu, kini sudah saatnya bagi kita untuk bisa memelihara optimisme dan secara berani menghalau pesimisme. Kita mesti terbiasa mencicil optimisme, dan belajar menegasikan pesimisme. Kita mesti melakukannya sedikit demi sedikit. Kita, orang per orang, memang tak akan pernah kuasa membuat penegakkan hukum di Indonesia yang lebih baik sendirian. Tapi, kita bisa melakukan perbaikan dalam skala yang terjangkau, di arena tempat aktivitas masing-masing. Setiap orang pun akan punya skala atau ukuran optimisme penegakan hukumnya masing-masing. Bahwa kisruh antar institusi penegakan hukum segera berlalu dengan cara: tegakan hukum kepada siapapun yang terbukti melanggar hukum tanpa disetir oleh kepentingan politik manapun); dan dalam waktu yang tak lama negeri ini pun menemukan takdir barunya sebagai negara yang patuh hukum.

Sungguh, renungan ini sangat mungkin tak lazim untuk “membaca” fenomena penegakan hukum dan respon kita terhadapnya akhir-akhir ini. Namun, inilah paling tidak sumbangsih sederhana yang bisa diberikan di saat penegakan hukum semakin jauh dari prinsip dan nilai luhur hukum, serta kesadaran hukum kita sudah di luar batas nalar dan nurani kita sendiri. Akhirnya, mari mencintai Indonesia dari hal-hal kecil dan cara-cara sederhana namun punya efek besar bagi penegakan hukum di negeri kita, Indonesia! [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Mitra Pemuda, Penulis buku POLITICS, Pegiat PENA STAI BBC. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Krisis Gejag dan Optimisme Kita; Sebuah Refleksi Politik-Hukum)”, yang dimuat pada Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Selasa 3 Februari 2015].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s