Pendidikan Politik Imam Al-Ghazali

Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Rabu 28 Januari 2015 “Pendidikan Politik Imam Al-Ghazali”
Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Rabu 28 Januari 2015 “Pendidikan Politik Imam Al-Ghazali”

DI TENGAH dinamika politik Indonesia akhir-akhir ini tak jarang menghilangkan rasa kepedulian kita. Latar belakangnya tentu kompleks, karena antar berbagai aspek memiliki masalah yang bersifat konektif. Masalah politik, misalnya, ia berkaitan dengan pendidikan. Begitu juga dengan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Dengan demikian, kita pun nyaris tidak menemukan jalan keluar; kita terhantui oleh pesimisme. Satu penyakit yang terlihat biasa namun mematikan masa depan bangsa dan negara kita.

Untuk itu, sebagai bangsa besar kita patut menyisahkan optimisme. Optimisme tentu bukan sekadar soal kemampuan menjangkau masa depan, tapi juga kemampuan mengambil hikmah dari sejarah masa lalu. Dalam konteks dinamika politik (yang mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya), misalnya, dalam sejarah peradaban Islam terdapat satu gambaran bagaimana peran strategis ulama di dalamnya. Itulah yang pernah digariskan bahkan diperankan oleh salah satu ulama berpengaruh, Imam al-Ghzali.

Ulama dan Politik al-Ghazali

Siapapun kenal Imam al-Ghzali. Ya, penulis kitab Ihya’ Ulumuddin yang dikenal sebagai Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali pernah mengatakan bahwa, sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan.

Apa yang disinggung oleh al-Ghazali ratusan tahun lalu itu kini masih menemukan relevansinya. Harus diakui bahwa krisis yang menimpa suatu masyarakat, bangsa bahkan negara bisa jadi berakar dari kerusakan yang menimpa para ulamanya. Tak terkecuali pada aspek politik.

Dalam konteks al-Ghazali, di saat masyarakat dan negaranya dalam kondisi kekacauan, maka para Ulama mesti memilih langkah strategis: memperbaiki kualitas dirinya. Ulama memang tidak haram berpolitik, namun politik para ulama berpijak pada nilai luhur dan kebijaksanaan. Ulama semacam itu akan hadir manakala para ulama “mengkondisikan” dirinya agar patut diteladani umat bahkan oleh para pemimpin negara (baca: pejabat publik).

Tidak itu saja, para ulama semestinya melakukan reformasi konstruktif untuk kebaikan politik negara. Mereka tidak boleh diam, karena ini merupakan bentuk dari amar ma’ruf nahi munkar. Sederhananya, berdiam diri dari realitas sosial-politik yang “membahayakan” masa depan bangsa-negara sama saja dengan membiarkan kehancuran melanda umat, termasuk ulama itu sendiri.

Al-Ghazali sendiri telah menunjukkan dirinya sebagai ulama yang memiliki pemikiran cemerlang, yang disegani dan diterima oleh para pejabat negara (baca: pejabat publik) serta para ulama lain pada zamannya. Kepada pemimpin negara, ia memberi nasihat bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan berbagai hal, termasuk adab untuk kemaslahatan bersama dengan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi: beradab, etis dan bermoral.

Pikiran-pikiran utama Imam al-Ghazali tentang politik dapat kita baca dalam bukunya yang terkenal al-Tibr al-Masbuk fi Nasihati al-Muluk. Buku ini sendiri adalah kumpulan nasihat al-Ghazali yang ditujukan kepada Sultan Muhammad ibn Malik Syak dari dinasti Saljuk. Kandungan utama kumpulan surat-surat nasihat itu dapat dikelompokkan ke dalam dua poin besar. Pertama, Imam al-Ghazali memprioritaskan pada kekuatan akidah (tauhid) sebagai pijakan yang melandasi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kedua, berisi nasihat-nasihat moral, keadilan keutamaan ilmu, dan ulama.

Dari warisan istimewa al-Ghazali tersebut kita dapat memahami bahwa kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah al-Khalik (Allah Swt). Dalam hal ini, karena itu, para Ulama mesti aktif memberi peringatan kepada para pemimpin (termasuk umat seluruhnya) bahwa kekuasaan hanyalah titipan Allah Swt. Allah memberi amanah sebagai pejabat negara, misalnya, adalah untuk memajukan negara sesuai garisan-Nya; bukan sesuai selera nafsu pribadi dan kepentingan kelompoknya.

Selain itu, para ulama mesti berani bersikap tegas, terutama agar para pemimpin berpijak pada adab dan etika kepemimpinan. Dengan begitu, para pemimpin, misalnya, semakin menyadari dan memahami hakikat kepemimpinan dan bahaya-bahayanya—jika tidak amanah. Para ulama mesti menjadi penegas terdepan bahwa kekuasaan adalah amanah (mandat) yang diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia.

Maka, apabila seseorang diberi kenikmatan tersebut tetapi tidak mengetahui hakikat amanah, bahkan justru sebalikanya berbuat dzalim dengan kukuasaannya serta mengikuti hawa nafsunya, maka pengemban amanah telah menempatkan posisinya sebagai musuh Allah Swt. Jika seseorang telah menempatkan posisinya sebagai musuh Allah Swt sebagaiman tersebut di atas, maka inilah titik bahaya seorang pemimpin.

Rasulullah Saw. sendiri pernah mengingatkan, bahwa seorang pemimpin harus memperhatikan tiga perkara, yaitu, pertama, apabila rakyat meminta/membutuhkan belas kasih, maka sang khalifah wajib berbagi kasih kepada mereka. Kedua, apabila menghukumi mereka maka berbuatlah adil. Ketiga, laksanakan apa yang telah kamu katakan (tidak menyalahi janji).

Sungguh, dalam konteks membangun negara, keberadaan ulama adalah penting. Mereka memiliki peran mulia yang tidak bisa dikesampingkan. Dengan demikian, para pemimpin negara (pejabat publik) tidak boleh meninggalkan para ulama. Tentu saja ulama yang dimaksud di sini adalah ulama yang patut dan memiliki kapasitas untuk dijadikan rujukan, atau pemberi nasihat. Para penguasa tidak boleh meminta nasihat kepada ulama jahat (suu’). Sebab mereka justeru menjerumuskan umat, negara dan para pemimpin pada kerusakan serta bencana besar. Cirinya, mereka selalu memuji-muji raja secara tidak wajar, tujuan dakwahnya selalu mengarah pada duniawi.

Sebaliknya, seorang ulama sejati (yang disebut al-Ghazali sebagai “ulama al-akhirah”), sama sekali tidak mengharapkan balasan uang dari tangan seorang raja. Mereka memberi nasihat ikhlas karena meinginginkan perbaikan dalam diri penguasa, negara dan umat.

Selain itu, para ulama juga perlu mengingatkan para pemimpin (pejabat publik) agar menghindari sifat takabbur. Karena, biasanya para pemimpin dicoba dengan rasa takabbur. Takabburnya para pemimpin adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena akan mendorong pada perbuatan tercela: korupsi, acuh, dan dzolim serta permusuhan antar kelompok masyarakat yang tentu mengarah kepada keruntuhan bangsa dan negara.

Sederhananya, para pemimpin lebih baik fokus melayani dan rela berdekatan dengan rakyat kecil, melepas baju kesombongan karena jabatannya. Begitu pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat kecil, al-Ghazali bahkan berfatwa bahwa mendatangi rakyat untuk memberi sesuap kebutuhannya adalah lebih baik daripada menyibukkan diri beribadah sunnah. Mereka, rakyat kecil, adalah lemah, maka harus deperlakukan dengan lembut dan penuh kasih.

Dalam konteks membangun negara berkemajuan, maka kita dapat mengatakan bahwa pemimpin mesti: mampu berbuat adil di antara masyarakat (tidak nepotis), melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, dan tidak dzalim (tirani). Di samping itu, pemimpin juga harus cekatan dan responsif terhadap berbagai realitas masyarakat yang dipimpinnya.

Sungguh, Imam al-Ghazali telah memberi garisan pendidikan politik yang sangat mendasar dan fleksibel untuk segala situasi. Semoga dengan memahami apa yang ia gariskan, kita (baik sebagai pemimpin maupun rakyat biasa, atau sebagai ulama) di era ini semakin mencintai negeri ini dengan cara berkontribusi dan berperan aktif: melakukan sesuatu bagi pembangunan bangsa dan negara.

Akhirnya, sungguh, politik bukan sekadar urusan para elite politik, tapi juga urusan kita sebagai rakyat biasa, termasuk para ulama—pewaris para Nabi. Ini adalah era dimana seluruh elemen bangsa patut bersatu-padu dalam menggapai tujuan luhur negeri tercinta, Indonesia. Ya, sekarang. [Oleh: Uum Heroyati—Penulis adalah Alumni IAIN SNJ Cirebon (Angkatan 2004), Pengajar di SDIT Sabilul Huda Cirebon, Penulis buku Menuju Indonesia yang Beradab, Redaksi di Penerbit Mitra Pemuda. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan aslinya “Pendidikan Politik Imam al-Ghazali” yang dimuat pada Kolom Wacana hal. 4 Radar Cirebon pada Rabu 28 Januari 2015].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s