Menanti Keputusan Berani Jokowi

- Menanti keputusan berani JokowiPADA Selasa 13 Januari 2015 lalu publik digemparkan oleh penetapan status tersangka atas Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik seperti disuguhi tontonan yang menggelikan. Bukan sekadar karena BG sebagai perwira tinggi lembaga penegak hukum (namun menjadi tersangka) yang membuat publik geli, tapi juga karena BG adalah calon tunggal pilihan Presiden Jojowi untuk Kapolri periode berikutnya.

Uniknya, selama dua pekan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, berbagai kalangan bahkan salah satu eks pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mewanti-wanti Presiden agar tidak mengusulkan Sang Jenderal berbintang tiga tersebut—dan mengusulkan nama lain—sebagai Kapolri baru. Namun apa dikata, dengan alasan azas praduga tak bersalah, Presiden tetap “ngotot” dengan pendiriannya bahkan akhirnya tetap meminta dan mendapatkan persetujuan DPR atas usulan nama tunggal (BG) sebagai Kapolri.

Kejanggalan di atas Kejanggalan

Di sini publik menemukan tiga hal yang janggal—sekaligus praktik tak etis. Pertama, entah dengan alasan apa, Presiden begitu “ngotot” mengganti Kapolri Sutarman padahal masa pensiunannya masih lama, nanti Oktober 2015. Pada saat yang sama, Presiden seperti tak mengindahkan suara publik terkait dengan “Rekening Gendut” yang sudah menyeruak sejak 2005 dan 2006; kemudian menyeruak kembali pada 2007 dan November 2010, kemudian hampir sebulan (sejak pertengahan Desember 2014 hingga pertengahan Januari 2015), pekan terakhir menjelang jadi tersangka.

Uniknya, ketika penyusunan Kabinet Kerja, nama BG sempat menyeruak sebagai calon untuk suatu kementrian, namun Presiden urung memilih BG karena adanya catatan dan informasi dari PPATK dan KPK seputar “catatan merah”—termasuk “Rekening Gendut”—yang dimiliki BG. Lalu, mengapa Presiden tidak melakukan hal yang sama di saat BG dicalonkan atau diusulkan sebagai Kapolri baru?

Betul bahwa Eks Karobinkar SSDM Polri (2004-2006) dan Kalemdiklat Polri (2012-sekarang) tersebut belum menjadi terhukum, tapi identifikasi tersangka atas seorang calon Kapolri—apalagi pilihan Presiden—adalah satu realitas yang menggelikan. Menggelikan, sebab publik memandang bahwa Presiden minus—atau paling tidak enggan mendengar—informasi tentang integritas seorang calon penggawa institusi penegak hukum. Selain itu, sangat tidak etis manakala seseorang—yang oleh mendapat “catatan hitam” berbagai elemen publik bahkan lembaga penegak hukum menetapkannya—sebagai tersangka, tapi Presiden tetap “ngotot” atas pilihannya dengan dalih hak prerogatif. Walaupun kini komando Polri dilaksanatugaskan kepada (baca: oleh) Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Badroedin Haiti, tetap saja publik menilai bahwa Jokowi telah kehilangan kepekaan etis sebagai pemimpin.

Kedua, KPK memperlihatkan praktik penegakkan hukum yang tidak elok. Sebagaimana yang diakui oleh petinggi KPK pada akhir November 2010 bahwa adanya petinggi kepolisian yang tersangkut kasus “Rekening Gendut” dengan sangkaan gratifikasi. Kemudian pada Juli dan awal Desember 2014 lalu, petinggi KPK juga mengakui bahwa adanya petinggi kepolisian yang segera menjadi tersangka dengan dugaan yang sama: gratifikasi (sebagaimana yang tersirat pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat 2, pasal 12 atau 12 B UU No. 31 Tahun 1999 yunto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 KUHP). Ini menandakan bahwa KPK—sebagaimana Presiden—sebetulnya mengetahui—bahkan KPK sudah memiliki dua alat bukti yang cukup—mengenai seseorang yang diduga memiliki “Rekening Gendut” yang kelak menjadi tersangka itu adalah BG.

Bahkan ketika itu berbagai media massa (cetek dan elektronik) telah memberitakan bahwa BG adalah nama pemilik “Rekening Gendut” tersebut. Lebih dari itu, pada akhir 2010 salah satu media cetak nasional sampai-sampai menyebut secara rinci “Rekening Gendut” tersebut dengan nama pemilik BG, termasuk para pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

Tapi di sinilah letak apa yang saya sebut sebagai “kejanggalan di atas kejanggalan” yang menimbulkan berbagai spekulasi publik. Mengapa penetapan tersangka dilakukan di saat Sang Jenderal dipromosikan oleh Presiden sebagai Kapolri? Mengapa status tersangka begitu cepat diberikan tanpa ada proses pemeriksaan terhadap BG dan saksi terkait sebagaimana yang digariskan pasal 184 KUHAP? Dan, mengapa pula para pemberi gratifikasi belum ditetapkan sebagai tersangka? Bukan kah dua alat bukti untuk BG merupakan bukti shahih yang sama untuk menentapkan para pemberi gratifikasi sekaligus sebagai tersangka?

Selain memalukan Presiden di depan publik dan merusak nama baik Sang Jenderal, praktik penegakkan hukum semacam ini hanya menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap kejujuran KPK. Publik tentu tidak menolak proses pemberantasan korupsi, namun pemberantasan korupsi yang dihantui oleh kepentingan politik adalah bencana besar dan sangat memalukan.

Ketiga, DPR memperlihatkan praktik politik yang tidak elok. Faktanya, ketika pemberitaan bahwa Presiden memilih nama BG sebagai calon Kapolri menyeruak selama hampir sebulan terakhir, beberapa anggota DPR dari Komisi III bahkan beberapa pimpinan DPR mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sangat tidak patut dan layak dilawan publik. Alasaanya sederhana: Presiden hanya mencalonkan satu orang perwira (BG); di samping itu BG adalah mantan ajudan (2001-2004) Megawati (Ketua Umum PDIP yang ketika itu menjabat sebagai Presiden RI); dimana pengaruh Megawati terhadap keputusan Presiden Jokowi untuk memilih BG sebagai Kapolri baru ditengarai begitu kuat.

Tapi apa yang terjadi setelah Presiden mengajukan secara resmi nama BG ke DPR? Sehari menjelang Rapat Komisi III dengan agenda fit and proper test atas BG, petinggi Komisi III (yang kerap menolak inisiatif Presiden tersebut) justru berkunjung ke rumah BG. Uniknya lagi, pasca kunjungan tersebut suara penolakan atas BG nyaris tak terdengar lagi—selain Fraksi Partai Demokrat. Lagi-lagi, bahkan Komisi III—selain Fraksi Demokrat—begitu “ngotot” diselenggarakannya sidang Paripurna DPR sebagai sarana legalitas-konstitusional persetujuan DPR atas usulan Presiden tersebut. Akhirnya, usulan Presiden atas BG sebagai Kapolri baru pun mendapat persetujuan DPR.

Menanti Keputusan Berani

Hiruk pikuk semacam ini akan menemukan titik finalnya manakala Jokowi sebagai Presiden mengambil “Keputusan Berani” dengan tetap menjaga konsistensi terhadap janji politik dan agenda kabinetnya yaitu penegakan hukum dan pemberatasan korupsi. Janji politik akan terwujud manakala Sang Presiden memiliki kepekaan etis yang tinggi. Kepekaan etis senantiasa menempatkan keadilan di atas hukum dan nalar jabatan struktural. Dalam rasa keadilan, pejabat negara dalam perilaku dan gaya hidupnya harus menenggang simpul terlemah dari jutaan rakyat kecil yang terempas dan terputus. Kepekaan etis juga tidak dipengaruhi oleh bisikan politik dan kepentingan jangka pendek, sebab ia mesti berpijak pada nurani publik.

Kini, melalui sidang Paripurna pada Kamis 15 Januari 2015 lalu DPR telah menyetujui usulan Presiden. Ini pertanda, sambil menanti kerja (jujur) KPK dalam menjalankan proses penegakan hukum atas BG (tanpa dihantui oleh kepentingan politik), publik menanti keputusan ajaib Sang Presiden. Ya, lagi-lagi kunci dan keputusan final ada di tangan Presiden. Apakah Pesiden masih konsisten dengan janji politik dan agenda kabinetnya, atau malah tergoda oleh permainan politik DPR? Sungguh, ini memang “dagelan” gratis. Karena itu, mari menonton bersama sambil menantikan aksi baru mereka, para pejabat publik itu. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur KOMUNITAS, Penulis buku POLITICS dan Pegiat Pena di STAI BBC. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Menanti Keputusan Berani Jokowi”, yang dimuat pada Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Selasa 20 Januari 2015].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s