Menagih Janji Partai Politik

Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 13 Januari 2015 “Menagih Janji Partai Politik”
Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 13 Januari 2015 “Menagih Janji Partai Politik”

KEMARIN (Senin/12/1/2015) saya dan salah satu pengurus DPC PKB Kabupaten Cirebon didaulat sebagai narasumber (panelis) acara Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi (SPC RCTV) dengan tema seputar suksesi kepemimpinan partai politik (parpol) di tahun 2015.

Pada sela-sela acara yang dimulai pukul 07.00 hingga 08.00 dan dipandu oleh Mas Afif Rivai tersebut beberapa pemirsa turut memberi respon dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan yang sangat tajam dan menggelitik. Dari seluruh respon pemirsa, saya mencatat satu poin penting dan mendesak yang meniscayakan saya (sebagai bagian dari publik) merespon kembali dalam bentuk tulisan semacam ini.

Sederhana saja, bahwa publik pada dasarnya sudah “muak” dengan sikap dan praktik politik para politisi akhir-akhir ini. Karena itu, publik pun meniscayakan bahkan memaksakan dirinya untuk menagih janji parpol, tempat dimana para politisi bernaung.

Ya, perkembangan demokrasi-politik Indonesia—termasuk dalam konteks politik lokal wilayah 3 Cirebon—akhir-akhir ini ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas patahan-patahan lempeng konstitusional atau peraturan perundang-undangan yang belum mencapai keseimbangan.

Elite politik dan penguasa sibuk dengan tema-tema “sempit” dan “jangka pendek”, sementara sebagian rakyat nyaris tak terurus. Lebih dari itu, bahkan tak sedikit rakyat yang turut acuh tak mau pusing. Proses demokrasi-politik pun seperti di ujung tanduk; menanti takdir kejatuhannya.

Benar apa yang disinggung Eep Saefulloh Fatah (2012) bahwa, pada era ini (baca: reformasi), politik sebagai teknik, misalnya, mengalami kemajuan pada konteks atraksi, tapi politik sebagai jalan mencari kesetimbangan berbagai kepentingan dan tujuan istimewa mengalami erosi.

Para penggawa Negara—lanjut Eep—nyaris tak memiliki stok mimpi dan narasi bagi kehendak mewujudkan kemajuan bangsa selain untuk selera diri dan kelompoknya semata. Rakyat pun nyaris terbawa arus, bahkan jauh lebih akut. Negara pun seakan terhuni pengelola dan warga yang sama-sama minus patriotisme.

Menelisik Hakikat Partai Politik

Parpol pada hakikatnya merupakan bentuk formal agregasi kepentingan publik untuk disalurkan ke dalam sistem kenegaraan. Melalui parpol, misalnya, kepentingan publik menjadi acuan dan orientasi dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, arah dan alokasi belanja negara, serta pengawasan pemerintahan.

Selanjutnya, sebagai lembaga politik, parpol juga mendapat “mandat” untuk melakukan proses kaderisasi kepemimpinan dalam berbagai aspeknya (seperti ideologi, platform, jaringan, manajemen, gagasan, komunikasi, legislasi dan sebagainya) sehingga kelak kadernya layal “dijual”, mampu dan diterima untuk menjalankan jabatan-jabatan politik sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi negara; baik di panggung politik lokal maupun di panggung politik nasional.

Tidak itu saja, bahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, parpol mesti mampu melakukan komunikasi politik, khususnya kepada publik sebagai konstituennya. Penerimaan terhadap pertanggungjawaban itu nantinya akan dikonfirmasi oleh suara yang didulang oleh parpol bersangkutan dalam pemilu—dan atau pilkada.

Namun, apakah parpol sudah mengejahwantahkan pesan garisan hakikat politik semacam itu? Perlu diakui bahwa akhir-akhir ini garisan hakikat politik semacam itu sepertinya semakin luntur dari praktik para politisi.

Dalam suksesi kepemimpinan parpol, misalnya, selalu dihantui oleh kepentingan personal elite tertentu dalam parpol yang begitu akut dengan segala argumentasi yang seakan-akan “konstitusional”, padahal kerap menabrak konstitusi parpol itu sendiri. “Restu” sesepuh dan “aklamasi” musyawarah yang hanya di tampilan layar kaca pun kerap dijadikan landasan atau dalil ampuh untuk melegalkan “syahwat” politik semacam itu.

Tidak itu saja, suksesi kepemimpinan pun kerap hanya “terbuka” bagi suburnya praktik gerontokrasi: dominasi kepemimpinan generasi “tua” (yang akhir-akhir ini ditambah dengan mereka yang “bermodal” banyak) pada struktur parpol; tapi pada saat yang sama sangat tertutup bagi generasi baru (baca: muda) yang patut mendapat ruang juga kesempatan untuk berekspresi sekaligus bertransformasi diri.

Dinamika dan konflik (internal) parpol sebagai efek ikutannya pun bertransformasi menjadi “biang” bagi munculnya krisis politik bangsa pada level yang lebih besar (negara). Lagi-lagi, di sini parpol telah menegasikan hakikat dirinya sebagai institusi demokratis sekaligus miniatur negara yang seharunya menjadi model sekaligus teladan.

Selain itu, ini yang benar-benar “norak”, para penggawa negara (termasuk para politisi dari parpol) terkena penyakit akut; narsis dan gemar meminta kenaikan gaji. Mereka sibuk tebar pesona namun minus kinerja. Mereka tidak menguasai satu bahasa penting sebagai pejabat publik yang (seharusnya) beradab.

Nihil adab pun menjadi biang dari semua praktik “politik-kotor” para politisi itu. Adab menghendaki kesesuaian ilmu dan amal, kata dan perbuatan, fungsi dan kinerja, janji dan aksi nyata. Namun para politisi kerap menegasikan pesan filosofis semacam itu. Parpol sebagai naungan para politisi akhirnya menjadi kehilangan makna dan hakikatnya.

Terus Menagih Janji

Pada kondisi demikian, publik layak sesering mungkin meluruskan, mengingatkan dan menagih berbagai janji politik parpol yang kerap mereka pidatokan selama musim kampanye pemilu juga pilkada.

Bahwa jika mereka ingin beradab (terutama dalam politik), maka mereka harus menguasai satu bahasa, yakni bahasa hikmah-kebijaksanaan yang mempertanyakan, “apa yang benar” sebagaimana yang digariskan oleh sila ke-4 Pancasila: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; bukan selalu mempertanyakan “apa yang didapat” sebagaimana yang dipraktikkan akhir-akhir ini.

Lebih praktis, dalam suksesi kepemimpinan parpol, misalnya, hendaknya parpol tetap berpijak pada prinsip dan nilai-nilai moralitas dasar negara tersebut. Bahwa kerakyatan (baca: demokrasi) harus dipimpin; tak boleh berkembang menjadi ajang avonturisme kepentingan perseorangan dan golongan. Ia mesti dipimpin oleh hikmah (kebenaran pengetahuan yang mencerahkan dan membebaskan) dan kebijaksanaan (kelapangan keadilan dan pertanggungjawaban), yang rengkuh lewat fusi antarhorizon, dalam wahana dan ruh permusyawaratan serta jiwa kolektivisme.

Dengan begitu, suksesi kepemimpinan parpol (di tingkat lokal dan nasional) tidak boleh dihegemoni oleh kepentingan individu tertentu yang lagi-lagi masih terjebak dalam pola “gerontokrasi”, lalu diklaim secara otoritarianis: sebagai ejahwantah hak prerogratif atau otoritas tunggal atas berbagai kebijakan strategis parpol.

“Publik juga mesti menagih janji para politisi yang hendak mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh publik bangsa dalam segala aspeknya: sosial, politik, pendidikan, budaya, hukum dan sebagainya.”

Publik dapat melakukannya dengan berbagai macam cara dan di berbagai momentum. Sarana (seperti media massa cetak dan elektronik serta media sosial seperti twitter, facebook) juga kesempatan (seperti reses, workshop, seminar, diskusi) selalu tersedia bagi publik dalam menunaikan agenda suci semacam itu.

Di atas segalanya, sebagai penghuni bumi pertiwi ini jiwa kita tak boleh kehabisan stok optimisme. Karena itu, kita layak berharap agar para pelaku politik—terutama di parpol—mau dan mampu menjadi manusia yang pantas mendapatkan mandat dan dipercaya publik. Bahwa mereka tidak patut mencukupkan diri sebagai politisi (dengan segala konotasi buruk sebagai ikutannya: hegemonik, gerontokrasi, otoritarianis), tapi mesti siap dan sedia menjadi negawaran: orang yang bekerja untuk bumi pertiwi tercinta tanpa pamrih dan nihil basa-basi. Semoga Tuhan masih memberi petunjuk-Nya kepada kita dan para politisi parpol, agar semuanya semakin cinta dan mencintai negeri kita Indonesia. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Direktur KOMUNITAS dan Penulis buku POLITICS. Tulisan ini dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Menagih Janji Partai Politik (Sebuah Catatan Sosial-Politik)”, yang dimuat pada Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Selasa 13 Januari 2015. Pernah disampaikan ketika menjadi Narasumber pada acara Selamat Pagi Cirebon (SPC) di Radar Cirebon Televisi (RCTV) pada Senin, 12 Januari 2015 dengan tema “2015, Tahun Suksesi Partai Politik”].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s