Mengakhiri Konflik Elite Politik

Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 16 Desember 2014, “Mengakhiri Konflik Elite Politik”
Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 16 Desember 2014, “Mengakhiri Konflik Elite Politik”

BERHENTILAH “berpuisi”, dan mulailah membuat “prosa”, “We campaign in poetry. But when we are elected, we are forced to govern in prose”, ujar bekas Gubernur New York Mario Cuomo.

Pernyataan Mario mengingatkan publik bagaimana konflik politik para elite politik Indonesia akhir-akhir ini. Bukan saja antar kubu koalisi, tapi juga konflik internal partai politik (parpol). Bukan saja menimpa antar Koalisi Merah-Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tapi juga menimpa internal beberapa partai politik (parpol) seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan internal beberapa partai lainnya (seperti NasDem, Gerindra yang terjadi di beberapa daerah-lokal).

Membaca Konflik Politik

Walau eskalasinya sudah menurun, fenomena konflik politik akhir-akhir ini menimbulkan berbagai asumsi sebagai ikutannya. Meskipun fenomena tersebut terjadi begitu hangat di level elite politik (dan tidak begitu masif bahkan nyaris tak terjadi di level akar rumput), fenomena semacam ini dapat memberikan sedikit gambaran bagi publik bahwa betapa buruknya komunikasi politik para elite politik dan petinggi partai di negeri ini. Visi, misi, dan platform partai bisa dengan mudah diabaikan hanya demi kepentingan pribadi atau segelintir elite partai, atau juga kubu koalisinya saja.

Kalau dikaji lebih jauh, maka kita akan menemukan penyakit kronis-berbahaya seputar konflik politik. Pertama, elite politik gagal menunaikan tugasnya sebagai katalisator politik bagi publik. Sebagai katalisator, parpol dimana elite politik bernaung, seringkali tidak bertanggungjawab dalam menyerap aspirasi rakyat. Alih-alih menjalankan fungsi katalis, parpol justru lebih sibuk dengan konflik internalnya masing-masing. Publik lagi-lagi hanya menjadi korban manipulasi dan janji politik yang sering dijejali oleh para elite politik.

Kedua, elite politik masih terjebak dalam lubang pragmatisme dan egoisme politik. Ya, faktanya, elite politik lebih asyik berpuisi dan menjejali publik dengan bait-bait indah melalui pidato, wacana, seminar bahkan janji-janji.

Pada harian Radar Cirebon (5/12/2014), saya pernah mengutip ungkapan Yudi Latif (2013) bahwa “dalam politik, ego (empati, simpati) adalah fitrah semua manusia termasuk pelaku politik, namun egoisme (acuh, ricuh) politik adalah bentuk perilaku hewani yang berujung pada pengingkaran kepada publik yang memberikan mandat”.
Akhir-akhir ini, acuh dan ricuh seringkali mendominasi praktik politik para elite daripada empati dan simpati yang semestinya mereka wujudkan.

Ketiga, buruknya manajemen organisasi dan manajemen konflik parpol. Faktanya, manajemen organisasi parpol berjalan di tempat (bahkan kehilangan maknanya), sedangkan manajemen konflik justru menimbulkan konflik. Padahal idealnya, konflik politik di level elite dapat tersimpan rapat di kalangan elite dan dapat diselesaikan secara bijak sebelum menjadi konsumsi publik. Lagi-lagi, faktanya, konflik politik kerap menimbulkan konflik lebih besar bahkan berakhir dengan konflik baru sebagai ikutannya. Lebih jauh, publik pun “dipaksa” masuk dalam konflik yang tidak produktif semacam itu.

Langkah Maju Akhiri Konflik

Sebagai rakyat biasa yang hidup di tengah-tengah hiruk pikuk politik semacam itu saya tentu punya harapan bahwa para elite politik itu kembali ke jalan yang benar, paling tidak dengan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, menyadari tujuan awal mendirikan parpol. “Partai politik adalah tatanan penting dalam sistem demokrasi. Ia memiliki tanggungjawab besar dalam mengartikulasikan politik secara struktural maupun kulturalnya. Parpol-lah yang punya andil besar apakah politik betul-betul mencerdaskan atau malah sebaliknya ‘mengangkangi’ marwah politik itu sendiri” (Kamarudin, 2004).

Mengamini Kamarudin, saya menjadi terdesak untuk mengingatkan penghuni negeri ini bahwa politik sejatinya memiliki tujuan yang sangat mulia: mengarahkan bagaimana “melakukan yang benar (doing the right things)” sekaligus “melakukan dengan benar (doing things right)”; bukan asal melakukan sesuatu tanpa menyertakan kepatutan yang mendasarinya.

Kedua, berpolitik-lah untuk kemanusiaan. Kebesaran jiwa yang menuntut kerja besar dari para elite politik patut diwujudkan dalam praktik politik, daripada sekadar mengejar keuntungan pribadi dan kelompok semata. Kata Arvan Pardiansyah (2009) “politik mesti dipraktikkan dari sekadar memperjuangkan kepentingan kelompok menjadi memperjuangkan kepentingan kemanusiaan”.

Kemampuan memahami dan menjalankan politik atas dasar itu akan menaikkan jenjang para elite politik dari sekadar politisi menjadi negarawan. Sebab—kata Charles de Gaulle (2000)—urusan politik itu terlalu serius untuk diserahkan kepada elite yang berjiwa politisi, padahal politik adalah urusan para negarawan. Bahkan—kata Thomas Jefferson (2001)—kalaupun ada beberapa orang yang memikirkan orang lain, mereka sesungguhnya bukanlah politikus, mereka adalah negarawan.

Ketiga, evaluasi sistem dan manajemen organisasi parpol. Salah satu hal yang membuat Orde Baru (Orba) menjadi otoritarian adalah adanya monopoli partai oleh satu kekuatan tertentu, dan pada saat yang sama mengabaikan peran elemen lain yang mestinya punya hak, kewajiban juga peran strategis (yang sama) dalam menjalankan roda (fungsi, wewenang) partai.

Sebagai rakyat biasa, setelah mendalami fenomena konflik politik akhir-akhir ini, terutama yang terjadi di internal parpol, saya menemukan bahwa konflik-konflik tersebut merupakan efek samping dari adanya dominasi kekuatan tertentu dalam parpol—sebagaimana yang pernah terjadi di era Orba. Baik dalam bentuk hak tunggal kebijakan strategis parpol, dominasi kepemilikan saham (modal, uang), tranformer-penafsir tunggal ideologi politik, penguasaan basis massa, pengendalian jaringan maupun penguasaan wacana media massa.

Pesannya sederhana: selama domain tersebut masih mendominasi—lebih-lebih dimonopoli secara tidak demokratis oleh kekuatan tertentu dengan menafikan elemen lain—maka ruang demokratisasi semakin sempit bahkan konflik politik tidak akan pernah berakhir. Sungguh, sistem dan manajemen organisasi parpol yang terus dievaluasi dan diadaptasikan dengan kebutuhan kekinian politik-lah yang mengambil andil penting dalam menyelesaikan semua itu.

Keempat, masifikasi kaderisasi parpol. Sebagai penegas, tanpa menafikan sisi baik atau kebaikan Orba, salah satu sisi buruk (baca: penyakit akut) Orba adalah grontokrasi, yaitu menguatnya kekuasaan yang menumpuk pada generasi tua dan yang memiliki modal (uang) yang banyak.

Penyakit grontokrasi inilah yang menjadi salah satu “biang” mengapa elemen reformasi mendorong adanya reformasi kepemimpinan nasional negeri ini. Dalam kerangka itu, saya perlu menegaskan bahwa reformasi kepemimpinan nasional akan berjalan dengan baik manakala di internal parpol melakukan regenerasi kepemimpinan secara masif. Proses ini akan berjalan dengan baik manakala proses kaderisasi di parpol berjalan dengan baik pula.

Lebih praktis, sudah saatnya parpol fokus dan memperketat proses kaderisasi serta pemetaan kadernya berdasarkan kualifikasi atau kompetensi strategis seperti kematangan ideologi, kapasitas kepemimpinan dan kemampuan pelayanan publik; bukan lagi karena sekadar kebutuhan mendesak (baca: dikejar target) seperti kelengkapan administrasi parpol yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan serupanya, yang acapkali tanpa mengindahkan asas idealisme parpol itu sendiri bahkan seringkali menafikan kepatutan publik.

Di atas segalanya, menjadi elite—dalam pengertian bagi siapapun yang mendapat mandat publik sebagai pemangku jabatan publik, termasuk menjadi petinggi partai—meniscayakan adanya tanggungjawab dan artikulasi secara total terhadap mandat. Ia bagaikan membuat prosa yang diisi dengan narasi yang menguraikan sekaligus menuntaskannya.

Selain itu, di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan tuntutan publik yang membumbung tinggi dibutuhkan kemampuan teknokrasi yang canggih, agar politik tidak dimaknai dan dipraktikkan secara keliru seperti yang pernah disinggung Groucho Marx (2000) bahwa politik adalah seni mencari masalah, menemukan masalah di mana-mana, mendiagnosis secara serampangan dan memberikan obat yang salah. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur KOMUNITAS, Penulis buku POLITICS. Tulisan ini dimuat pada di halaman 4 Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 16 Desember 2014 dengan judul “Mengakhiri Konflik Elite Politik”. Disampaikan ketika menjadi panelis pada acara Selamat Pagi Cirebon (SPC) RCTV Selasa 16 Desember 2014, materi “Membaca Keterbelahan Partai Politik”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s