Kobarkan Semangat-Jihad Melawan Korupsi

Kobarkan Semangat-Jihad Melawan Korupsi
Kobarkan Semangat-Jihad Melawan Korupsi

SELAMA ini, sebagian publik sudah hampir putus asa melihat kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga mati-matian akan tetapi korupsi tetap saja masih menggurita. Ibarat kata, mati satu namun tumbuh seribu. Buktinya, indeks persepsi korupsi (IPK) negara ini dalam dua tahun terakhir (2013-2014) tetap stagnan, yakni pada angka 32 dari skala 0 sampai 100. Ini artinya, target pemerintah untuk meraih skor IPK 50 diakhir tahun 2014 juga terancam mengalami kegagalan.

Dalam dokumen Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stratnas PPK), pemerintah telah mengadopsi IPK sebagai tolak ukur untuk pencapaian pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, hingga pertengahan tahun 2014 lalu upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi belum memuaskan.

Uniknya, pada kondisi demikian, sebagian elite politik, broker anggaran dan mereka yang bercokol di institusi negara yang seharusnya memberi teladan dan menjadi pengisi barisan pertama dalam membangun negara (termasuk dengan tidak korup) justru kerap berperilaku korup, bahkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga berurusan dengan penegak hukum hingga menjadi penduduk penjara.

Jihad Melawan Korupsi

Semua kalangan setuju jika korupsi ditempatkan sebagai kejahatan utama dan penyebab vital dari keruntuhan kejayaan bangsa ini. Namun—menurut Radhar Panca Dahana (2007)—kini pada kenyataannya korupsi sepertinya bukan diposisikan sebagai kelemahan, kejahatan, dark side, peradaban barbar lagi, tapi sudah dianggap seakan menjadi “kekuatan” baru bangsa yang relevan untuk dilakukan, sesuatu yang tidak patut namun kerap dilakukan.

Apa yang diungkapkan oleh Radar tentu bukan karena meng-amin-i korupsi sebagai biang tertinggi yang kerap menghabiskan banyak anggaran negara (termasuk untuk memberantasnya), tapi juga hendak menggendor alam kesadaran dan nurani kita bahwa kini korupsi sudah bisa (dan biasa) menjadi modus para pelaku korupsi untuk survive, berbangga diri, merasa maju bahkan berkompetisi.

Sederhana saja, tanpa bermaksud menuduh, sebagai rakyat biasa saya kerap menyaksikan sesuatu kenyataan yang di luar kewajaran dan logika waras. Ada yang baru enam bulan diterima sebagai PNS di sebuah kantor kedinasan atau kementerian tertentu (dengan gaji yang tentu saja masih “standar”) tapi langsung punya rumah bagus seharga setengah miliaran lebih, memiliki mobil baru dengan harga yang cukup mahal, dan kelengkapan rumah tangga yang tak wajar, di samping pola hidup di luar kebiasaan umum.

Tidak itu saja. Saya tentu tak perlu menyebut secara gamblang beberapa nama koruptor yang beberapa tahun terakhir terlibat (terutama yang terhukum) atau yang baru ditahan karena kasus korupsi, baik yang terkait secara kelembagaan dengan jabatannya maupun yang hanya karena hubungan kerja dan emosional tertentu.

Bayangkan saja, dengan begitu mudahnya mereka menjawab atau bersilat lidah di saat awak media bertanya perihal anggaran negara yang mereka selewengkan. Berikut saya kutipkan sebagiannya: “anggaran yang dipakai bukan untuk kepentingan pribadi saja, tapi juga untuk kepentingan sosial”, “uangnya saya sumbangan juga ke berbagai yayasan”, “ada juga sebagian uangnya yang saya pakai untuk pembangunan gereja dan jalan raya”, “inikan perintah Undang-undang, kok mengapa saya difitnah?”, “saya kan hanya melaksanakan perintah konstitusi negara” dan serupanya. Korupsi pun seakan-akan sudah menjadi biasa, menjadi kehidupan, dan menjadi pilihan hidup mereka.

Satu fakta lain, mereka menyampaikan itu dengan wajah berseri-seri, nyaris tanpa merasa bersalah, atau bahkan justru seperti merasa bangga dengan praktik korupsi yang dilakukannya. Perilaku semacam itu, sesungguhnya bukan sekadar perilaku buruk, tapi sudah merupakan tindakan biadab, di luar batas peri kemanusiaan dan peri keadilan sosial.

Ya, sepertinya negeri ini sudah memiliki satu etos baru yang seakan-akan sudah menjadi lumrah, terutama bagi mereka yang punya kuasa dalam panggung institusi negara, yaitu korupsi. Kapasitas dan kapabilitas para koruptor dalam hal yang satu ini sangat diakui dunia, bukan hanya karena kepintaran, kelicikan, kecermatan, penciptaan varian, mengatasi hambatan, tapi juga jalan pikiran dan jalan perasaan para pelaku yang begitu integratif dalam melakukan tindakan pidana korupsi. Klimaksnya, aktivitas korupsi bukan saja menimpa mereka yang punya akses dan peluang terbuka, tapi juga mereka yang memiliki jaringan dan hubungan tertentu dengan mereka yang kerap korupsi.

Tak ada jalan lain, sebagai negara hukum (nomokrasi) kita mesti optimis bahwa korupsi dapat kita lawan. Dalam konteks itu, kita perlu menolak usulan sebagian elite politik dan lembaga asing akhir-akhir ini yang meniscayakan adanya lembaga baru yang membidangi pemberantasan korupsi selain KPK dan lembaga yudikasi lainnya. Sebab yang dibutuhkan saat ini adalah (1) kesungguhan penegak hukum dalam memberantas korupsi, termasuk (2) kesungguhan seluruh elemen bangsa untuk menaikkan jenjang korupsi dari sekadar musuh penegak hukum menjadi musuh seluruh warga negara. Ini bermakna kita mesti menempatkan korupsi sebagai musuh utama yang mesti dilawan secara progresif dan masif.

Progresifitas melawan korupsi bukan saja ditunjukaan dengan cara (3) menangkap dan menghukum para koruptor seberat-beratnya serta (4) tegas dalam penegakkan hukum (mau pejabat, orang berpengaruh dan memiliki jejaring dengan kekuasaan, kalau korupsi langsung ditindak tegas), tapi juga (5) mencegah secara dini agar perilaku korup tidak beranak pinak bagai virus akut. Bukan kah dalam dunia pengobatan kita kerap mendengar ungkapan: mencegah lebih baik daripada mengobati?

Di samping itu, satu hal yang sangat penting dan mendesak saat ini yaitu (6) menjadikan agenda pemberantasan atau perlawanan terhadap korupsi sebagai jihad kolektif yang bersifat wajib bagi seluruh warga negara atau elemen bangsa. Sebagaimana yang digariskan dalam agama (dalam hal ini Islam), jihad-wajib memiliki konsekwensi, misalnya, mendapatkan pahala bagi yang menunaikannya, sedangkan yang meninggalkannya mendapat hukuman (dosa).

Sedangkan masifikasi, bermakna bukan saja (7) penguatan lembaga penegak hukum dalam proses pemberantasan korupsi (dengan regulasi yang tak bercela) tapi juga (8) melakukan proses regenerasi sumber daya manusianya. Hal ini, misalnya, diwujudkan dengan pengetatan penyeleksian penyidik dan penyelidik berbagai lembaga penegak hukum dengan memperioritaskan generasi muda yang memiliki mental dan sikap jujur.

Sungguh, dalam konteks melawan korupsi, kejujuran merupakan jihad-wajib yang paling tinggi nilainya. Sebab ia bukan saja melawan nafsu para pelaku, tapi—lebih utama lagi—melawan nafsu para penegak hukum (baca: pemberantas korupsi) itu sendiri; di samping kejujuran publik dalam memberikan informasi mengenai praktik atau tindak pidana korupsi.

Negara yang cukup maju di Asia (bahkan di pentas dunia) seperti China, Korea dan Jepang telah menjadikan pola hidup jujur sebagai modal utama dalam memberantas korupsi. Masih sebagai tersangka saja, para tersangka korupsi langsung mundur (terutama) dari jabatan negara yang diembannya. Apalah lagi ketika sudah menjadi terdakwa dan terpidana atau terhukum, tak sedikit yang secara jujur juga terbuka mengakui kesalahannya dan berjanji tak melakukannya di lain waktu; di samping begitu rela “membunuh” diri dengan berbagai macam cara seperti menembak diri, menggantung diri dan serupanya. Bahkan jika pelaku korupsi memiliki hubungan keluarga dan politik sekalipun, jika melakukan korupsi maka hukum dan etika tetap ditegakkan.

Dengan perilaku jujur, tingkat korupsi di tiga negara di atas turun drastis, dan—ini yang paling penting—berpengaruh pesat terhadap berbagai agenda pembangunan negara. Bahkan dalam konteks global, ketiga negara di atas sudah masuk dalam kategori negara termaju di dunia. Dengan demikian, sangat relevan ungkapan Taufiq Ismail bahwa “hidup dan perilaku jujur adalah salah satu modal para pahlawan tempo dulu hingga mampu mengalahkan bahkan mengusir penjajah. Mereka telah sukses untuk jujur dengan dirinya dan anak cucunya kelak.”

Akhirnya, peringatan Hari Anti Korupsi kali ini adalah momentum terbaik agar secara kolektif kita terus mengobarkan semangat-berjihad melawan korupsi. Tentu bukan saja semangatnya, tapi juga cara pandang, mental, perilaku dan aksi nyata para penegak hukum serta seluruh elemen bangsa terhadap agenda pemberantasan korupsi yang mesti integratif, solid dan utuh. Semoga kita semua masih memiliki kearifan dalam mengambil posisi dan peran melawan korupsi. [Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur KOMUNITAS, Penulis buku POLITICS, Pegiat Ilmu Pengetahuan di STAI BBC]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s